Mendag: Deflasi Lebih Sulit Ditangani daripada Inflasi

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan makanan atau barang jasa titipan (Jastip) yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki sertifikasi halal dari Pemerintah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengakui penyebab deflasi lima bulan berturut-turut adalah daya beli masyarakat Indonesia menurun.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024 tercatat terjadi deflasi sebesar 0,12 persen.

"Nah, ini memang satu, supply-nya karena musim hujan, musim panas, produksinya cukup. Kedua, memang diakui daya beli agak turun," kata Zulkifli Hasan saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, ditulis Kamis (10/10/2024).

Mendag mengatakan saat ini harga pangan terkendali dan justru lebih murah dibandingkan lima bulan sebelumnya. Namun, harga pangan yang murah ini justru menjadi boomerang bagi pedagang pasar, mereka menjadi merugi lantaran harga murah dibarengi dengan daya beli yang juga turun.

"Ya memang ini saya keliling ke mana-mana pasar, deflasi lima bulan ini berat bagi pedagang-pedagang seperti petani, cabai, bawang, itu rugi. Dulu saya kalau ngomong barang terlalu murah di-bully. Nah, sekarang kejadian, kalau terlalu murah itu risikonya langsung kolaps. Kalau telur terlalu murah, ayam terlalu murah, orang itu langsung bangkrut, bangkrut, nggak ada penolong," ujar Mendag.

Deflasi Lebih Susah Ditangani

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, jika terjadi inflasi biasanya bisa diatasi dengan menekan harga menggunakan anggaran Pemerintah alias diberikan subsidi. Tapi ketika deflasi cukup susah untuk menanganinya.

"Kalau harga tinggi, itu bisa ditekan dari dana dari bupati, gubernur, ya. Inflasi naik, bisa diatasi, tapi kalau kolaps, bangkrut," katanya.

2 dari 2 halaman

Jadi PR Presiden Terpilih Prabowo

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Oleh karena itu, permasalahan deflasi ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru, pasalnya pemerintahan saat ini akan segera berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Disisi persoalan deflasi, yang harus menjadi perhatian adalah turunnya jumlah kelas menengah. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan bantuan untuk kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit, seperti bantuan sosial (bansos) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jangka pendek, kita harus mulai menggelontorkan lagi membantu kelas menengah yang kemarin turun. Nah, itu juga kita harus dibantu nanti, apakah bansos, apakah KUR, ya. Apakah semacam stimulus atau asuransi bagi kelas menengah yang turun, gitu ya. Tentu nanti pemerintah baru akan memberikan," pungkasnya.