BLT Bansos Pangan Rp 600 Ribu Cair Maret 2024, Link Cek di cekbansos.kemensos.go.id

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sejauh ini masih tetap akan disalurkan untuk 3 bulan saja.

"Untuk BLT sejauh ini diputuskan untuk 3 bulan pertama, dan nanti bisa dilakukan review lagi," kata Isa dalam konferensi Pers APBN Kita Edisi Februari 2024, secara virtual, Kamis (22/2/2024).Anak buah Sri Mulyani ini, mencatat pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar Rp 11,3 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin, yang merupakan pengganti bantuan El Nino.

"Untuk BLT anggarannya akan mencapai Rp 11,3 triliun, ini seluruhnya tentunya sudah disiapkan dari cadangan belanja bansos yang sudah disediakan disetiap tahun-tahun anggaran," ujarnya.

BLT Pangan

Sebagai informasi, BLT pangan tersebut senilai Rp 200.00 per bulan, yang akan diberikan selama tiga bulan hingga Maret 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyaluran BLT tersebut kemungkinan baru akan disalurkan pada Ramadhan 2024.

Padahal, Pemerintah menargetkan penyaluran BLT tersebut pada Februari ini, namun tanggalnya belum ditetapkan karena bansos pangan termasuk BLT El Nino masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, ada kemungkinan untuk BLT Mitigasi risiko pangan mundur dan disalurkan Maret 2024.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) kemungkinan akan disalurkan pada Ramadhan 2024.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan penyaluran BLT tersebut pada Februari ini, namun tanggalnya belum ditetapkan karena bansos pangan termasuk BLT El Nino masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, ada kemungkinan untuk BLT Mitigasi risiko pangan mundur dan disalurkan Maret 2024.

"Pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadhan juga. Kita kalau BLT itu sebulan Rp 200 ribu," kata Airlangga Hartarto saat ditemui usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK 2024, Selasa (20/2/2024).  

Airlangga menegaskan, BLT Mitigasi Risiko Pangan berbeda dengan BLT El-Nino. Namun, karena harga pangan masih mengalami kenaikan diperlukan intervensi dari Pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat.

"Itu yang mitigasi risiko pangan, karena harga pangan memang relatif naik makanya kita sudah melihat itu makanya kita siapkan BLT tadi," ujarnya.

Sebagai informasi, bantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diketahui ada sekitar 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran untuk program tersebut.

Penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per keluarga dan diberikan secara bertahap selama tiga bulan yaitu pada Januari hingga Maret 2024. Pada penyaluran pertama bantuan tersebut sekitar Rp200.000 per bulan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Pemerintah Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp 200.000 ribu per bulan, selama Januari hingga Maret 2024.

"BLT mitigasi risiko pangan apakah masih dibutuhkan? Tadi saya sampaikan dalam pembukaan bahwa inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73 persen year on year," kata Sri Mulyani dikutip dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Bendahara negara ini menjelaskan, Pemerintah memiliki komitmen dalam melakukan intervensi terhadap harga pangan bergejolak alias volatile food.

Tak hanya dari sisi Kementerian/Lembaga di sektor perekonomian saja yang melakukan rapat, melainkan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan rapat mingguan dengan para pemimpin daerah guna membahas inflasi volatile food.

"Pak Gubernur kan tidak menggunakan instrumen moneter untuk mempengaruhi volatile food, ini biasanya domain pemerintah, Pak Mendagri itu melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh kepala daerah, bahkan secara eksplisit daerah mana yang inflasinya tinggi dan rendah," ujarnya.

Insentif ke Kepala Daerah

Adapun bagi Pemerintah Daerah yang berhasil menjaga inflasi komponen harga pangan bergejolak tersebut, Kementerian Keuangan juga memberikan insentif fiskal bagi kepala daerah yang berhasil mengendalikan harga pangan.

"Kami di Kemenkeu memberikan dukungan dalam bentuk insentif fiskal, yaitu mereka yang inflasinya rendah secara konsisten diberikan penghargaan," UJAR Menkeu.