Sukses

Kementerian PAN-RB Harap Praja IPDN Punya Semangat Transformasi Digital

Dengan tuntutan zaman yang terus berkembang, para abdi negara dituntut bergerak untuk melakukan transformasi digital, yakni transformasi menyeluruh dan terpadu, bukan sekadar otomasi.

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) didorong untuk memiliki semangat transformasi digital dalam menjalankan pemerintah. 

Dengan tuntutan zaman yang terus berkembang, para abdi negara dituntut bergerak untuk melakukan transformasi digital, yakni transformasi menyeluruh dan terpadu, bukan sekadar otomasi. 

"Kita tidak hanya cukup melihat aspek teknologi. Lebih dari itu, penataan dan penyederhanaan proses bisnis serta perubahan pola dan budaya kerja digital menjadi aspek penting dalam perjalanan Reformasi Birokrasi berdampak melalui transformasi digital," ujar Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Nanik Murwati dalam pernyataan tertulis, Jumat (8/3/2024).

Nanik menyebut jika praja IPDN merupakan bagian dari birokrasi, lantaran ia menilai birokrasi merupakan engine yang menentukan keberhasilan suatu negara. Sebagai engine for development, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. 

"Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan lainnya," tegas dia.

"Transformasi digital sendiri menjadi faktor kunci untuk mewujudkan jalan tol pelayanan, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan bapak Presiden," ia menambahkan.

Kemudian juga disampaikan, saat ini pemerintah tengah menjalankan Reformasi Birokrasi atau RB Tematik sebagai upaya percepatan reformasi yang berujung pada perbaikan pelayanan publik. 

Terdapat 4 area yang menjadi fokus utama RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.

Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan transformasi digital. 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

Perubahan Paradigma Tata Kelola Pemerintahan

Di sisi lain, paradigma tata kelola pemerintahan telah berubah seiring dengan perubahan paradigma dunia menuju Society 5.0 maka penyelenggaraan pemerintah menuju Government 5.0. 

"Kini, pemerintah bekerja bersama masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai mitra. Kami dorong penyelenggaraan pemerintah yang beriorentasi data, akselerasi transformasi digital, dan peningkatan kompetensi SDM digital menuju SDM yang berdaya saing tinggi," imbuhnya. 

Saat ini, lanjutnya, pemerintah juga sedang membangun infrastruktur kehidupan digital, yakni portal nasional yang menjadi hajat hidup orang banyak, didukung dengan implementasi DPI (Digital ID, Data Exchange, dan Digital Payment) sebagai akselerator. Terdapat 9 Layanan prioritas yang menjadi fokus tranformasi digital ke depan yang akan dibantu oleh Govtech PERURI.

"Diharapkan bagi Civitas Akademika IPDN dan para praja dapat melakukan transformasi digital dalam melakukan pengabdian dan dedikasi bagi pembangunan bangsa dan negara," pungkasnya. 

 

3 dari 5 halaman

Sidang Senat Terbuka IPDN Tahun Akademik 2022/2023 Luluskan 1.737 Wisudawan

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, S.H., M.H memberikan apresisi tinggi kepada Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M beserta seluruh jajaran atas usahanya menjadikan IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang berkualitas dan menuju arah world class university.

Beberapa bukti nyata berkembangnya IPDN di bawah kepemimpinan Hadi Prabowo seperti yang disampaikan oleh John Wempi di antaranya penataan dan pengembangan smart campus IPDN, perubahan statuta dan kelembagaan IPDN, peningkatan standar mutu internal, penataan akuntabilitas sistem seleksi penerimaan calon praja IPDN dan lain sebagainya.

Hal ini disampaikannya pada saat memimpin acara Prosesi Sidang Terbuka Senat IPDN dalam rangka Wisuda Lulusan IPDN Tahun Akademik 2022/2023 di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor.

Untuk tahun ini, IPDN berhasil meluluskan 1.737 orang wisudawan yang terdiri atas wisudawan program pendidikan S3 Doktor Ilmu Pemerintahan sebanyak 48 orang, wisudawan program pendidikan S2 Magister Terapan Studi Pemerintahan sebanyak 62 orang dan wisudawan program pendidikan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan sebanyak 1.627 orang.

