Swasembada Beras Terancam, Titiek Soeharto Tegaskan Larangan Impor Harus Dipatuhi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pelaku impor ilegal 250 ton beras di Sabang, Aceh, harus diproses hukum tanpa kompromi. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang tidak lagi membuka keran impor karena Indonesia telah mencapai swasembada beras.

"Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapapun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum," ujar Titiek dalam jumpa pers seusai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin.

Menurut Titiek, impor ilegal tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi sebuah upaya yang merongrong kebijakan nasional dalam menjaga ketahanan pangan. Ia menambahkan bahwa Komisi IV sudah meminta penjelasan Menteri Pertanian terkait asal-usul beras impor dari Thailand tersebut.

Titiek menegaskan bahwa dengan kondisi produksi dalam negeri yang mencukupi, tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk memasukkan beras impor. “Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada. Jadi jangan coba-coba macam-macam,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Titiek juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan aturan impor pangan. Ia menegaskan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras harus dijaga bersama demi kepentingan nasional.

“Kalau sudah sampai di sini, masuk ke daerah kita ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana gitu. Yang penting tidak dijual di sini," ucap Titiek.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sebuah gudang milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel akibat impor beras ilegal sebanyak 250 ton tanpa persetujuan pusat. Ia menyebut penindakan dilakukan cepat setelah berkoordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim, dan Pangdam.

Menurut Mentan, beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025 dan mulai dibongkar pada 22 November sebelum dibawa ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

Menteri Pertanian Andi Amran menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto jelas: tidak ada impor beras selama stok nasional mencukupi. Karena itu, setiap pelanggaran harus ditindak agar kebijakan pangan nasional tetap terjaga dan tidak dilemahkan oleh praktik impor ilegal.

Ia menuturkan bahwa penyegelan gudang di Sabang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan. Beras ilegal tersebut juga dinilai melanggar aturan karena tidak memiliki izin distribusi dari pemerintah pusat.

Komisi IV DPR pun meminta agar kasus ini diusut tuntas, termasuk menelusuri jaringan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses impor hingga distribusinya. Selain merugikan negara, impor ilegal disebut dapat mengganggu stabilitas harga dan merusak kepercayaan terhadap pencapaian swasembada beras.

Pemerintah dan DPR sepakat bahwa tindakan tegas dibutuhkan untuk memastikan Indonesia tetap mandiri dalam produksi pangan strategis, khususnya beras.