DJP Ubah Pendekatan, Wajib Pajak Kini Dianggap VVIP

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengubah pendekatan dalam membangun hubungan dengan wajib pajak. Jika selama ini otoritas pajak identik dengan fungsi pengawasan, kini wajib pajak diposisikan sebagai Very, Very Important Person (VVIP) atau mitra strategis dalam menjaga penerimaan negara.

Pendekatan baru tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (KPP WPB Dua) Abdul Gani dalam kegiatan Tax Gathering bertema Sinergi dan Kolaborasi Wajib Pajak Baru yang diikuti 165 wajib pajak baru di Jakarta. Kegiatan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi, kepercayaan, dan kemitraan antara otoritas pajak dengan wajib pajak.

Abdul Gani menjelaskan keberhasilan mencapai target penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga sinergi dan kolaborasi yang dibangun sejak awal.

Dalam paparannya, ia menegaskan wajib pajak memiliki posisi yang sangat penting bagi negara.

"Wajib Pajak adalah VVIP. Wajib Pajak dipandang sebagai Very, Very, Important Person. Kedudukan ini diberikan karena wajib pajak merupakan pihak yang memberikan kontribusi besar dan memegang peranan kunci dalam pencapaian target penerimaan pajak," ujar Abdul Gani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026).

Menurut dia, hubungan antara DJP dan wajib pajak harus dibangun di atas kepercayaan, transparansi, serta komitmen bersama untuk menciptakan kepastian hukum.

Selain menempatkan wajib pajak sebagai mitra strategis, KPP WPB Dua juga mendorong penerapan cooperative compliance atau kepatuhan kooperatif. Melalui pendekatan ini, wajib pajak didorong lebih terbuka mengenai proses bisnis dan laporan keuangan sehingga potensi permasalahan perpajakan dapat diselesaikan lebih awal.

Abdul Gani mengatakan penyelesaian persoalan perpajakan diutamakan melalui diskusi bersama Account Representative (AR) dan pengawas. Dengan cara tersebut, sengketa seperti transfer pricing maupun penilaian aset diharapkan dapat diselesaikan tanpa harus langsung masuk ke tahap pemeriksaan.

Meski mengedepankan pendekatan kolaboratif, DJP menegaskan fungsi pengawasan tetap berjalan secara profesional dan proporsional.

Pemeriksaan menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) dan hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang memiliki tingkat risiko tinggi. Pendekatan baru ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pelayanan kepada wajib pajak dan penegakan kepatuhan.

DJP juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam hubungan antara petugas pajak dan wajib pajak. KPP WPB Dua yang telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menegaskan larangan pemberian gratifikasi, hadiah, maupun fasilitas dalam bentuk apa pun kepada petugas pajak.

Menurut Abdul Gani, kemitraan strategis tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengejar target penerimaan pajak jangka pendek, tetapi juga membangun keseimbangan fiskal yang lebih sehat sehingga kondisi keuangan negara menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

Pertemuan dengan wajib pajak baru ini sekaligus menjadi titik awal sinergi antara otoritas pajak dan dunia usaha untuk mengamankan target penerimaan yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Untuk diketahui, target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada 2026 mencapai Rp 805,420 triliun, atau sekitar 34,15% dari target penerimaan pajak nasional sebesar Rp 2.357,7 triliun.