Sukses

Pemborosan Pangan Bikin Rugi Rp 550 Triliun, Bapanas Siapkan Solusi

Bapanas mencatat pemborosan pangan dari pascapanen hingga di meja makan, totalnya mencapai pemborosan 31 persen atau kerugiannya sekitar Rp550 triliun setiap tahunnya.

Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memaksimalkan upaya pemenuhan bahan pangan dengan harga pangan murah dan terjangkau. Berkolaborasi dengan Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI) dan Sahabat Usaha Rakyat (SAHARA), Bapanas menggelorakan gerakan pangan murah (GPM) untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat. 

Ketua Umum INKOWAPI Sharmila Yahya menuturkan, keberadaan posko pangan dengan harga murah dan terjangkau sangat membantu meningkatkan daya beli dan konsumsi serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok.

“Saat ini posko pangan telah tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya dengan gerakan pangan murah akan terwujud aktivitas ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat,” tutur Sharmila dikutip Senin (29/1/2024). 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi turut mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan stop boros pangan. Di mana Bapanas mencatat pemborosan pangan dari pascapanen hingga di meja makan, totalnya mencapai pemborosan 31 persen atau kerugiannya sekitar Rp550 triliun setiap tahunnya.

“Di antara upaya untuk menekan boros pangan adalah melakukan gerakan makan enak, makan sehat, makan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Hal ini sangat penting karena langkah tersebut merupakan pola pangan harapan kita,” ujarnya. 

Pangan Murah

Di sisi lain, peran serta BUMN Pangan ID Food dan Kemenko Perekonomian untuk mengoptimalkan gerakan pangan murah ini lebih masif lagi, sangat membantu dalam mengantisipasi laju inflasi nasional yang bisa ditekan.

“Kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dan mendekatkan kebutuhan pangan kepada masyarakat luas, ini sangat diharapkan semua pihak,” jelas Sharmila yang juga Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia sekaligus Founder SAHARA. 

Selanjutnya, di tahun 2024 ini Inkowapi bersama Kadin Indonesia terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam memperkuat transformasi warung-warung pangan yang dikelola perempuan menjadi posko pangan.

Transformasi yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, membantu akses permodalan serta perluasan inovasi digitalisasi. Tujuannya untuk lebih memberdayakan peran perempuan dalam meningkatkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menciptakan perekonomian gotong royong kemasyarakatan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Mau Impor Beras 5 Juta Ton di 2024

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak 5 juta ton pada tahun ini sebenarnya lebih bersifat antisipatif.

"Itu sifatnya antisipasi, belum tentu dilaksanakan," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (27/1/2024).Menurut dia, nanti akan dilihat kalau memang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan ternyata tidak mencukupi khususnta dalam hal beras. Misalnya hasil panen tidak bagus maka bisa saja dilakukan.

"Kalau memang dalam rangka mencukupi kebutuhan itu panennya kurang bagus, ada kekurangan. Dalam rangka mencukupi itu," katanya.

"Intinya, kalau itu terpaksa, itu dilakukan, dan kami akan lihat panen-panen yang akan terjadi nanti seperti apa," lanjutnya.

Mengenai jumlah impor beras, kata dia, tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan nantinya, apalagi nanti juga melihat dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian.

"Antisipasi akibat daripada El Nino, kalau terjadi seperti yang dikhawatirkan berarti harus impor sampai 5 juta ton. Sebab, kalau tidak tercukupi kan jadi masalah," katanya.

 

3 dari 3 halaman

Potensi Impor Beras

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan Indonesia berpotensi untuk mengimpor beras hingga 5 juta ton pada 2024 akibat tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.

Meningkatnya permintaan akan pangan pascapandemi COVID-19 menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global dan dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.

Pada 2023, kata Mentan, Indonesia telah memutuskan untuk mengimpor 3,5 juta ton beras, dan berpeluang mencapai 5 juta tahun 2024.

Pemerintah Indonesia pada awalnya hanya mengimpor 2 juta ton yang proses importasinya sudah dimulai sejak awal 2023.

Namun, demi menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras jelang akhir 2023 dan pesta demokrasi pemilu yang akan terjadi pada Februari 2024, pemerintah kembali memutuskan untuk mengimpor beras 1,5 juta ton lagi sehingga total impor beras pada 2023 mencapai 3,5 juta ton.

Selain ada restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, El Nino yang berdampak terhadap penurunan produksi beras dari yang tahun lalu 31 juta ton dan menjadi 30 juta ton pada tahun ini menjadi alasan pemerintah untuk kembali menambah kuota impor.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.