Sukses

Daftar Politikus hingga Pendukung Prabowo Jadi Komisaris BUMN

Sejumlah politikus yang dekat dengan Jokowi hingga pendukun Prabowo ramai-ramai menjadi Komisaris BUMN, siapa saja?

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah politikus tercatat menduduki posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa diantaranya yang menjadi komisaris BUMN aktif di partai politik. Bahkan, sebagian lainnya merupakan pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pekan ini, ada beberapa penunjukan politikus di kursi komisaris BUMN. Itu tertuang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penunjukkan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir pun menyasar sejumlah perusahaan pelat merah berskala besar.

Lantas, siapa saja politikus yang menduduki posisi komisaris BUMN? Berikut rangkumannya:

Fuad Bawazier

Nama mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mencuat setelah ditunjuk sebagai Komisaris Utama Holding BUMN Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Fuad Bawazier menggantikan posisi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo yang meninggal dunia tahun lalu.

Mengutip laman resmi MIND ID, Fuad merupakan lulusan S1 Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Gajah Mada (1974). Lalu, dia juga ulusan S2 Economic Institute Boulder Colorado USA, dan juga lulusan S3 University of Maryland USA Fakultas Ekonomi.

Dalam karir profesionalnya sebelum bergabung dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia di ujung masa orde baru. Yakni, pada Maret-Mei 1998. Dia menjabat Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto-BJ Habibie.

Sementara itu, dari sisi karir politik, Fuad saat ini tercatat sebagai politisi Partai Gerindra, sama dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Fuad Bawazier diketahui merupakan ayah dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal.

Dalam perjalanannya, Fuad Bawazier mengawali dengan bergabung dengan Golongan Karya (Golkar) hingga 1998. Lalu dilanjutkan dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) hingga 2006. Lalu, ikut terlibat di Hanura hingga 2014, serta bergabung ke Gerindra hingga saat ini.

Grace Natalie

Pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie Louisa tercatat ikut ditunjuk menjadi Komisaris MIND ID. Penunjukkannya berbarengan dengan Fuad Bawazier.

Dalam sisi profil, terlihat Grace merupakan Lulusan S1 jurusan Akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBII).

Dalam karir profesionalnya sebelum bergabung dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), Grace Natalie pernah berkarir sebagai jurnalis di beberapa stasiun TV swasta dan menjabat sebagai CEO Saiful Mujani Research. Sebelum ditunjuk menjadi Komisaris MIND ID, Grace Natalie ternyata telah lebih dulu dipilih Presiden Jokowi sebagai Staf Khusus Presiden. Penunjukkan itu dilakukan pada 17 Mei 2024 lalu.

Pada perjalanan politiknya, Grace Natalie tercatat sebagai salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Serta, langsung menjabat menjadi Ketua Umum PSI pada periode 2014-2021, sebelum digantikan Giring Ganesha. PSI saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo.

Pada arah politiknya, PSI kerap mendukung berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Jokowi. Tak berhenti disitu, PSI juga tercatat sebagai bagian dari koalisi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Simon Aloysius Mantiri

Erick Thohir juga menunjuk Simon Aloysiun Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dia sekaligus menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur menjelang kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Penujukan Simon Aloysius Mantiri ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-128/MBU/06/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Dikutip dari laman gerindra.id, Senin (10/6/2024), Simon Aloysius Mantiri masuk dalam daftar Dewan Pembina DPP Gerindra. Posisi Simon sebagai pembina ini bersama dengan sejumlah politisi lainnya seperti Sufmi Dasco Ahmad, Fadli Zon dan Desmond Junaidi Mahesa.

Selain itu, pada masa kampanye 2024 lalu Simon Aloysius Mantiri juga memegang posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan ditulis oleh Antara, Simon Aloysius Mantiri juga tercatat sempat menjadi direktur keuangan di Agrinas atau PT Agro Industri Nasional. Perusahaan ini dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP).

Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Energy. Didirikan pada 2012, Nusantara Energi Indonesia adalah perusahaan investasi yang berkantor pusat di Jakarta. Portofolio PT Nusantara Energy mencakup berbagai macam industri seperti jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.

Simon Aloysius Mantiri merupakan lulusan School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung.

Siti Nurizka Puteri Jaya

Politikus Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya turut menduduki posisi komisaris anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Siti ditunjuk menjadi Komisaris Utama perusahaan tersebut.

Dalam dokumen yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), penunjukkan Siti Nurizka terjadi pada 10 Juni 2024. Dia sekaligus menggantikan Setya Utama yang mengundurkan diri sejak 15 Mei 2024 lalu.

Setya Utama telah menjabat Komut Pusri selama hampir 2 tahun sejak 18 Mei 2022 lalu. Saat itu, Setya menggantikan posisi Imam Apriyanto Putra.

"Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: Ibu Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen," sebagaimana dikutip, Rabu (12/6/2024).

Di parlemen, Siti Nurizka saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra. Dia telah menduduki posisi di Senayan itu sejak 2022 lalu.

 

Tsamara Amany

Nama eks politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany tercatat juga menduduki posisi Komisaris Independen di PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Penunjukkannya dilakukan pada Desember 2023 lalu.

Pemilik nama lengkap Tsamara Amany Alatas ini juga ditunjuk menjadi Staf Khusus Menteri BUMN pada Desember 2023 lalu. Belakangan, Tsamara menyatakan dukungannya pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dikutip dari berbagai sumber, Tsamara lahir di Jakarta pada 24 Juni 1996. Wanita berusia 27 tahun ini merupakan putri dari pengusaha tambang, Muhammad Abdurachman Alatas. Saat masih berstatus sebagai seorang mahasiswi di Universitas Paramadina, Tsamara sempat menjadi staf magang Gubernur DKI pada Januari-April 2016 untuk membantu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pada tahun yang sama, Tsamara pun mendirikan organisasi Perempuan Politik. Berbekal pengalaman tersebut, ia lantas diberi jabatan sebagai Ketua DPP bidang eksternal PSI sejak 2017. Tahun 2019, ia juga mendapat kepercayaan untuk menjadi juru bicara pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019.

Tsamara melepas jabatannya di PSI yang dipegangnya selama sekitar 5 tahun. Melansir keterangan di akun LinkedIn pribadinya, Tsamara Amany kini berstatus sebagai CEO Altsa Kreatif Indonesia sejak Agustus 2022.

Siti Zahra Aghnia

Nama lainnya yang diketahui mendukung Prabowo-Gibran adalah Siti Zahra Aghnia. Dia ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga pada 1 Januari 2024.

Siti Zahra merupakan istri dari eks Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Muhammad Arief Rosyid. Arief Rosyid saat itu melepas jabatan komisaris setelah menyatakan diri bergabung dengan tim sukses Prabowo-Gibran.

Mengutip laman resmi Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia lahir di Jakarta pada 18 Juni 1991. Ia menempuh pendidikan S1 Interior Arsitektur di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Sebelum diangkat sebagai Komisaris Independen per 1 Januari 2024 di PT Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Zahra Bakti Gemilang pada tahun 2022, dan sebagai Direksi di PT Gamlindo Nusa pada tahun 2014 hingga 2020.

Condro Kirono

Nama Condro Kirono masuk dalam jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). Dia ditunjuk bersamaan dengan dipilihnya Simon Aloysius Mantiri yang menjabat Komisaris Utama Pertamina.

Pada konteks politiknya, Condro merupakan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. Dalam tim itu, dia menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mengutip laman resmi Pertamina, Condro Kirono lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1961. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-128/MBU/06/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 ini merupakan seorang Purnawirawan perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sepanjang masa dinasnya sudah pernah mengemban berbagai jabatan strategis.

Sebelumnya, Condro tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (2021), Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) (2019), Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri (2019), Kabaharkam Polri (2019), Kapolda Jateng (2016), Kakorlantas Polri (2014), Kapolda Riau (2013), Karobinops Sops Polri (2010), Dirlantas Polda Metro Jaya (2008), Dirlantas Polda Jatim (2007), Dirlantas Polda Kalsel (2006), Kapoltabes Yogyakarta Polda DIY (2004), Wadirlantas Polda Sumut (2003), dan Kapolresta Tegal Polda Jateng (2002).

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Komisaris BUMN kerjanya apa?

Komisaris BUMN memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengarahkan jalannya perusahaan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mereka bertindak sebagai perwakilan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, memastikan BUMN dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Tugas utama komisaris BUMN terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengawasan:

  • Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan perusahaan, termasuk meninjau kinerja keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan.
  • Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait strategi dan kebijakan perusahaan.
  • Mengevaluasi kinerja Direksi secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  • Melakukan audit internal dan investigasi jika diperlukan.

2. Pemberian Nasihat:

  • Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait strategi dan kebijakan perusahaan.
  • Membantu Direksi dalam mengambil keputusan penting yang terkait dengan perusahaan.
  • Mewakili BUMN dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, investor, dan masyarakat.
  • Memastikan BUMN dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Komisaris BUMN harus memiliki integritas, profesionalisme, dan kompetensi yang tinggi untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Mereka juga harus bebas dari konflik kepentingan dan selalu bertindak demi kepentingan terbaik BUMN dan negara.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.