Ada Insentif PBB-P2 untuk Bangunan Cagar Budaya Sebagai Tempat Usaha, Simak Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Bangunan cagar budaya menjadi bagian penting dari jejak sejarah panjang Kota Jakarta. Kehadirannya tidak hanya menjadi saksi perkembangan kota dari masa ke masa, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang perlu dijaga bersama.

Salah satu kawasan yang paling lekat dengan warisan sejarah tersebut adalah Kota Tua Jakarta. Hingga kini, kawasan ini tetap hidup dan berkembang sebagai salah satu ikon kota sekaligus destinasi wisata yang dikenal luas oleh masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, sejumlah bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua kini juga dimanfaatkan sebagai ruang komersial, seperti kafe, restoran, hotel, maupun tempat usaha lainnya. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya merawat dan menghidupkan kembali bangunan cagar budaya agar tidak terbengkalai.

Meski digunakan untuk kegiatan usaha, bangunan cagar budaya tetap harus dijaga nilai sejarah, budaya, dan keaslian karakternya. Karena itu, pemanfaatannya perlu dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelestarian aset bersejarah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 tentang kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif berupa pengurangan pokok PBB-P2 bagi bangunan cagar budaya atau bangunan yang berada di kawasan cagar budaya dan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Kebijakan ini dihadirkan tidak hanya untuk meringankan beban Wajib Pajak, tetapi juga untuk mendorong pemilik maupun pengelola agar mengoptimalkan penggunaan aset cagar budaya secara bertanggung jawab.

Adapun pengurangan pokok PBB-P2 diberikan sebesar 50 persen dari jumlah PBB-P2 yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Untuk memperoleh insentif tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara langsung. Pengajuan juga dapat dilakukan secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan praktis.

Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pengajuan pengurangan pokok PBB-P2 ini. Salah satunya, pajak terutang atau pajak yang harus dibayar dalam surat ketetapan pajak yang dimohonkan pengurangan belum dilunasi. Selain itu, kebijakan ini tidak mensyaratkan Wajib Pajak harus bebas dari tunggakan pajak daerah.

Pengurangan pokok PBB-P2 juga dapat diberikan untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun pajak sejak terpenuhinya kondisi objek pajak dimaksud, dalam jangka waktu paling lama lima tahun terakhir.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pajak daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi instrumen penerimaan daerah, tetapi juga dapat dihadirkan sebagai bentuk dukungan nyata bagi masyarakat.

Melalui insentif pengurangan pokok PBB-P2 untuk bangunan cagar budaya yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mendorong pelestarian aset sejarah sekaligus mendukung pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, bangunan cagar budaya tidak hanya tetap terjaga keberadaannya, tetapi juga dapat terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas kota sekaligus mendukung pembangunan Jakarta yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.