Prabowo: Rp 300 Triliun APBN Selamat dari Potensi Korupsi di 2025

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dari hasil identifikasi, pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar Rp300 triliun APBN pada 2025 dari potensi penyelewengan.

Angka ini berasal dari pos-pos anggaran yang dinilai tidak efektif atau berpotensi menjadi sarang praktik korupsi. Pemangkasan dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil dan urgensi setiap pengeluaran.

"Di 2025 ini kami telah identifikassi dan selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan," kata Prabowo dalam Pidatonya di Sidang Tahunan MPR-DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Presiden mencontohkan bahwa penyelewengan bukan hanya dalam bentuk proyek-proyek besar, melainkan juga anggaran rutin yang nilainya signifikan.

Misalnya, anggaran perjalanan dinas, baik luar negeri maupun dalam negeri, disebut sebagai salah satu pos rawan korupsi. Demikian pula dengan anggaran pengadaan alat tulis kantor yang ternyata mencapai jumlah sangat besar.

"Yang kami lihat rawan diselewengkan, diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini menjadi sumber korupsi," ujarnya.

Selama 299 hari memimpin eksekutif, Prabowo mengaku semakin memahami besarnya tantangan yang dihadapi dalam memberantas penyelewengan.

"Setelah 299 hari saya memimpin Pemerintahan eksekutif saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di Pemerintahan kita. Hal ini memang tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia menemukan berbagai modus penyalahgunaan anggaran yang sebelumnya tidak terlihat dari luar. Temuan ini menjadi landasan kuat bagi pemerintahannya untuk melakukan langkah-langkah korektif.

Menurut Prabowo, perilaku koruptif tidak hanya terjadi di tingkat tertentu, melainkan menyebar di berbagai eselon, dari pusat hingga daerah. Bahkan, lembaga negara, BUMN, dan BUMD pun tidak luput dari praktik yang merugikan keuangan negara tersebut.

Dalam pidatonya di sidang tahunan MPR-DPR RI, Prabowo menegaskan bahwa kondisi ini bukanlah rahasia yang perlu ditutupi. Ia menilai, pengakuan terhadap kelemahan adalah langkah awal yang mutlak dilakukan sebelum bisa melakukan perbaikan.

"Kita paham masalah korupsi adalah masalah besar dibangsa kita. Perilaku korupsi ada disetiap eselon birokrasi kita, ada disetiap institusi dan organisasi Pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, BUMD-BUMD kita. Ini bukann fakta yang harus kita tutup-tutupi," pungkasnya.