Baru Vivo yang Beli BBM dari Pertamina, Pemerintah: Kami Enggak Maksa

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung, buka suara terkait PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) yang tercatat baru membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.

Tercatat Vivo sepakat untuk melakukan proses business to business (B2B) pembelian BBM impor dari Pertamina Patra Niaga, untuk mengisi kekosongan stok di SPBU milik perseroan. Dari 100 ribu barel kargo impor yang ditawarkan, Vivo menyerap 40 ribu barel untuk melayani kebutuhan konsumennya.

Yuliot menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa badan usaha swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.

Menurutnya, mekanisme yang berlaku saat ini adalah business to business (B2B), sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan masing-masing badan usaha.

"Pemerintah tidak bisa memaksa juga. Karena itu prosesnya adalah B2B. Yang kita inginkan itu adalah, kenapa kita lakukan fasilitasi melalui Pertamina, karena alokasi yang diambil itu kan adalah alokasi yang diberikan ke Pertamina," kata Yuliot saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ia menambahkan, pemerintah hanya menjalankan kewajiban untuk memfasilitasi agar pasokan BBM tetap tersedia. Penegasan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap ketersediaan BBM di SPBU swasta, yang belakangan mengalami kekosongan pasokan.

Menurutnya, dengan skema B2B, pemerintah berharap badan usaha dapat lebih proaktif dalam menentukan kebutuhan dan kerja sama pasokan. Hal ini dinilai lebih sehat bagi industri karena menekankan prinsip kesepakatan bisnis, bukan intervensi sepihak dari negara.

"Karena Pertamina masih tersedia alokasinya, makanya itu kan kita minta untuk pengadaan itu prosesnya adalah B2B dengan badan usaha," ujarnya.

Yuliot menjelaskan, keterlibatan Pertamina dalam memasok BBM ke SPBU swasta belakangan ini terjadi karena adanya kekosongan stok. Pemerintah melalui Kementerian ESDM kemudian mengambil langkah darurat dengan menggunakan alokasi yang dimiliki Pertamina.

"Ini kan dalam kondisi karena ada kekosongan, ya kan kita juga sedang lakukan fasilitasi. Kemudian yang terkait dengan fasilitasi ini, ya kita akan evaluasi kembali," ujarnya.

Maka dengan begitu, Pertamina berperan sementara sebagai pemasok alternatif untuk mengatasi kelangkaan di lapangan. Langkah ini dianggap penting agar masyarakat tidak mengalami gangguan signifikan dalam memperoleh BBM, sekalipun SPBU swasta menghadapi masalah distribusi.

Namun, Yuliot menegaskan bahwa solusi ini hanya bersifat sementara dan tidak akan menjadi pola permanen. Pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut agar di masa depan badan usaha swasta bisa lebih mandiri.

Sejalan dengan itu, ia menegaskan Kementerian ESDM berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fasilitasi pasokan BBM ini. Evaluasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar sekaligus memastikan tidak ada lagi kekosongan stok di SPBU non-Pertamina.

"Jadi, untuk tahun depan, ini sesuai dengan beberapa alokasi yang diberikan kepada badan usaha, badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan itu alokasi yang diberikan kepada mereka. Jadi, tidak seterusnya," pungkasnya.