Lawan Hoaks Pilkada 2024, Bawaslu Sebut Perlu Kolaborasi Semua Pihak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengungkapkan harapannya agar program Social Media 4 Peace yang diinisiasi oleh Unesco dapat diperluas hingga ke tingkat provinsi. Hal ini disampaikan dalam konteks menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang sering kali diwarnai oleh ujaran kebencian, hoaks, dan misinformasi.

Dia menekankan bahwa kesamaan perspektif dalam memerangi ujaran kebencian dan hoaks dalam pemilu sangat penting dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, akademisi, serta insan pers. Selain itu, kemauan platform media sosial untuk bekerja sama juga sangat penting.

"Untuk meningkatkan literasi kepemiluan, saya kira harus kampanye keliling ke provinsi-provinsi yang ada indikasi potensi kerawanan dalam penyerangan atau kampanye hitam, dan hoaks dalam Pemilihan 2024. Jangka panjangnya semoga di 2029 tidak ada lagi ujaran kebencian dan hoaks, tapi harus ada usaha bersama dari seluruh stakeholder termasuk Unesco," ujar Bagja dilansir laman Bawaslu.

Bagja juga menegaskan bahwa upaya memerangi ujaran kebencian dan hoaks harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, hingga akademisi. Menurutnya, semua pihak harus bersama-sama memperbaiki literasi kepemiluan serta menyuarakan bahwa kampanye pemilihan di media sosial tidak boleh didasarkan pada politisasi SARA dan hoaks.

"Ini tidak bisa dilakukan secara terpisah atau terputus. Harus dilakukan keberlanjutan, harus ada road map-nya untuk menyamakan perspektif," katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Bagja mengatakan bahwa masyarakat juga harus mulai sadar untuk meningkatkan literasi digital kepemiluan. Cara yang bisa dilakukan, menurutnya, adalah dengan melihat informasi dari pihak yang memiliki otoritas, kemudian melakukan cek fakta.