Sukses

Aplikasi Belanja Online China Meresahkan UMKM Lokal, Pemerintah Diminta Pasang Mata

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang meminta pemerintah terus pasang mata terhadap masuknya aplikasi online belanja dari China, Temu. Sebab itu berpotensi mengancam masa depan para pelaku usaha UMKM.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang meminta pemerintah terus pasang mata terhadap masuknya aplikasi online belanja dari China, Temu. Sebab itu berpotensi mengancam masa depan para pelaku usaha UMKM.

"Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kominfo agar cermat dan ekstra mengawasi masuknya aplikasi Temu asal China yang akan mengancam kelangsungan UMKM dan industri dalam negeri," ujar Sarman dalam pesan tertulis kepada Liputan6.com, Jumat (21/6/2024).

Sarman mensinyalir Temu punya model bisnis dari pabrik langsung ke konsumen (factory to consumer), yang bakal membuat harga barang nantinya jauh lebih murah seperti pernah ditawarkan TikTok Shop. Sehingga nantinya akan memastikan jutaan UMKM dan industri dengan produk sejenis.

Ia menilai, model ini tentu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dimana tidak diperbolehkan pabrik langsung menjual ke konsumen harus melalui distributor agen agen yang ditunjuk.

"Kehadiran aplikasi Temu memiliki dampak ancaman serius dan amat serius bagi masa depan UMKM dan industri kita. Untuk itu pemerintah harus benar benar memproteksi dan memastikan aplikasi ini jangan sempat muncul di dunia e-commerce Indonesia," pintanya.

Menurut dugaannya, aplikasi belanja online ini bakal menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, baik sandang maupun pangan yang tentunya banyak diproduksi oleh UMKM maupun pelaku industri lokal.

"Jika ini sampai terjadi akan sangat mengancam lapangan pekerjaan dan dari sisi kualitas dan kehalalannya juga tidak terjamin," tegas Sarman.

Kadin Indonesia dan kelompok pengusaha lain mendukung penuh Kementerian UKM, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar terus memonitor masuknya aplikasi ini, dan memastikan jangan sampai masuk.

"Deteksi dini harus dilakukan,karena mereka pasti akan melakukan berbagai cara untuk masuk pasar e-commerce Indonesia. Kita mengajak masyarakat agar cermat berbelanja online,jangan terjebak dengan harga murah," pungkas Sarman.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Aplikasi Temu asal China Bikin Menteri Teten Khawatir, Sudah Masuk Indonesia? Ini Penjelasan Kemendag

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mencatat aplikasi asal China, Temu belum masuk ke Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim menegaskan belum ada izin atas aplikasi Temu beroperasi di Indonesia.

Diketahui, aplikasi Temu menjadi sorotan setelah Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melihat adanya sinyal ancaman masuknya aplikasi China itu ke Indonesia. Menurut dia, hal itu bisa mengganggu pasar produk UMKM lokal.

Senada, Isy Karim mengatakan, kalau aplikasi e-commerce itu belum masuk ke Indonesia. Dia mengaku sudah mengecek ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Temu itu sebenarnya belum mendaftar di kita saya juga sudah mengecek ke Kominfo itu belum masuk," ujar Isy, ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Dia menuturkan, model bisnis yang dijalankan Temu adalah melakukan suplai barang dari pabrik ke pelanggan (factory to customer) secara langsung. Hal ini yang menurut dia tidak cocok dengan kebijakan perdagangan di dalam negeri.

"Itu bertentangan dengan PP 29 Tahun 2021. Jadi kalau setiap kegiatan dari factory ke consumer harus ada perantaranya, ada harus distributor. Jadi tidak bisa dari pabrik langsung ke konsumen," ungkapnya.

Dia pun menegaskan, hingga saat ini Kemendag belum menerbitkan izin operasi untuk aplikasi Temu sebagai ecommerce di Indonesia.

"Sampai sekarang belum ada izinnya, kita akan pantau terus secara intens," tegas Isy Karim.

 

3 dari 4 halaman

Temuan Menkop Teten

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyoroti aplikasi baru asal China bernama Temu. Dia khawatir aplikasi yang bakal masuk ke Indonesia itu akan menggerus dan mengalahkan produk lokal di Indonesia.

Padahal, belum lama ini produk UMKM lokal dihadapkan dengan persaingan produk-produk impor dari aplikasi ecommerce. Meski, masuknya produk impor tidak dilarang dalam ekosistem perdagangan di Indonesia.

"Kita sekarang belum lama ini kita dihadapkan UMKM kita dengan misalnya masuknya produk-produk dari China lewat platfom digital global ke dalam negeri yang kita memang 100 persen boleh masuk, asing di dalam perdagangan elektronik kita," kata dia, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (10/6/2024)

"Ini yang saya khawatir, ada satu lagi, satu aplikasi digital crossborder yang akan saya kira akan masuk ke kita dan ini lebih dahsyat daripada TikTok. Karena ini menghubungkan factory direct kepada konsumen," ia menambahkan.

Aplikasi tersebut diketahui bernama Temu. Teten mengatakan, dengan bisnis yang dijalankan Temu, akan menggerus lini produksi di Tanah Air. 

"Jadi nanti ini akan langsung dari ratusan pabrik ini akan masuk ke konsumen jadi akan ada berapa banyak lapangan kerja di distribysi akan hilang. Gak ada lagi itu yang namanya reseller, afiliator, gak ada lagi," katanya miris.

 

4 dari 4 halaman

Tak Bisa Bersaing

Lebih lanjut, Teten mengatakan produk lokal Indonesia akan sulit bersaing dari sisi harga jual. Pada saat yang sama, produk UMKM lokal juga tak mendapai dukungan rantai pasok sebagaimana pabrikan.

"Bahkan produknya aja sangat murah karena ini diproduksi secara massal, pabrikan, dengan menghadapi produk UMKM yang diproduksi kecil-kecilan tanpa dukungan supply chain seperti industri tadi," jelasnya.

Dia menegaskan, kepada pihak terkait untuk tidak memberikan izin beroperasi bagi aplikasi Temu tadi. Jika diizinkan beroperasi, upaya pemerintah memperkuat UMKM dinilai akan percuma.

"Saya usah minta ini jangan sampai ini kita izinkan. Kalau enggak ya kita percuma kita membangun UMKM kita disiruh produktif dan lain sebagainya tapi kita tidak mendukung dengan kebijakan yang komprehensif," tutur dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.