Sukses

Lebih Banyak Orang yang Dirugikan dengan BI Rate Naik

Setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti berdampak bagi masyarakat, seperti kenaikan BI rate.

Setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti berdampak bagi masyarakat. Seperti kenaikan BI rate, yang jika ditilik hanya menguntungkan segelintir orang berduit dan bukan masyarakat kelas menengah bawah.

Pertumbuhan sektor riil diperkirakan akan tertekan dari kebijakan BI ini. Padahal, sektor riil menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat.

"Jadi ini tepat pada bidang moneter tapi harus juga dipikirkan pada kebijakan dalam riil dan dampaknya," kata Ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti, Jumat (30/8/2013).

Dia menilai kenaikan BI rate memberikan keuntungan bagi mereka yang berkecimpung di pasar uang. Pundi-pundi pendapatan akan bertambah dengan penawaran suku bunga lebih besar. Di mana BI rate naik mencapai 7% maka selisih dengan inflasi menjadi lebih kecil.

Namun, lanjut dia, banyak golongan masyarakat terkena dampak dari kondisi inflasi yang masih tinggi. Saat ini inflasi mencapai 9%. Tingginya inflasi membuat harga kebutuhan menjadi lebih mahal.

Masyarakat dengan pendapatan pas-pasan sesuai upah minimum provinsi (UMP) harus mengeluarkan biaya hidup lebih besar untuk bahan pangan yang terimbas inflasi tersebut. Dari jumlah 250 juta orang, sekitar 125 juta masyarakat masuk dalam kategori ini.

"Mereka yang  memiliki pendapatan 5 juta juga merasakan tapi tetap bisa makan, yang paling kena itu yang gajinya sesuai UMP, sudah pas-pasan," tutur dia.

Sebab itu, dia meminta pemerintah jangan hanya mengurusi kebijakan moneter seperti BI yang mendorong capital account pada neraca pembayaran, tetapi juga current account diperhatikan seperti menyangkut sektor riil dalam ketahanan pangan dan energi," kata dia.

Dia menilai, selama ini Indonesia terlena dengan kondisi perekonomian yang baik sejak 2009 akibat pelemahan ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS).

Dampak dari ini, negara ini menjadi tak siap saat menghadapi membaiknya perekonomian negara maju yang berimbas pada turunnya perekonomian nasional.

"Jadi kebijakan BI benar-benar cocok untuk bidangnya tapi tidak untuk perekonomian secara keseluruhan," tandasnya. (Nur/*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.