Bahlil Buka Ruang Investasi AS di Mineral Kritikal, Tegaskan Tak Ada Ekspor Mentah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tetap berpegang pada prinsip ekonomi bebas aktif dalam pengelolaan mineral kritikal, termasuk nikel dan logam tanah jarang, di tengah implementasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Menurut Bahlil, Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh negara, termasuk Amerika Serikat, untuk berinvestasi di sektor mineral kritikal dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku di dalam negeri.

“Bahwa Indonesia menganut asas politik bebas aktif dalam konteks pergaulan diplomasi luar negeri tapi juga Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia khususnya di mineral kritikal,” ujar Bahlil dalam Implementasi Teknis Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan, kerja sama investasi tersebut tidak berarti Indonesia membuka kembali ekspor bahan mentah. Pemerintah tetap mewajibkan proses pemurnian dilakukan di dalam negeri sebelum hasilnya diekspor.

“Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi,” kata Bahlil.

Pemerintah, lanjutnya, siap memfasilitasi investor yang ingin membangun fasilitas pemurnian atau smelter di Indonesia, termasuk untuk komoditas nikel dan mineral kritikal lainnya. Ia juga menyebut pendekatan serupa telah berjalan sebelumnya, termasuk pada proyek-proyek besar seperti yang dilakukan oleh Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter tembaga.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah Indonesia akan mengalokasikan sekitar USD 15 miliar atau Rp 253,39 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.890) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan crude dari Amerika Serikat sebagai bagian dari implementasi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Bahlil, kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan neraca perdagangan kedua negara.

"Dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar USD 15 miliar. Dari 15 miliar USD ini terdiri dari membeli BBM jadi kemudian LPG dan crude,” ujar Bahlil dalam Implementasi Teknis Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan, alokasi dana tersebut bukan untuk menambah total volume impor energi Indonesia, melainkan mengalihkan sebagian sumber pasokan dari negara lain ke Amerika Serikat.

“USD 15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor, namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East maupun beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama, cuma kemudian kita geser,” jelasnya.

Bahlil menambahkan, dalam praktiknya pembelian tersebut tetap akan memperhatikan mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ia juga menyebut impor LPG Indonesia saat ini mencapai sekitar 7 juta ton per tahun, di mana sebagian pasokan sudah berasal dari Amerika Serikat dan volumenya akan ditingkatkan.

Terkait pelaksanaan, Bahlil menyatakan setelah masa 90 hari sesuai arahan Presiden selesai, pemerintah akan langsung memulai tahapan eksekusi.