Dihadapan Pebisnis, Bos Bapanas Janji Tekan Impor Pangan

 

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 125 tahun 2021 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, Presiden Joko Widodo meminta adanya penguatan stok cadangan pangan untuk beberapa komoditas pangan pokok strategis antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan daging ayam.  

 

"Sesuai payung regulasi tersebut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan BUMN pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah dengan berperan sebagai offtaker hasil produksi petani. Kemudian stok level dari masing-masing komoditas pangan pokok strategis tersebut harus ditingkatkan untuk digunakan sebagai intervensi stabilisasi pangan," urai Arief. 

 

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 5 Desember 2023 berada di angka 1,5 juta ton yang terus digunakan untuk intervensi stabilisasi melalui operasi pasar dan pemberian bantuan pangan beras. 

 

 

Diberitakan sebelumnya, Indonesia pernah mampu memenuhi kebutuhan beras nasional dari produksi dalam negeri dalam kurun waktu yang tak sebentar. Namun, saat ini, produksi beras Tanah Air disebut belum bisa memenuhinya.

 

Alhasil, swasembada beras nasional tak lagi diemban Indonesia. Meski begitu, ada ambisi untuk meningkatkan produksi beras nasional agar swasembada bisa kembali tercapai.

 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkap misi khusus yang diberikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan produksi beras.

 

"Bapak Mentan (Menteri Pertanian) pernah sampaikan ke kita, tanam itu minimal harus 1 juta hektar sehingga dalam sebulan bisa dipanen lebih dari 2,5 juta ton, itu adalah untuk kebutuhan nasional," kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

 

 

Dia mengatakan, jika hal itu bisa tercapai, maka swasembada beras bukan tidak mungkin untuk dicapai kembali Indonesia.

 

"Kalau ini (areal tanam) bisa ditingkatkan menjadi 1,5 atau 2 juta hektar, kita akan bisa memenuhi kebutuhan beras kembali bersumber dari dalam negeri," imbuh dia.

 

Arief menegaskan, pemerintah terpaksa untuk melakukan impor beras. Pasalnya, ada kebutuhan pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

 

"Impor ini kita lakukan sangat terpaksa, karena kita ingin ekonominya bergeraknya ada di Indonesia, petaninya ada di Indonesia, penggiling padinya juga ada di Indonesia, jadi roda ekonominya ada di Indonesia. Setelah ini kita harus hand in hand untuk memperkuat CBP dan utamakan produksi tentunya dari dalam negeri," urainya.

 

Untuk diketahui, per 5 Desember total stok beras yang ada di Bulog terdapat 1,5 juta ton. Sementara ID FOOD juga mengelola komoditas beras sejumlah 2.260 ton. Selanjutnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi (CBPP) se-Indonesia tercatat ada 6.735 ton.