Sukses

Harga Beras Mahal, Erick Thohir: Pemerintah Guyur 250 Ribu Ton Beras

Cadangan beras pemerintah saat ini dalam kondisi yang cukup banyak sebesar 1,2 juta ton. Bahkan, akan ada tambahan sebanyak 500 ribu ton lagi dari impor yang akan masuk dalam waktu dekat.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah berupaya untuk menekan harga beras di pasaran. Salah satunya dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah (CPP) sebanyak 250 ribu ton ke pasaran.

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat sehingga harga beras bisa turun. Upaya ini juga yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Erick bilang, rencana itu sudah dikoordinasikan bersama dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi.

"Nah tentu di masa-masa ini ya kita harus intervensi tadi saya Pak Bayu dan Pak Arief rapat tadi bersama Presiden, Presiden cek langsung di beberapa titik, dan kita juga di beberapa titik selalu laporan tiap hari karena itu diambil kebijakan, kita gelontorkan lagi 250 ribu (ton) jenis beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) supaya tadi, keresahan, itu tidak terjadi," urai Erick di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dia mengatakan, cadangan beras pemerintah saat ini dalam kondisi yang cukup banyak sebesar 1,2 juta ton. Bahkan, akan ada tambahan sebanyak 500 ribu ton lagi dari impor yang akan masuk dalam waktu dekat.

Banyaknya stok ini yang akan digunakan untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Sebelum nantinya stok beras akan dibanjiri kembali dari hasil produksi dalam negeri.

"Tapi pemerintah memastikan 250.000 kita gelontorkan," tegas Erick Thohir.

Gelontoran beras ini rencananya akan dilakukan usai gelaran Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024, pekan ini.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Minta Masyarakat Pilih Beras

Lebih lanjut, Erick mengatakan ada opsi bagi masyarakat yang menilai harga beras mahal. Yakni, ada beras premium dan beras SPHP atau beras Bulog.

Keduanya memiliki perbedaan harga. Misalnya, beras premium dijual sekitar Rp 69.500 dalam kemasan 5 kilogram (kg). Sementara, beras SPHP dijual Rp 54.500 dalam kemasan yang sama.

"Tinggal bagaimana masyarakat tentu mulai bisa memberikan (memanfaatkan) opsi, ada yang mau (beras kualitas) premium yang harganya Rp 69.500 atau memang yang harganya Rp 54.500, itu kan opsi ya," tuturnya.

"Opsi bagaimana kita melakukan tentu konsumsi yang sesuai dengan daya beli dari masing-masing keluarga," sambung Erick Thohir.

 

3 dari 3 halaman

Harga Pangan Dunia Sedang Naik

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kondisi harga pangan seluruh dunia yang tengah mengalami kenaikan. Hal ini juga yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia.

Atas dasar itu, dia melihat harga beras mahal tidak hanya terjadi di Tanah Air. Tapi, beberapa negara lain yang juga sedang membutuhkan suplai beras.

"Kalau harga beras melonjak itu di seluruh dunia, di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat," ujar Erick saat meninjau penjualan beras di Ramayana Klender, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dia bilang, salah satu faktor yang mempengaruhi harga beras ini adalah kondisi geopolitik global yang memanas. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah stabilisasi, caranya dengan kembali mengguyur stok ke pasaran.

"Jadi memang dinamika ini terjadi. Ya tentu pemerintah mengantisipasinya tadi, kita membanjiri pasar lagi, tetapi tentu masyarakat yang memilih mau beli beras yang tipe apa, dari berbagai macam tentu kebutuhan masing-masing individu," kata Erick.

Di samping itu, menurutnya, pemerintah juga terus menjalankan program bantuan pangan yang menyasar 22 juta keluarga. Pada program itu, disebar sebanyak 10 kilogram (kg) per keluarga.

"Nah karena itulah pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta dengan keluarga itu dibantu yang namanya bantuan pangan 10 kilogram, itu kita terus jalankan ya. Kalau di negara lain enggak ada ya, bahkan pemerintah memberikan subsidi energi itu sampai Rp 540 triliun untuk listrik dan BBM," jelasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.