Menko Airlangga: Investasi Tak Memiliki Bendera, Indonesia Buka Peluang dari Semua Pihak

Menko Airlangga menambahkan, di masa depan nikel Indonesia juga akan berbasis energi hijau melalui pabrik peleburan yang dioperasikan dengan tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, atau bahkan pembangkit listrik tenaga surya.

Tentunya akan dilakukan transisi energi di Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia harus tetap kompetitif dengan produk yang dihasilkan, sehingga biaya menjadi hal yang krusial. Meski begitu, Green nickel dan pertambangan berkelanjutan akan terus berproses secara bertahap.

Menko Airlangga tidak menganggap pembatasan perdagangan menjadi rintangan dalam negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Menurut Menko Airlangga, Indonesia berhak mengelola hasil alamnya sendiri. Pemberlakukan larangan ekspor bahan mentah yang belum diolah tentunya bertujuan agar Indonesia memiliki daya saing global. Dengan begitu, Indonesia dapat membawa nilai tambah ke dalam negeri yang membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, terkait negosiasi dengan Uni Eropa, Menko Airlangga mengungkapkan Indonesia ingin diperlakukan secara adil.

Hal ini melihat bagaimana Eropa memperlakukan Indonesia secara berbeda, misalnya dengan Vietnam dan Thailand. Negosiasi IEU CEPA tak kunjung usai dalam 7 tahun terakhir. Padahal Indonesia memiliki peran besar dalam tatanan perekonomian dunia. Indonesia tidak mau menunggu terlalu lama.

"Kami telah membuktikannya selama Indonesia memimpin G20, ada inklusivitas, suara negara-negara selatan juga lebih diperhitungkan. Kami ingin melihat semuanya bersama demi kepentingan semua pihak. Dapat kita lihat, meski dunia ini besar di satu sisi, namun dunia ini juga menjadi semakin kecil di sisi lain,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, hal yang terjadi jauh di Ukraina tetap memberikan dampak terhadap orang-orang di Indonesia.

"Mereka tidak tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Ukraina, namun mereka harus menanggung akibatnya. Itu yang tidak diinginkan Indonesia. Hal yang sama terjadi terhadap Israel dan Hamas, ketika harga minyak naik, orang-orang di jalanan (Indonesia) yang akan menderita. Kami tidak ingin penderitaan ini dirasakan secara global. Sehingga apabila kita bisa membantu mereka, itu akan membantu masyarakat Indonesia juga,” kata Menko Airlangga.

Optimisme Menko Airlangga terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara maju juga disebutkan dalam wawancara tersebut. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16.

Jika pada 2045 nanti jumlah penduduknya sekitar 320 juta orang dengan PDB USD30.000 per kapita, berarti Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian sejumlah USD9 triliun. Di sinilah tugas Pemerintah Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan kerja baru agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut.

“Saat ini Jerman memiliki ekonomi sekitar USD4 triliun. Jadi anda bisa membandingkan seberapa besar Indonesia di 2045 nanti. Namun tentunya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya tentu upaya value added akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia," ujar Airlangga.

"Siapa lagi yang akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat indonesia? Tentu hanya Pemerintah Indonesia yang memikirkan rakyat Indonesia. Itulah alasannya mengapa kami perlu mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Indonesia, sekaligus menempatkan Indonesia dalam jaringan rantai pasok global," ia menambahkan.