Rel Kereta Api Mati di Jawa Barat: Bisakah Hidup Lagi?

Liputan6.com, Jakarta Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai upaya mengaktifkan kembali jalur rel di wilayah Jawa Barat membutuhkan lebih dari sekadar semangat. Proyek revitalisasi rel kereta api ini memerlukan tekad yang kuat serta dukungan anggaran yang memadai, mengingat keterbatasan dana di tingkat daerah maupun pusat.

"Mengaktifkan kembali jalur rel di Jawa Barat, bukan sekedar semangat, namun perlu tekad yang kuat dan anggaran yang cukup. Oleh sebab itu, perlu dukungan anggaran yang pasti," kata Djoko dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Menurut Djoko, rencana reaktivasi ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat.

Pasalnya, provinsi ini masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam penyediaan infrastruktur dasar, terutama jalan-jalan di daerah pelosok yang masih belum memadai.

"Jika menggunakan APBD, pasti tidak mencukupi. Provinsi Jawa Barat masih perlu membangun jaringan jalan di daerahnya yang perlu segera dituntaskan," ujarnya.

Keterbatasan Swasta

Djoko juga menyoroti keterbatasan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Menurutnya, tidak realistis jika pemerintah berharap investor swasta akan tertarik untuk membiayai pembangunan jalur rel tanpa adanya jaminan dukungan operasional dari negara.

"Tidak bisa mengandalkan swasta untuk membangun jalan rel. Selain investasi mahal, juga pemerintah harus memberikan dukungan operasional nantinya. Tanpa adanya dukungan operasional, pihak swasta tidak tertarik," ujarnya.

Menurut Djoko, membangun jalur rel tidak semudah membangun jalan tol. Selain prasarana, moda kereta api juga menuntut kesiapan sarana dan dukungan operasional yang berkelanjutan.

Sayangnya, hal ini membuat sektor swasta enggan terlibat karena besarnya investasi serta ketergantungan pada subsidi operasional dari pemerintah.

"Lain halnya, membangun jaringan jalan tol (itupun didukung regulasi setiap dua tahun tarif akan naik), hanya cukup bangun prasarana, nanti sarana akan otomatis menggunakannya. Lain halnya dengan moda kereta api, selain membangun prasarana juga harus menyiapkan sarananya juga," ujarnya.

Djoko menilai, kondisi semakin rumit karena anggaran Kementerian Perhubungan tahun ini mengalami pemangkasan lebih dari 50 persen. Dengan keterbatasan dana di tingkat pusat maupun daerah, ia mempertanyakan sejauh mana rencana reaktivasi jalur rel bisa direalisasikan secara konkret.

"Sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, anggaran dipangkas melebihi 50 persen. Apakah mungkin bisa dilakukan reaktivasi jalan rel di Jawa Barat di tengah efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan dan minimnya APBD Provinsi Jawa Barat?," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar rencana reaktivasi ini tidak hanya melibatkan Kementerian Perhubungan, tetapi juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya dalam hal penyediaan permukiman baru bagi warga yang terdampak proyek.

Relokasi warga pun harus dilakukan secara manusiawi, dengan tetap memperhatikan aksesibilitas ke tempat tinggal semula dan menyediakan transportasi umum yang terjangkau.

"Misalnya, melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pengadaan permukiman baru bagi warga yuang terkena dampak reaktivasi itu," ujarnya.

Permukiman sebaiknya tidak jauh dengan tempat tinggal sekarang. Kalaupun jauh, masih disediakan akses layanan angkutan umum. Agar warga yang menghuni mudah mobilitas ke pusat ekonomi (pasar).