Izin Mandek 10 Hari di Kementerian Lain, Danantara Bakal Pakai Jurus Fiktif Positif

Liputan6.com, Jakarta - CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan telah menerbitkan sekitar 328 perizinan melalui mekanisme fiktif positif untuk mengatasi keterlambatan penerbitan izin oleh kementerian dan badan terkait.

Mekanisme tersebut memungkinkan penerbitan izin ketika instansi terkait tidak menyelesaikan proses perizinan dalam batas waktu pelayanan yang ditetapkan.

"Apabila kementerian lain memiliki service level agreement selama 10 hari, tetapi dalam waktu tersebut izin belum diterbitkan, kementerian kami dapat mengeluarkan izin melalui mekanisme fiktif positif,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Rosan mengatakan, integrasi sistem perizinan tersebut melibatkan 28 kementerian dan badan. Pemerintah menjalankan mekanisme itu berdasarkan PP Nomor 28 untuk memberikan kepastian waktu bagi investor dalam negeri maupun asing.

Selain mempercepat perizinan usaha, Rosan menyebut pemerintah memangkas waktu pengurusan izin tinggal terbatas (KITAS) bagi tenaga kerja asing. Melalui surat keputusan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi, proses yang sebelumnya memakan waktu satu hingga enam bulan kini dapat diselesaikan dalam lima hari.

"Investor tentu menginginkan kepastian karena mereka tidak menyukai kejutan atau surprises," kata Rosan.

Dia menegaskan, pemerintah akan terus mengurangi ketidakpastian dalam proses perizinan, waktu pelayanan, dan pelaksanaan investasi untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

Sebelumnya, Danantara Indonesia bersama PT PLN (Persero) akan mengkaji ulang model bisnis perusahaan listrik negara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mendorong transformasi PLN agar lebih efisien, produktif, dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar rancangan transformasi, terutama dari sisi model bisnis, segera disiapkan dan dipaparkan untuk ditindaklanjuti.

“Kita akan revisi lagi, kita lihat-lihat lagi mengenai bisnis modelnya. Bagaimana ini tempat-tempatnya agar lebih lebih efisien, lebih baik dan juga juga berdampak berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan, gitu nah. Jadi oleh sebab itu kami diminta untuk melakukan asesmen dan juga kemudian melakukan proposisinya seperti apa ke Bapak Presiden. Intinya itu aja sih,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut dia, Danantara selanjutnya akan bekerja bersama tim PLN untuk memastikan transformasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sekaligus membantu mengurangi beban subsidi.

Selain pembenahan model bisnis, pemerintah juga membahas percepatan penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW). Namun, Rosan belum merinci skema transformasi, tahapan pelaksanaan, maupun potensi penghematan subsidi yang dapat dihasilkan dari rencana tersebut.