Bank Sentral India Sebut Cryptocurrency Ancaman bagi Stabilitas Keuangan

Ilustrasi mata uang kripto (Liputan6.com / Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das mengatakan selama konferensi pers Kamis, cryptocurrency adalah ancaman utama bagi stabilitas makro ekonomi dan keuangan India.

“Cryptocurrency pribadi, atau nama apa pun yang Anda sebut, merupakan ancaman besar bagi stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan kami,” kata Das, seperti dikutip dari Bitcoin.com, ditulis Minggu (20/2/2022).

Dia menuturkan, setiap cryptocurrency dengan properti seperti mata uang akan merusak kemampuan RBI untuk menangani masalah stabilitas keuangan dan ekonomi makro.

Gubernur bank sentral itu melanjutkan untuk memperingatkan investor tentang risiko berinvestasi dalam cryptocurrency. Investor dalam cryptocurrency harus ingat bahwa mereka berinvestasi dengan risiko mereka sendiri. Mereka juga harus ingat bahwa cryptocurrency tidak memiliki dasar.

Das mencatat bahwa posisi RBI sangat jelas pada kripto. Dia mengatakan pada awal Januari bahwa cryptocurrency rentan terhadap penipuan dan volatilitas harga yang ekstrem, mengingat sifatnya yang sangat spekulatif.

"Kekhawatiran jangka panjang terkait dengan manajemen aliran modal, stabilitas keuangan dan ekonomi, transmisi kebijakan moneter, dan substitusi mata uang," jelas Das.

Pada Desember tahun lalu, RBI mendesak pemerintah India untuk sepenuhnya melarang cryptocurrency. Namun, pemerintah masih berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan kripto yang tepat.

Sementara itu, saat ini RBI sedang mengerjakan mata uang digital bank sentral (CBDC), yaitu rupee digital. Menteri keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengumumkan minggu lalu dalam pidato anggarannya bahwa rupee digital akan diterbitkan pada tahun keuangan 2022-2023.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

International Monetary Fund alias IMF meminta El Salvador untuk menghapus Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini diambil oleh IMF karena menilai Bitcoin terlalu beresiko pada stabilitas keuangan negara.

2 dari 2 halaman

Rusia Bidik Pajak dari Kripto

Ilustrasi kripto (Foto: Unsplash/Kanchanara)

Sebelumnya, di tengah persiapan kementerian dan regulator membuat kebijakan kripto di Rusia, sebuah dokumen telah beredar ke publik yang memberikan rincian tentang persiapan tersebut.

Sumber yang baru-baru ini dikutip oleh Bloomberg mengungkapkan, menurut perkiraan yang sekarang digunakan pemerintah dalam pertimbangan, Rusia memiliki lebih dari 16,5 triliun rubel dalam cryptocurrency atau sekitar Rp 3 triliun, seperti dilansir dari Bitcoin.com,ditulis Minggu, 20 Februari 2022.

Ringkasan kebijakan yang mengacu pada angka itu juga dikutip oleh media berita The Bell, yang mengatakan jika Moskow memilih rezim pajak yang disederhanakan, total pendapatan pajak dari industri aset digital itu berpotensi mencapai satu triliun rubel per tahun, USD 13 miliar atau sekitar Rp 186,6 triliun.

Analisis tersebut memberikan berbagai penilaian tentang ukuran pasar kripto Rusia yang menunjukkan negara itu menyumbang ekonomi kripto global sebesar 12 persen atau lebih.

Para ahli menguraikan pajak terkait kripto dapat dikumpulkan dari dua sumber utama pungutan pada badan hukum, Misalnya dari pertukaran dan penyedia layanan, serta pajak atas investasi.

Perhitungan mereka menunjukkan negara dapat menerima antara 90 dan 180 miliar rubel per tahun dari platform perdagangan kripto berlisensi dan dari pajak penghasilan dapat menghasilkan hingga 606 miliar rubel.

India
Negara
India ialah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia
Lihat Selengkapnya
India
Kripto
Bisnis
Aset kripto digunakan sebagai investasi komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.
Lihat Selengkapnya
Kripto
Cryptocurrency
ekonomi makro
Keuangan
Crypto
Bank Sentral India