Valent Breri Sinuraya,S.Tr.IP asal provinsi Sumatera Utara menjadi wisudawan lulusan terbaik program sarjana terapan dengan IPK 3,874 sekaligus berhasil mendapatkan penghargaan Kartika Astha Brata.

Program S2 magister terapan studi pemerintahan melahirkan Prepti Rian Anggraini, S.STP., M.Tr.IP dengan IPK 3,820 sebagai lulusan terbaik. Sedangkan lulusan terbaik dari program S3 Doktor Ilmu Pemerintahan diraih oleh Dr. Maria Margaretha Katarina Tingke SM., M.Si dengan IPK 3.861.

Lebih lanjut John Wempi mengatakan bahwa wisuda hasil lulusan IPDN saat ini tidak saja membawa IPDN pada keberhasilan meluluskan semata, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana para wisudawan ini dapat konsisten mengaplikasikan dan mempertanggungjawabkan ilmu, teori dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan untuk mewujudkan kemajuan bagi masyarakat dan bangsa di tempat tugas masing-masing.

"Alumni IPDN ditantang untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang amanah, memiliki kecepatan dan ketepatan dalam merespon berbagai persoalan masyarakat. Alumni IPDN sebagai ASN juga harus mampu mengutamakan netralisasi dalam proses demokrasi yang akan kita hadapi bersama pada Pemilu nanti," ujarnya.

 

4 dari 5 halaman

Visi Misi Indonesia

John Wempi juga menyampaikan, sesuai visi dan misi Indonesia Maju 2020-2024 yang ditetapkan Presiden Ir. Joko Widodo dalam rangka mencapai Indonesia maju dan sejahtera, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, berintegritas dan produktif agar dapat bersaing dengan bangsa lain.

Oleh sebab itu IPDN diharapkan dapat terus menata dan mengembangkan diri agar dapat mendidik dan membentuk kader pamong praja yang memiliki sejumlah kemampuan dasar dan keterampilan teknis.

"Para kader pamong praja muda ini diharapkan mampu berperan sebagai motivator, inovator dan pelopor pembangunan serta menjadi aktor perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang mampu menghadirkan pelayanan kepada masyarakat di tempat tugas masing-masing," tuturnya.

Untuk wisudawan program sarjana terapan, John Wempi berharap para lulusan ini dapat terus menumbuhkembangkan seluruh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki selama menempuh pendidikan, sehingga nantinya mereka dapat menjadi pemimpin pemerintahan yang responsif terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan untuk para wisudawan program doktor dan magister, John Wempi mengingatkan untuk dapat mengaplikasikan ilmu dan teori pemerintahan yang telah dipelajari dalam pelaksanaan tugas, serta bekerja dengan standar kinerja tinggi penuh pengabdian.

 

5 dari 5 halaman

Tahapan Kegiatan Lanjutan

Pada kesempatan yang sama Rektor IPDN menyampaikan bahwa selain meluluskan program sarjana terapan, program magister terapan dan program doktor, pada tahun akademik 2022/2023 IPDN telah berhasil menghasilkan 41 orang lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan bagi Camat dan Calon Camat yang tidak berlatarbelakang ilmu pemerintahan pada tanggal 13 Juli 2023 yang lalu.

Selanjutnya, Hadi Prabowo juga mengatakan bahwa para wisudawan ini masih harus mengikuti beberapa tahap kegiatan lanjutan setelah prosesi wisuda yakni prosesi pelantikan menjadi Pamong Praja Muda (CPNS) oleh Bapak Wakil Presiden RI pada tanggal 27 Juli 2023.

Mereka juga harus melaksanakan kegiatan nasional pergelaran angklung terbesar dunia di Gelora Bung Karno Jakarta pada 5 Agustus 2023 serta pada 6 Agustus para Pamong Praja Muda yang berjumlah 1.627 orang ini akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan pemerintahan Indonesia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.