Sukses

HEADLINE: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun, Bebani APBN?

Anggaran makan siang gratis telah disiapkan oleh pemerintah. Dalam RAPBN 2025 tercatat program tersebut mendapat alokasi RP71 triliun. Mampukah APBN menanggung beban program tersebut?

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka ternyata berusaha keras membuktikan janji kampanye meskipun belum resmi menjabat. Salah satu janji yang akan diwujudkan di tahun depan adalah makan siang gratis.

Saat kampanye, program yang dijanjikan adalah makan siang gratis yang diberikan kepada para siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD). Program ini akan direalisasikan tahun depan dengan nama baru yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah saat ini dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah bertemu beberapa kali untuk mensinkronkan program dalam janji kampanye dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pertemuan ini sangat penting karena perancang APBN 2025 adalah pemerintahan saat ini, sedangkan pelaksananya adalah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan masuk dalam RAPBN 2025.

"Telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai diterapkan pada 2025 dan dilakukan secara bertahap. "Program makanan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025," bebernya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pembahasan antara pemerintah dan presiden terpilih Prabowo Subianto juga melibatkan DPR. Pembahasan anggaran ini dinilai penting untuk mempersiapkan kebijakan ekonomi 2025 di ketidakpastian perekonomian global akibat ketegangan geopolotik hingga tren penguatan dolar AS.

"Kalau kita lihat perekonomian dunia jangka panjang dengan downside risk seperti tensi geopolitik, kemudian pelemahan ekonomi China penguatan dolar AS serta suku bunga tinggi di negara maju," bebernya.

Airlangga menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto juga telah memahami keputusan pemerintah dalam menetapkan RAPBN 2025. Dalam RAPBN tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen.

"Rapat tersebut presiden terpilih(Prabowo Subianto) dan pemerintah hari ini pemerintah sekarang telah sepakat dan setuju dengan besaran makro yang sedang di dalam pembahasan dengan DPR, dan masih ada tahapan pembahasan DPR yang sedang berjalan," tegasnya.

Penggunaan Anggaran

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono, mengungkapkan tim pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengoptimalkan penggunaan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan siang gratis ini. Antara lain dengan memprioritaskan daerah-daerah yang paling membutuhkan makan bergizi gratis tersebut.

"Kami akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah bersama DPR tahun ini, agar jumlah program makan siang gratis makan siang tersebut bisa semaksimal mungkin berdasarkan prioritas daerah-daerah yang membutuhkan," ujar Thomas yang merupakan keponakan Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Progam makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap mulai 2025. Pelaksanaan teknis secara bertahap ini bagian dari proses evaluasi untuk mengoptimalkan sasaran penerima manfaat.

"Kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen," ujarnya.

Dia menyambut baik keputusan pemerintahan Jokowi atas pengalokasian anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis. Menurutnya, kesepakatan anggaran ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah Jokowi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Analisis Bank Dunia

Bank Dunia ternyata juga ikut menyoroti program makan siang gratis yang diinisiasi oleh Prabowo ini. Lembaga keuangan internasional itu menilai, paket belanja sosial ini berpotensi meningkatkan pembentukan sumber daya manusia dalam kerangka fiskal yang berkelanjutan.

Namun Bank Dunia juga tak menepis kemungkinan bahwa program sosial di pemerintahan baru nantinya akan mendorong peningkatan belanja sosial, termasuk melalui program-program yang sudah ada dan yang baru. Hal ini termasuk program unggulan makan siang gratis di sekolah.

"Jika program tersebut dilaksanakan secara penuh dan bersamaan, perkiraan menunjukkan bahwa biaya fiskal dari gabungan program ini dapat mencapai 3 persen PDB pada tahun pertama (2025) dan sekitar 2 persen PDB setelahnya," tulis Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects Edisi Juni 2024.

"Implementasi bertahap yang dibarengi dengan reformasi perpajakan, dapat mencapai tujuan tersebut, memberikan pendapatan tambahan tahunan sebesar 1-1,5 persen PDB, akan membantu pemerintah mematuhi peraturan fiskalnya," tulis laporan itu.

Bank Dunia menilai, aturan-aturan tersebut akan membantu membangun kerangka kebijakan makroekonomi yang transparan dan kredibel. Hal ini memungkinkan Indonesia berhasil menarik investasi, mendorong pertumbuhan, dan mengatasi guncangan eksternal.

Data dari laporan World Food Program State of School Feeding Worldwide Tahun 2022 menunjukkan, 418 juta anak menerima manfaat makan siang gratis di sekolah seluruh dunia, melampaui tingkat cakupan sebelum pandemi.

 

 

"Secara umum, pemberian makanan di sekolah bisa efektif jika ada kekhawatiran terhadap ketahanan pangan. Untuk mencapai hasil gizi yang lebih baik, lebih dari 80 persen program makanan sekolah nasional menggabungkan makanan dengan penyediaan kesehatan dan gizi sekolah intervensi (seperti suplementasi mikronutrien, pemberantasan cacing, kurikulum pendidikan kesehatan/gizi, intervensi kebijakan kesehatan sekolah) untuk meningkatkan hasil kesehatan dan membantu memastikan saling melengkapi dengan tujuan intervensi stunting pada 1000 hari pertama," beber Bank Dunia.

"Makanan di sekolah juga secara tidak langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima manfaat, dampak yang paling kuat terjadi di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dimana pengeluaran untuk makanan mewakili porsi rumah tangga yang lebih besar penghasilan," jelasnya.

3 dari 4 halaman

Anggaran saat Berjanji dan Realisasi

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal melihat adanya perbedaan yang jauh antara janji kampanye dengan realisasi anggaran makan siang gratis tersebut. Ia pun ingin melihat detail alokasi anggaran Rp 71 triliun.

