Sukses

Jokowi Sebut Bakal Terjadi Neraka Iklim, Apa Itu?

FAO memperkirakan sebanyak 50 juta penduduk bumi akan kelaparan jika persoalan suhu panas tidak segera diantisipasi. Sangat berbahaya bukan?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan mengarahan dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Istana Negara Jumat (14/6/2024). Dalam pengarahan ini, Jokowi menyeburkan bahwa saat ini dunia menuju pada neraka iklim.

"Hati-hati tidak boleh lengah tantangan ke depan tidak mudah, saya kira bapak ibu semuanya sudah mendengar warning dari sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim, neraka iklim," kata Jokowi dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi di Istana, Jakarta, Jumat (14/6).

Ancaman terjadi neraka iklim ini ditandai dengan tren gelombang panas yang telah memecahkan rekor. Misalnya di India suhu telah mencapai 50 derajat celsius.

"Kemudian di Myanmar 45,8 derajat celcius, panas sekali," tegasnya.

 Jika tidak diantisipasi, tren gelombang panas ini dapat mendorong inflasi. Ini karena kelangkaan bahan pangan akibat turunnya produksi.

"Hati-hati masalah ini, FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini nggak ada pergerakan apa-apa 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat," bebernya.

FAO memperkirakan sebanyak 50 juta penduduk bumi akan kelaparan jika persoalan suhu panas tidak segera diantisipasi. Kepala negara ini meminta seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

"Ini harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang, karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Nanti suhu panas larinya bisa ke inflasi, begitu stok tidak ada, produksi berkurang,  artinya harga pasti akan naik otomatis, itu hukum pasarnya emang seperti itu," tandasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Sekjen PBB Desak Semua Negara Kompak Stop Terima Iklan Perusahaan Bahan Bakar Fosil

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) António Guterres menyerukan larangan terhadap pemasangan iklan di industri bahan bakar fosil dunia, untuk mengurangi risiko dampak dari perubahan iklim.

Sama seperti iklan tembakau yang dilarang karena ancaman terhadap kesehatan, Guterres menyebut, hal yang sama juga seharusnya berlaku pada periklanan di industri bahan bakar fosil.

"Saya mendesak setiap negara untuk melarang iklan dari perusahaan bahan bakar fosil," ujar Guterres kepada audiensi di New York, dikutip dari BBC, Kamis (6/6/2024).

"Dan saya mendesak media berita dan perusahaan teknologi untuk berhenti menerima iklan bahan bakar fosil," katanya.

Pernyataan Guterres menandai kecaman paling keras terhadap industri-industri yang bertanggung jawab atas sebagian besar pemanasan global.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keluarnya hasil studi baru yang menunjukkan laju pemanasan global telah meningkat.

Data dari badan iklim Uni Eropa menunjukkan, tercatat rekor suhu global baru dalam 12 bulan terakhir. Tingginya suhu disebabkan oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, meskipun hanya sedikit pengaruhnya juga disebabkan oleh fenomena iklim El Niño.

"Kita harus menghadapi secara langsung pihak-pihak di industri bahan bakar fosil yang tanpa henti menghambat kemajuan selama beberapa dekade," ucap Guterres.

Dalam pidatonya, Sekjen PBB Guterres juga menekankan bahwa waktu adalah hal yang sangat penting, mengingat dampak kenaikan suhu sudah mulai terasa, seperti gelombang panas mematikan yang baru-baru ini di Asia atau banjir di Amerika Selatan.

3 dari 3 halaman

Anggaran Terbesar Digunakan Untuk Program Mitigasi

Dia merinci, pembiayaan anggaran perubahan iklim terbesar digunakan untuk program mitigasi senilai Rp. 332,84 triliun. Anggaran ini dipakai untuk program penurunan emisi gas rumah kaca meliputi industri hijau, pengolahan limbah, energi, hingga sektor transportasi.

Selanjutnya, anggaran dipakai untuk program adaptasi sebesar Rp. 214,2 triliun. Program ini menyasar penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif dan pengurangan kerugian ekonomi melalui perbaikan kualitas air dan sektor kesehatan.

Kemudian, anggaran digunakan untuk program Co-benefit senilai Rp. 22,4 triliun. Penggunaan anggaran ini menyasar sektor kehutanan, pertanian, kelautan, dan pesisir.

Dia memproyeksikan, kebutuhan pendanaan aksi mitigasi untuk tahun 2018-2030 mencapai Rp4.002,44 triliun. Atau rata-rata membutuhkan anggaran Rp. 307,88 triliun per tahun.

Sementara total pendanaan mitigasi dari APBN (aksi mitigasi dan co-benefit) untuk tahun 2018-2022 sebesar Rp. 217,83 triliun. Nilai ini rata-rata Rp. 43,57 triliun per tahun.

"Sehingga APBN sejauh ini baru dapat memenuhi sekitar 14 persen dari kebutuhan pendanaan aksi mitigasi tiap tahunnya," tegasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini