Hapus Keresahan Warga Miskin, LPEM FEB UI Minta Pemerintah Jalankan Fungsi Stabilisator Harga

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mendesak pemerintah untuk kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai stabilisator harga pangan, guna mengurangi keresahan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan menengah ke bawah.

Kepala LPEM-FEB UI Chaikal Nuryakin menilai, lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali telah menekan daya beli rakyat. Menurutnya, pencapaian target stok Bulog tidak akan berarti jika harga sembako tetap melambung.

“Pencapaian target stok Bulog tanpa harga pangan yang terjangkau akan meningkatkan biaya hidup masyarakat,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Minggu (7/9/2025).

Chaikal menyebut, masyarakat kini menghadapi situasi yang semakin sulit, mulai dari penurunan aktivitas ekonomi di tingkat bawah, meningkatnya pengangguran, hingga kelompok kelas menengah yang kian terhimpit oleh biaya hidup.

Kondisi tersebut, tambahnya, telah memicu aksi demonstrasi yang sayangnya berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Menurut LPEM-FEB UI, program prioritas pemerintah memang merupakan kontrak politik yang harus dijalankan, tetapi tetap perlu direncanakan secara matang, bertahap, dan transparan.

Perubahan kebijakan yang drastis tanpa ruang adaptasi dinilai menyebabkan kualitas pelaksanaan program rendah dan berisiko menimbulkan dampak negatif.

Untuk itu, pemerintah perlu mengembalikan fungsi utama dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan.

"Harga sembako yang tidak terjaga telah cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah," kata Chaikal.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat daya beli, LPEM FEB UI mengajukan beberapa langkah jangka pendek, antara lain:

- Membatalkan rencana pengurangan dana transfer ke daerah.

- Menghentikan pembentukan kementerian atau badan baru dan mendorong perampingan birokrasi.

- Meluncurkan program padat karya jangka pendek, misalnya perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan.

- Membuat kebijakan yang menyasar kelas menengah, seperti akses ke kredit, transportasi publik, pendidikan, dan kesehatan.

- Mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara agar bonus dan tunjangan berbasis pada pencapaian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

- Meningkatkan transparansi data ekonomi agar pelaku usaha dan publik bisa mengambil keputusan lebih tepat.

- Memperbaiki komunikasi kebijakan publik dengan sikap empati dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.

Chaikal menekankan pentingnya pemerintah kembali pada proses teknokratis dan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam setiap pengambilan keputusan.

“Keterlibatan masyarakat sipil dan pelaku ekonomi sangat penting untuk memperkuat daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber ekonomi,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, lanjut Chaikal, Indonesia harus memperkuat daya saing ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia, penelitian, kelembagaan, perbaikan iklim usaha, peningkatan konektivitas, hingga pemberantasan korupsi.