Renovasi Stadion Teladan Medan Habiskan Anggaran Rp 275 Miliar, Rampung Desember 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah rehabilitasi dan renovasi Stadion Teladan di Medan, Sumatera Utara.

Stadion Teladan yang berlokasi di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan ini dibangun pada 1951 dan diresmikan jelang penyelenggaraan PON III 1953. Melalui pekerjaan rehabilitasi dan renovasi ini, stadion ini akan dibangun kembali dengan luas lahan 36.000 m2 dan jumlah lantai sebanyak 3 lantai.

"Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi Stadion Teladan saat ini mencapai progres 3 persen dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Desember 2024," ujar Kepala BPPW Deva Kurniawan Rahmadi, Sabtu (16/3/2024).

Deva menyampaikan, pekerjaan rehabilitasi dan renovasi Stadion Teladan dilakukan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung selaku kontraktor pelaksana sejak Desember 2023. Biaya pengerjaan sebesar Rp 275,09 miliar yang bersumber dari dana APBN.

Selain itu rehabilitasi stadion ini juga merupakan bentuk kolaborasi dengan Pemerintah Kota Medan untuk pekerjaan fisik sarana dan prasarana pendukung Stadion Teladan, dengan biaya Rp 129,1 miliar yang bersumber dari dana APBD Kota Medan.

Lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan atap, dan pekerjaan pemugaran.

"Nantinya stadion ini akan dapat menampung sebanyak 20.080 penonton, yaitu 20.000 unit untuk penonton reguler dan 80 unit untuk penonton difabel," kata Deva.

2 dari 4 halaman

Kementerian PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulawesi Barat

PUPR tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). (dok: PUPR)

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki, Minggu (25/2/2024).

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kapasitas tampungan 65,18 juta m3 dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.

Pertama di Sulawesi Barat

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR Dedi Yudha Lesmana mengatakan, kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai September 2023.

"Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27%," ujarnya.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT. Indra Karya - PT. Tuah Agung Anugrah - PT. Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp 1,02 triliun

3 dari 4 halaman

Manfaat Air bBku 410 Liter/detik

Bendungan Budong-Budong juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan mereduksi 60% dari 341,59 m3/detik menjadi 106,76 m3/detik.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong- Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah sendiri memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38% dan sekitar 24% lahan kering sekunder.

Kabupaten ini terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan aromatika (nilam).

Secara administratif, Bendungan Budong-Budong berada di Desa salulebo, Kecamatan Topoyo dengan daerah layanan meliputi Daerah Irigasi Tobadak, Sulobaja, Bambadaru, Sallogata, Tinali, Barakkang, dan Lembah Hada.

4 dari 4 halaman

Bangun Infrastruktur di Sulut, Kementerian PUPR Kucurkan Dana Rp500 Miliar

Malalayang Beach Walk, kawasan yang baru dibenahi, sebagai salah satu ikon wisata di Kota Manado.

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan anggaran lebih dari Rp500 miliar untuk membangun infrastruktur sepanjang tahun ini di Sulut. Hal ini disampaikan kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulut Hendro Satrio MK pada Selasa (16/1/2024).

"Sebagian besar pagu anggaran pada tahun 2024 ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur," kata Hendro.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp563 miliar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan sebagainya sebesar Rp37 miliar atau sebesar 6,6 persen lebih.

Sementara sisanya sebesar 93,3 persen lebih dialokasikan untuk pekerjaan membangun konstruksi, perencanaan dan pengawasan.

"Sebagian besar anggaran yang dialokasikan pada tahun ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada daerah ini," kata Hendro.

Dia mengatakan, pada tahun lalu, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk dikelola BPJN Sulut sebesar Rp1.063 miliar.

"Serapan anggarannya mencapai 98,39 persen atau sebesar Rp1.046 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp1.063 miliar," ujarnya.

Serapan anggaran tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan Dirjen Binamarga yang rata-rata sebesar 97,32 persen, atau lebih tinggi satu persen," ujarnya. Hendro berharap pagu anggaran tahun ini sebesar Rp563 miliar dapat terserap baik seperti tahun sebelumnya.

"Kita juga berharap, pembangunan infrastruktur yang dibiayai Kementerian PUPR akan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.