Bos BI Klaim Bisa Jaga Stabilitas Rupiah, Waspada Dampak Suku Bunga AS

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menegaskan, upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Rupiah diklaim mampu dijaga dalam beberapa waktu terakhir.

Nilai tukar rupiah tembus Rp 18.046 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin, 19 Oktober 2026. Destry menegaskan pelemahan rupiah ini dipengaruhi oleh kondisi global. Ketidakpastian global serta tingkat inflasi turut menjadi faktornya.

"Fed Fund Rate diperkirakan naik namun probability di bulan Oktober akan menjadi lebih kecil saat ini. Sehingga itu yang tentu menjadi salah satu tantangan buat rupiah kita," kata Destry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dia menerangkan lagi, upaya menjaga nilai tukar dilakukan. Destry mengklaim stabilitas rupiah tetap terjaga dalam beberapa waktu terakhir.

"So far dua hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya, sehingga terjadi memang pelambatan, sedikit pelambatan dan itu juga sesuai dengan beberapa negara di emerging market," ungkapnya.

Destry mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto meminta bank sentral mengerahkan upaya untuk menjaga stabilitas rupiah. Termasuk melalui intervensi, baik ke pasar spot, NDF, maupun DNDF. Termasuk juga insentif biaya hedging yang telah dilakukan BI sejak Juni 2026.

"Hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow, baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar US$ 8-9 miliar," tegas dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menuturkan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian global yang masih tinggi.

Adapun komitmen disampaikan pada rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada Kamis, 24 September 2026 di Bank Indonesia. Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat untuk memperkuat kebijakan fiskal dan moneter sesuai mandatnya.

Kementerian Keuangan secara konsisten menempuh kebijakan fiskal yang pruden dan berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Dari pembiayaan, penerbitan SBN dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat sehingga dapat menjaga struktur utang Pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.

"Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter melalui optimalisasi berbagai instrumen moneter sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5±1% pada 2026-2027, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ramdan, Kamis, (24/9/2026) dikutip dari laman BI.

Adapun koordinasi kebijakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ditempuh melalui lima pilar sinergi kebijakan.

Pertama, sinergi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrument kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, sinergi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global baik dari sisi perdagangan internasional dan aliran modal asing.

Ketiga, sinergi dalam mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan dan perekonomian. Keempat, koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi yang dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Kelima, koordinasi dalam upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendukung transmisi kebijakan dan memperluas sumber pembiayaan ekonomi.