Sebab, angka itu jauh lebih kecil dibanding proyeksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya soal program makan siang gratis, yang bisa tembus dana Rp 450 triliun. Faisal menilai, alokasi Rp 71 triliun memang tidak akan terlalu memberatkan APBN.

"Di satu sisi, ini bagi APBN 2025 tentu saja bebannya jadi lebih kecil, karena alokasi anggarannya jadi lebih sedikit. Artinya ruang APBN bisa juga dipakai untuk program-program prioritas yang lain, termasuk pada masing-masing sektor strategis yang ingin didorong pada 2025," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

"Ini juga berarti ada kemungkinan semestinya menekan anggaran defisit tidak sebesar yang diprediksi atau yang didesain sebelumnya," kata Faisal.

Namun, ia menuntut adanya detil belanja makan bergizi gratis Rp 71 triliun ini seperti apa. Pasalnya, sejauh ini belum ada rincian ke mana anggaran itu akan dialokasikan, dan siapa saja nantinya yang berhak menerima.

Faisal khawatir alokasi anggaran yang lebih kecil dari janji kampanye Prabowo tersebut malah membuat kualitas dari makan bergizi gratis jadi berkurang.

"Semustinya harus disesuaikan dengan penurunan anggaran ini adalah gizi yang didesain untuk masing-masing benefit recipients tetap berkualitas, dari sisi angkanya atau nilainya mencukupi, tidak banyak potongan sana-sini," ungkap dia.

"Termasuk misalnya potongan dalam hal delivery, koordinasi, penggunaan jasa platform digital. Tapi dari kemudian makanan yang sampai kepada benefit recipients tetap betul-betul berkualitas. Jadi itu yang harus dijaga," pintanya.

Dengan adanya pengurangan alokasi ini, dia menduga belum semua daerah akan menerima program makan bergizi gratis di tahun pertama. Sehingga pemerintah bakal memprioritaskan daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan.

"Jadi misalnya dengan memprioritaskan pada daerah yang paling miskin, atau yang paling tinggi prevalensi dalam hal stunting, kualitas gizi dan lain-lain. Ini yang semustinya bisa dilakukan dalam mencapai efektivitas belanja," pungkas Faisal.

Hal yang sama diungkap Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Ia menilai alokasi Rp 71 triliun di tahun perdana tadi hanya sebagian kecil dari target keseluruhan. Prediksinya, program andalan Prabowo Subianto itu bisa menelan dana Rp 450 triliun untuk menyasar seluruh targetnya.

Dia mengatakan, dengan beban anggaran tadi, disinyalir program makan bergizi gratis itu tak bisa mencapai target. Mengingat kemampuan kas negara yang dinilai tak mampu menopang kebutuhannya.

 

4 dari 4 halaman

Kata DPR dan Buruh

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK, mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi program makan siang gratis yang diinisiasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan bahwa ia optimis makan siang gratis menjadi program yang akan memberi manfaat pada para pelajar sekolah dasar di Indonesia, juga ibu hamil.

"Ini menjadi salah satu program yang kami (buruh) harapkan untuk rakyat. Karena paling tidak kecukupan gizi anak-anak kita dalam sehari itu terpenuhi, karena banyak sekali anak-anak yang belum beruntung terutama di pedalaman dan wilayah pedesan-pedesaan dari Sabang sampai Merauke," ungkap Mirah kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Selasa (25/6/2024).

"Dengan program makan siang gratis ini harapan saya nak-anak di sekolah dasar dan ibu hamil juga bisa merasakan, dan tentu menjadi satu edukasi yang penting juga, karena nanti ada kesamaan dari sisi lauknya dan juga nilai gizinya. Jadi kami saya mengapresiasi program Pak Prabowo ini ya," ujar dia.

Terkait dengan rencana anggaran program makan siang gratis senilai Rp 71 triliun, Mirah menilai, pengeluaran dana tersebut cukup baik terutama dalam mengurangi potensi risiko korupsi oleh oknum pejabat negara.

Ia pun optimistis bahwa Pemerintah baru nantinya dapat mengatur pendanaan makan siang gratis dari APBN dengan cukup baik.

"Saya optimis anggaran itu akan didapatkan. Kalau itu untuk rakyat pasti ada jalan keluar dan kemudahan. Jadi saya kira (program makan siang gratis) bisa terealisasi," jelasnya.

Selain itu, Mirah juga melihat bahwa program makan siang gratis ini akan menambah peluang bagi UMKM katering di seluruh negeri, terutama bagi ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan.

Sedangkan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai alokasi Rp 71 triliun sebagai anggaran perdana program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, angka itu masih dapat diterima oleh postur APBN pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia mengamini anggaran makan siang gratis andalan Prabowo itu direncanakan akan masuk dalam rencana belanja negara pada APBN 2025. Said menilai, angka Rp 71 triliun sekaligus mematahkan anggapan program Makan Bergizi Gratis memerlukan anggaran jumbo.

"Kebijakan ini saya kira memberi kepastian kepada publik, bahwa selama ini yang di opinikan bahwa makan gizi gratis akan menyedot ratusan triliun tidaklah benar," kata Said kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

Dia memandang, alokasi yang sudah disebut tersebut masih dalam batas aman. Berdasarkan hitungannya, Rp 71 triliun hanya sekitar 2 persen dari total belanja negara yang ditaksir mencapai Rp 3.500 triliun.

"Alokasi program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun pada RAPBN 2025 adalah alokasi yang moderat dibanding total belanja negara, yang saya perkirakan mencapai Rp 3.500-an triliun atau setara 2 persen belanja negara, dengan defisit RAPBN 2025 sebesar 2,29 persen PDB," bebernya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini