Sukses

Anggaran Kementerian ATR/BPN Kurang, AHY Mau Pinjam dari Bank Dunia

Menteri ATR/BPN AHY merinci, anggaran yang diusul sebesar Rp 14 triliun akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 5,62 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 8 triliun, serta program penyelenggaraan penataan ruang senilai Rp 401 miliar.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pagu anggaran 2025 untuk kementeriannya belum cukup untuk menjalankan semua program yang ditetapkan. Kementerian ATR/BPN mendapat pagu anggaran sebesar Rp 6,45 triliun di 2025.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (11/6), Menteri AHY mengusulkan penambahan anggaran di atas 100 persen dari pagi atau mencapai Rp 7,58 triliun.

"Sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp 14 triliun. Kami akhirnya menjadi sungkan ketika mengetahui pagu indikatifnya Rp 6,5 triliun," ujar AHY dalam Raker dengan Komisi II DPR, disiarkan pada Selasa (11/6/2024).

Bila pengajuan tambahan anggaran itu tidak disetujui, maka pihaknya akan mengajukan pinjaman lunak ke Bank Dunia.

"Kami juga tengah berusaha untuk mendapat pinjaman lunak dari Bank Dunia. Kami laporkan, untuk 5 tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN mendapatkan pinjaman sekitar USD 200 juta," ungkapnya.

Kementerian ATR/BPN bahkan sudah berada pada tahap negosiasi dengan Bank Dunia untuk mendapat tambahan pinjaman.

"Kami sedang membahas mendapatkan tambahan hingga USD 600 juta. Artinya penambahan 3 kali lipat dari pinjaman lunak 5 tahun sebelumnya untuk 5 tahun ke depan. Tapi kami belum berani untuk menyampaikan ini di forum karena masih proses negosiasi. Berarti menanggulangi defisit atau kekurangan kebutuhan anggaran yang kami ajukan di 2025," papar AHY.

Rincian Penambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN

Menteri ATR/BPN merinci, anggaran yang diusul sebesar Rp 14 triliun akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 5,62 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp 8 triliun, serta program penyelenggaraan penataan ruang senilai Rp 401 miliar.

Jika usulan tersebut tidak disetujui DPR, maka AHY mengusul, setidaknya anggaran tahun 2025 tak berbeda jauh seperti tahun 2023 lalu sebesar Rp 7,49 triliun.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

AHY Pamer Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Nyaris 100%

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan kinerja kementeriannya kepada Komisi II DPR RI pada Selasa, 11 Juni 2024.

Menteri AHY mengungkapkan, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hampir sempurna atau mencapai 97,56% pada 2023.

"Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2023, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp. 8,72 triliun. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp 7,8 triliun atau sebesar 97,56%," kata Menteri AHY dalam Raker dengan Komisi II DPR, disiarkan pada Selasa (11/6/2024).

Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN juga mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil melampaui target yang ditetapkan pada 2023 lalu.

"Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2,50 triliun, realisasinya mencapai 121,89% atau sebesar Rp 3,05 triliun," papar Menteri AHY.

Dia juga mencatat bahwa sampai dengan akhir 2023, Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan 10 program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

"Dari 10 program dan kegiatan itu, tiga program sesuai dengan target antara lain; access reform realisasinya 100%, peta zona nilai tanah realisasinya 100%, dan data tanah ulayat realisasinya juga 100%," ia merinci.

 

3 dari 3 halaman

Program Lain

Adapun lima program lain yang melampaui target. Program pertama, adalah dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, realisasinya 116,98%.

Program kedua, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang realisasinya 143,29%. Ketiga, peta bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), realisasinya sekitar 101,87%.

Selanjutnya, adalah data dan informasi P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) realisasinya 100,16%. Serta penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan realisasinya mencapai 120,32%.

"Ada dua program yang hampir mencapai target, yaitu SK redistribusi realisasinya 98,15%, dan sertifikat hak atas tanah PTSL realisasinya 96,24%," jelas Menteri AHY.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.