Sukses

Sri Mulyani dan AHY Cek Masterplan Penajam Paser Utara, Lokasi Bandara VVIP IKN Nusantara

Sri Mulyani dan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Maket masterplan Penajam Paser Utara (PPU) milik Badan Bank Tanah.

Liputan6.com, Jakarta Dua Komite Badan Bank Tanah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Maket masterplan Penajam Paser Utara (PPU) milik Badan Bank Tanah yang ditampilkan dalam kegiatan Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 di Jakarta, 6-9 Maret 2024.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Bank Tanah menjelaskan tentang konsep dari perencanaan tata ruang pembangunan di kawasan PPU. Kepada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri AHY, Parman menjelaskan tentang proyek Bandara VVIP IKN dan Jalan Tol Seksi 5B yang dibangun di atas HPL Badan Bank Tanah.

Selain itu, dijelaskan juga terkait area yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Kita sudah alokasikan 1.873 Ha untuk Reforma Agraria, terkait ganti rugi tanam tumbuh masyarakat yang terdampak juga telah diselesaikan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim," ujar Parman dikutip Jumat (8/3/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Bank Tanah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, masterplan yang telah dibuat akan semakin mendukung kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ini lokasinya sangat mendukung IKN dan juga Balikpapan ya," katanya.

Menteri AHY

Sementara itu, Menteri AHY menyampaikan bahwa pembangunan di HPL Badan Bank Tanah PPU akan sangat mendukung perekonomian masyarakat dan juga wilayah di sekitarnya. Dirinya menyampaikan telah meminta jajarannya untuk mendukung Badan Bank Tanah dalam rangka percepatan perolehan tanah, khususnya untuk mendukung IKN.

"Salah satu yang bisa kita laporkan saat ini bank tanah yang bisa men-support di kawasan IKN ada 4.000 sekian hektare yang kita siapkan menjadi Bank Tanah, 300 sekian hektare disiapkan untuk bandara, sedangkan yang lain di sekitarnya menjadi supporting system yang menjadi kebutuhan bagi otoritas IKN," jelasnya.

Sebagai informasi, HPL Badan Bank Tanah yang berada di kawasan PPU adalah seluas 4.162 Ha. Dari jumlah tersebut, Badan Bank Tanah telah mengalokasikan lahan seluas 347 Ha untuk pembangunan Bandara VVIP IKN, Jalan Tol IKN Seksi 5B seluas 150 Ha, Reforma Agraria seluas 1.873 Ha dan sisanya untuk kepentingan sosial, pemerataan ekonomi dan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Adapun komite dari Badan Bank Tanah yakni Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PUPR.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Pindah ke IKN, PNS Bakal Dapat Tunjangan Tiket Pesawat

Pemerintah bakal menyiapkan sejumlah insentif atau tunjangan bagi para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang berpindah tugas ke IKN. Salah satunya tunjangan kepindahan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengaku telah menyiapkan kebijakan insentif bagi para PNS yang mutasi ke ibu kota baru IKN.

"Sudah kita rumuskan. Nanti akan ada tunjangan kepindahan, packing. Kemudian tunjangan mereka berangkat dengan keluarganya ke tempat itu," ujar Anas di Jakarta, Kamis (7/3/2024).Insentif kepindahan ke IKN itu juga termasuk untuk tunjangan pesawat. Anas mengatakan, itu bakal diberikan kepada PNS yang secara bertahap bakal dipindahkan tugas ke IKN.

"Kan dapat tunjangan naik pesawat, yang jauh naik pesawat," imbuh dia.

Lebih lanjut, Anas juga menceritakan bahwa dirinya telah menerima permintaan dari sejumlah PNS untuk mutasi ke Ibu Kota Nusantara. "Yang menarik adalah, mulai ada surat-surat ke kami untuk mereka bisa dipindahkan ke IKN," ungkapnya.

Anas tak menyebut secara spesifik berapa jumlah PNS yang minta mutasi ke IKN. Namun ia heran atas antusiasme dari para abdi negara untuk berpindah tugas ke ibu kota baru.

"Dulu kan pikiran kita dia enggak mau pindah. Justru dia tidak masuk dalam skenario pindah, dia minta dimutasikan ke sana," ungkap dia.

"Sebagian ada yang sudah berkeluarga, ada muda, dokter, non dokter, yang mereka tidak masuk skenario pemindahan dia menawarkan diri untuk pindah," urai Anas.

 

3 dari 4 halaman

Mutasi

Tak hanya permintaan mutasi, ia juga mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa sebagian PNS di Kementerian PUPR yang kini bertugas di IKN enggan untuk balik ke Jakarta.

"Bahkan yang menarik, kapan hari saya bertemu dengan ASN Kementerian PU, kan cukup banyak di lapangan. Pak Menteri (PUPR) sampaikan beberapa ASN enggak mau dibawa kembali ke Jakarta. Dia senang di sana," tuturnya.

Menurut dia, PNS yang pindah ke IKN Nusantara nantinya bakal disodori gaya hidup baru yang lebih sehat dan menyenangkan.

"Apalagi nanti mobil yang masuk adalah mobil listrik, oksigennya cukup, nanti setiap minggu akan ada pentas budaya lokal dari seluruh kabupaten/kota, tempat ibadahnya representatif, saya kira akan menyenangkan," pungkas Anas.

 

4 dari 4 halaman

IKN Butuh Investasi Rp 150 Triliun untuk Bangun Perumahan

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan, IKN butuh pemasukan investasi hingga Rp 150 triliun untuk membangun sektor perumahan.

Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp 467 triliun, mayoritas atau sekitar Rp 375 triliun berasal dari dana non APBN, atau dari investasi. Termasuk untuk membangun sektor perumahan dengan porsi kebutuhan yang cenderung besar.

"Kalau di data, itu total lahan perumahan yang diperlukan atau disediakan utk hunian itu 600 ha di IKN. Dan diestimasi kebutuhan investasinya Rp 150 triliun. Jadi, kalau Rp 350 triliun sekian dari investasi, Rp 250 triliun sekian dari KPBU, Rp 150 triliun itu hunian," terangnya dalam acara market sounding skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) IKN sektor perumahan di Jakarta, Kamis (7/3/2024).Selain KPBU, ia menambahkan, investor juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam skema investasi langsung (direct investment) yang tidak menggunakan jaminan pemerintah.

"Enggak jadi fokus hari ini, tapi itu akan jadi peluang ke depan. Contoh penyediaan hunian dari non ASN atau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," imbuh Agung.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.