Sukses

Menteri TI India Sebut Kripto Tak Dilarang Selama Ikuti Aturan

Liputan6.com, Jakarta - Seorang pejabat pemerintah India mengatakan saat ini tidak ada yang melarang kripto di India selama mengikuti proses hukum.

Sementara itu, bank sentral India (Reserve Bank of India atau RBI), telah menekankan cryptocurrency tidak memiliki nilai dasar. Pejabat pemerintah India Rajeev Chandrasekhar berbicara tentang cryptocurrency pada Kamis lalu di sebuah acara di Bengaluru.  

Asal tahu saja, Chandrasekhar saat ini menjabat sebagai Menteri Elektronik dan Teknologi Informasi India dan Menteri Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan. Dia juga anggota Rajya Sabha, majelis tinggi parlemen.

Dia menuturkan, India tidak memiliki masalah dengan cryptocurrency jika semua hukum dipatuhi. Hal tersebut diungkapkan pada Reuters.

"Tidak ada hari ini yang melarang crypto selama Anda mengikuti proses hukum," kata Chandrasekhar, dikutip dari Bitcoin, Minggu (22/1/2023).

Pemerintah India belum menetapkan kerangka peraturan untuk cryptocurrency. Pada Desember tahun lalu, pemerintah mengatakan kepada parlemen undang-undang kripto hanya dapat efektif dengan kolaborasi internasional yang signifikan.

Sedangkan, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman baru-baru ini mengatakan pemerintah berencana untuk membahas peraturan kripto dengan negara-negara G20.

Namun, pendapatan kripto sudah dikenakan pajak sebesar 30 persen di India, dan pajak 1 persen yang dipotong pada sumbernya (TDS) dikenakan pada transaksi kripto. Awal bulan ini, pemerintah mengungkapkan bahwa mereka meluncurkan kampanye kesadaran crypto.

Sementara itu, bank sentral India telah menyarankan pelarangan total mata uang kripto seperti bitcoin dan ether. Gubernur RBI Shaktikanta Das mengatakan minggu lalu bahwa cryptocurrency tidak memiliki nilai dasar, mengingat itu akan merusak otoritas RBI. Dia menilai, kripto menyebabkan krisis keuangan berikutnya jika tidak dilarang.

 

 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Gubernur Bank Sentral India Sebut Kripto Dapat Sebabkan Krisis Keuangan

Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral India, Shaktikanta Das memperingatkan pada Rabu, 21 Desember 2022, krisis keuangan berikutnya akan disebabkan oleh cryptocurrency swasta, jika aset ini dibiarkan tumbuh.

“Cryptocurrency memiliki risiko inheren yang sangat besar untuk stabilitas makroekonomi dan keuangan kita,” kata Das, menunjuk pada keruntuhan FTX baru-baru ini sebagai contoh, dikutip dari CNBC, Kamis (22/12/2022). 

Das mengatakan kekhawatiran utamanya adalah cryptocurrency tidak memiliki nilai dasar, menyebut mereka "spekulatif" dan menambahkan menurutnya mereka harus dilarang.

“Perdagangan cryptocurrency pribadi adalah aktivitas spekulatif seratus persen, dan saya masih berpendapat itu harus dilarang karena, jika dibiarkan tumbuh, jika Anda mencoba mengaturnya dan membiarkannya tumbuh, harap tandai kata saya, krisis keuangan berikutnya akan datang dari mata uang kripto swasta,” jelas Das.

Cryptocurrency pribadi menurut Das mengacu pada koin digital seperti bitcoin dan yang lainnya. Komentar Das datang ketika bank sentral mendorong untuk memperkenalkan versi digitalnya sendiri dari rupee India. 

Bank Sentral India memulai program percontohan untuk rupee digital pada 1 Desember untuk penggunaan ritel di kota-kota tertentu. Pengguna tertentu dapat bertransaksi menggunakan rupee digital melalui aplikasi dan dompet seluler.

Rupee digital adalah jenis mata uang digital bank sentral (CBDC). Banyak bank sentral di seluruh dunia sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan versi digital dari mata uang mereka sendiri.

Das mengatakan CBDC dapat mempercepat transfer uang internasional dan mengurangi kebutuhan logistik, seperti mencetak uang kertas.

Bank sentral China berada paling depan secara global dalam pengembangan CBDC. Beijing telah menguji coba penggunaan yuan digitalnya di dunia nyata sejak akhir 2020, memperluas ketersediaannya ke lebih banyak pengguna tahun ini.

Regulasi mata uang digital semakin menjadi sorotan tahun ini setelah jatuhnya nilai pasar cryptocurrency senilai USD 1,3 triliun dan runtuhnya profil tinggi bursa FTX.

 

3 dari 4 halaman

India Prioritaskan Regulasi Kripto Global

Sebelumnya, Bank Sentral India (RBI) kembali menyatakan keprihatinan tentang ekosistem kripto yang sedang berkembang dan menyarankan sebagian darinya dapat dilarang. 

Dalam laporan stabilitas keuangan terbarunya, yang dirilis 29 Desember 2022, bank sentral mengatakan akan menggunakan kepresidenannya dari kelompok G20 untuk menyerukan pengembangan kerangka peraturan global aset kripto.

Laporan itu menyoroti daftar krisis yang sudah dilanda industri kripto pada 2022. Bank sentral mencatat soal volatilitas kripto, korelasi tinggi dengan saham, dan ketidakmampuannya sebagai lindung nilai terhadap inflasi, serta masalah. dengan tata kelola.

“Kenaikan harga di ekosistem mendorong popularitas kripto, terutama pada segmen populasi yang lebih muda. Untuk mengatasi potensi risiko stabilitas keuangan di masa depan dan untuk melindungi konsumen dan investor, penting untuk mencapai pendekatan umum terhadap aset kripto,” isi laporan tersebut, dikutip dari Cointelegraph, Minggu (1/1/2023). 

4 dari 4 halaman

Pilihan Regulasi Kripto

Laporan tersebut melihat tiga pilihan untuk regulasi kripto. Pertama adalah prinsip hasil-resiko-peraturan-yang-sama-sama-sama. Kedua, menyarankan kemungkinan pelarangan aset kripto karena kasus penggunaan kehidupan nyata mereka hampir dapat diabaikan. 

Pilihan ini akan diperumit oleh sistem hukum yang berbeda dan hak individu kekuatan negara secara global. Opsi ketiga, biarkan meledak tanpa tindakan pengaturan, dianggap terlalu berisiko untuk dikejar oleh keuangan arus utama. 

"Di bawah kepresidenan G20 India, salah satu prioritasnya adalah mengembangkan kerangka kerja untuk regulasi global, termasuk kemungkinan pelarangan, aset kripto yang tidak didukung, stablecoin, dan DeFi,” lanjut laporan itu.

Regulasi kripto adalah prioritas G20 untuk India sejak awal masa kepresidenannya. Meskipun posisi pemerintah pada umumnya negatif pada cryptocurrency, diperkirakan ada 115 juta pengguna di India. RBI lebih bullish pada mata uang digital bank sentral. India juga memiliki salah satu tenaga kerja Web 3 terbesar di dunia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS