Bersiap Sambut Era Digitalisasi Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) supaya tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Salah satunya dengan menerapkan digitalisasi bansos.

Seiring hal itu, secara bertahap skema penyaluran bansos dan subsidi berubah dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai, langsung kepada penerima. Pemerintah menargetkan 50 juta warga termiskin di desil 1-5 akan mendapatkan alokasi bansos langsung ke rekening yang dimilikinya yang akan diuji coba mulai 2027.

Perkembangan digitalisasi bansos itu memasuki tahap baru. Salah satunya lewat Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital yang akan diluncurkan secara besar oleh Presiden Prabowo pada 10 November 2026.

"Tadi kami melaporkan mengenai program Perlinsos digital yang akan diluncurkan (roll out) oleh Presiden pada 10 November mendatang," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.

Luhut menuturkan, penerapan Perlinsos digital bertujuan agar penyaluran bantuan lebih presisi dan tepat sasaran. "Bantuan sosial dari pemerintah nantinya diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi, pada akhirnya pemerintah tidak lagi memberikan subsidi berbasis produk," ujar dia.

Mengutip Antara, lewat sistem Perlinsos Digital data masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas, mengajukan permohonan bantuan, memantau proses dan hasilnya, serta menyampaikan sanggahan apabila merasa hasil penilaian belum sesuai.

Mekanisme ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data kesejahteraan, termasuk desil, apabila belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Pemerintah mendorong Program Perlinsos Digital ini bukan tanpa asalan. Luhut yang juga sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) ini pernah menyebutkan 50% penyaluran bansos masih tidak tepat sasaran. Seiring hal itu, pemadanan data hingga perbaikan kriteria desil menjadi perhatian.

Adapun salah satu tujuan Program Perlinsos Digital untuk mempersempit ruang kesalahan data dan mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang jauh lebih efisien dan tepat sasaran.

Mengutip Antara, Rabu, 14 Oktober 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, sistem digital Perlinsos yang dikembangkan dirancang terbuka supaya dinamika data di lapangan dapat segera dikoreksi melalui partisipasi aktif masyarakat.

"Semua tentu memiliki kesempatan untuk melakukan sanggahan. Sudah kita siapkan jalurnya untuk sanggahan karena data kita memang belum semuanya sempurna," kata dia.

Dia mengungkapkan kesalahan penetapan tingkat kesejahteraan atau desil kerap terjadi akibat kesalahan data murni maupun penyalahgunaan nomor KTP oleh pihak lain untuk kepemilikan aset hingga pembukaan rekening pihak lain.

"Memang ada beberapa yang harus dikoreksi. Jadi data kita memang belum semuanya sempurna. Karena itu, sekarang kita sedang lakukan upaya bersama dengan daerah serta mengharapkan partisipasi masyarakat agar data kita makin sempurna. Banyak sebab ya kenapa salah desil," ia menambahkan.

Ia menuturkan, lewat portal digital Perlinsos, masyarakat dapat mengajukan sanggahan yang proses verifikasinya mampu mengubah data desil secara cepat dalam hitungan menit melalui sistem.

Syaifullah menuturkan, transformasi digital ini difokuskan untuk melakukan registrasi ulang seluruh penerima bansos guna memperoleh data yang valid berdasarkan nama dan alamat (by name by address).

Selain itu, sistem baru tersebut dilengkapi dengan teknologi verifikasi biometrik pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Untuk membantu warga yang mengalami kendala teknologi, Kemensos mengerahkan jaringan agen dan relawan di berbagai daerah untuk mendampingi proses pemasukan data koreksi ke dalam sistem.

"Dengan pemanfaatan teknologi digital terintegrasi ini, optimistis ruang kesalahan data dapat dipersempit sekaligus mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang jauh lebih efisien dan tepat sasaran," kata dia.

Sebelum diluncurkan November 2026, pemerintah telah melakukan uji coba Perlinsos Digital. Anggota DEN M. Firman Hidayat menuturkan, uji coba Perlinsos digital telah menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 775 ribu agen Perlinsos dikerahkan untuk mendata warga yang membutuhkan bantuan.

"Per hari ini, sudah ada 11,5 juta Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi Perlinsos," kata Firman.

DEN juga mencatat lebih dari 600 ribu pendaftar mengakses portal Perlinsos setiap harinya. Berdasarkan hasil uji coba di Bali, penggunaan sistem digital ini terbukti efektif meningkatkan ketepatan sasaran bansos.

"Dengan Perlinsos digital, exclusion error dapat diturunkan sebesar 24,1%, sedangkan inclusion error berkurang 4,1%. Artinya, digitalisasi ini mampu membuat proses penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran," ujar dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penentuan kelayakan penerima bantuan Perlinsos membutuhkan integrasi data dari berbagai instansi secara akurat.

Data yang diintegrasikan mencakup informasi kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kepemilikan kendaraan dari Kepolisian RI, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Aplikasi Perlinsos ini sangat kuat karena menggabungkan data dari berbagai instansi dan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menilai kelayakan penerima bantuan," kata Tito.

Infrastruktur IT dan Keamanan Siber Minta Diperkuat

Untuk mendukung kelancaran sistem nasional tersebut, Mendagri menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi (IT) pada seluruh instansi terkait, khususnya di Ditjen Dukcapil.

Meskipun menawarkan kecepatan pengolahan data, sistem berbasis digital memiliki risiko gangguan teknis maupun ancaman siber yang dapat menghambat pelayanan publik.

Oleh karena itu, Tito meminta setiap instansi memastikan keandalan kapasitas penyimpanan data (storage), lebar pita jaringan (bandwidth), sistem pencadangan (backup), hingga ketahanan keamanan siber (cybersecurity).

"Perkuat betul kapasitas storage, bandwidth, dan cybersecurity-nya agar sistem berjalan andal dan aman," kata Tito.

Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufikurrahman mengamini digitalisasi bansos itu bisa bermanfaat pada penyalurannya. Namun, persoalannya tak sebatas memangkas birokrasi dari penyerahan tunai ke transfer langsuung ke penerima.

"Efisiensi terbesar bukan hanya dari biaya distribusi, melainkan dari kemampuan menekan inclusion dan exclusion error. Artinya, digitalisasi hanya efektif jika ditopang data penerima yang akurat," kata Rizal saat dihubungi Liputan6.com, Senin, 14 September 2026.

Dia menuturkan, digitalisasi bansos perlu dilakukan karena skala perlindungan sosial besar dan membutuhkan penyaluran yang cepat, transparan, serta mudah ditelusuri. Poin-poin tersebut dinilai bisa dilakukan tak sebatas mengalihkan bentuk penyalurannya.

Rizal menegaskanm pemerintah juga harus memperbaiki tata kelola bansos dari pendataan, penyaluran, hingga evaluasi pelaksanaannya.

"Masalah utama tetap kualitas data. Bukan hanya desil yang perlu dibenahi, tetapi juga NIK, pekerjaan, aset, kondisi rumah tangga, pendapatan, dan validitas rekening. Karena kondisi ekonomi rumah tangga cepat berubah, basis data bansos harus menjadi living database yang terus diperbarui dan diverifikasi," beber dia.