Ikuti Arahan Otorita, Kemenkeu Fleksibel Kasih Insentif Pajak di IKN

Pengusaha Warung Tegal alias Warteg tak setuju dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang melarang izin usaha warteg di sekitar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karena alasan kebersihan.

Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menyebut, saat ini, pelaku usaha Warteg telah menyadari akan pentingnya aspek kebersihan. Sehingga, penilaian terhadap kesan warteg kotor dan kumuh sudah dianggap ketinggalan zaman.

"Pengusaha warteg sekarang sudah mementingkan kebersihan, hidangan juga higenis, mas. Jadi, jangan lagi indentik warteg dengan kesan kotor ataupun kumuh," ujar Mukroni saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Jumat, (29/12).Selain itu, usaha warteg juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam perekonomian Indonesia. Antara lain memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mendukung perekonomian lokal, hingga memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari bagi pekerja dengan harga yang terjangkau.

"Bahwa warteg dan usaha kecil telah mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat, mereka sering kali menjadi sumber penghidupan bagi pemilik usaha dan karyawan lokal," tegas Mukroni.

Usaha Warteg di IKN

Oleh karena itu, Mukroni berharap pemerintah memberikan ruang bagi tumbuh kembang usaha Warteg di IKN. Menurutnya, pelaku usaha Warteg siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan hidangan yang bersih dan sehat bagi pekerja di berbagai proyek IKN.

"Pemerintah juga bisa berkolaborasi dengan menyediakan pelatihan dan dukungan untuk pemilik warteg dalam mengembangkan keahlian mereka, meningkatkan kualitas makanan, dan menyesuaikan dengan perubahan permintaan pasar untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis," ujar Mukroni.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Basuki Hadimuljono tidak mengizinkan adanya usaha Warung Tegal alias warteg di sekitar proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

Selain Warteg, Menteri Basuki juga melarang adanya bangunan bedeng yang kerap dijadikan tempat berteduh kuli proyek di IKN.

Sebagai ganti dari ketiadaan warteg di IKN, makanan bagi para pekerja proyek  akan di masak dari dapur umum. Sementara untuk tempat tinggal pekerja akan disiapkan rumah susun (rusun).

"Semua masuk ke rusun, hunian pekerja, jadi semua tertib. Sehingga nanti tidak ada bedeng-bedeng, enggak ada lagi misalnya kekumuhan warteg-warteg insyaAllah," kata Menteri Basuki dilansir Dream.co.id, Jumat (29/12).

Menteri Basuki menuturkan, alasannya melarang usaha warteg di sekitar proyek IKN  karena alasan kebersihan. Sehingga, makanan yang dikonsumsi bagi para pekerja di ibu kota pengganti Jakarta tersebut terjaga kebersihannya.    

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai berjalan usai Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking Nusantara superblock pada 20 Desember 2023 lalu. Rencananya, akan ada hotel bintang 5, hotel bintang 4, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan sekolah internasional di Nusantara Superblock tersebut.

Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur dasar juga sudah dimulai seperti kantor, istana presiden, jalan, kantor menteri, instalasi air, dan jembatan.

Namun, dalam proses pembangunan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Basuki Hadimuljono memastikan tidak akan ada warteg (Warung Tegal) di sekitar proyek Ibu Kota Negara (IKN) untuk para pekerja. Pemerintah, kata dia, akan menyiapkan dapur umum untuk para pekerja konstruksi.

Selain warteg, penggunaan bedeng untuk istirahat para pekerja juga tidak diperbolehkan. Tujuannya agar lokasi proyek tidak terlihat kumuh di ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Basuki mengatakan pada bulan Februari sampai Maret 2024 akan ada sebanyak 16 ribu pekerja di proyek IKN. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan 22 tower khusus untuk para pekerja.

"Semua masuk ke rusun, hunian pekerja, jadi semua tertib. Sehingga nanti tidak ada bedeng-bedang, enggak ada lagi misalnya kekumuhan warteg-warteg insyaallah. Bukan kita nggak boleh, bukan kita melarang, tidak memperhatikan, tapi semua untuk higienis masuk ke dalam hunian dengan dapur-dapur umum yang lebih baik," tegasnya, Jumat (22/12/2023) lalu.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar pembangunan proyek-proyek besar yang biasa berdampak negatif terhadap kehidupan sosial bisa dihindari.

"Pemerintah menginginkan pekerja proyek di IKN tertib dan disiplin meniru cara kerja perusahaan minyak dan gas (migas),” katanya.