Sukses

Stafsus Erick Thohir Buka Suara Soal Wacana Pertamax Jadi BBM Bersubsidi

Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) sebagai operator adalah menjalankan kebijakan yang diputuskan pemerintah mengenai wacana Pertamax jadi BBM subsidi.

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara mengenai wacana Pertamax menjadi BBM bersubsidi pengganti Pertalite. Menurutnya, kebijakan itu ada di Kementerian ESDM.

Arya mengatakan, pihaknya di Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) sebagai operator adalah menjalankan kebijakan yang diputuskan pemerintah. Kendati usulan itu mencuat sejak pekan lalu, Arya mengaku belum ada bahasan antara Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM mengenai Pertamax jadi BBM subsidi.

"Itu kan kebijakan bukan kita, kebijakan tetap dari ESDM kan. Kalau kita kan pelaksana aja. Mau yang mana aja bisa," ujar dia saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Diketahui, sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkap ada wacana kalau Pertamax jadi BBM bersubsidi. Belakangan, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut belum ada keputusan mengenai hal tersebut.

"Kan kita, bagi kita kan mana aja yang (ditentukan) pemerintah kita ikut aja, sebagai pelaksana. Jadi bukan di kita ya kebijakannya," kata Arya.

"Apa saja yang dirumuskan ESDM kita ikuti. Kami sebagai pelaksana aja," imbuhnya.

Tak Serta Merta Turunkan Polusi

Lebih lanjut, Arya menilai pengalihan Pertamax jadi BBM Subsidi tak serta merta agar makin banyak yang menggunakan bahan bakar berkualitas menekan polusi. Menurutnya, transportasi massal seperti LRT Jabodebek malah bisa lebih efektif.

"Polusi, enggak juga lah ya. Kalau polusi ya itu lah LRT yang udah selesai dibuat," kata dia.

"Mudah-mudahan dengan begitu kan orang makin turun yang memakai kendaraan bermotor, baik yang roda dua maupun roda empat. Mudah-mudahan mengurangi polusi udara," tambah Arya Sinulingga.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Masih Dibahas

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka wacana untuk mengalihkan Pertamax menjadi BBM Bersubsidi. PT Pertamina Patra Niaga sebagai operator pun mengaku masih membahas perihal opsi pengalihan tersebut.

Diketahui, wacana Kementerian ESDM itu salah satunya mempertimbangkan emisi gas buang dari BBM dengan kadar RON rendah seperti Pertalite. Pada saat yang sama, Pertalite pun kedepannya akan dibatasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pihaknya masih membahas poin-poin awal wacana tersebut. Soal Pertamax jadi BBM bersubsidi, dia menyerahkan hal itu merupakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM.

"Pertamina sebagai operator, kami tentunya nanti akan berkoordinasi kepada Pemerintah/regulator," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (29/8/2023).

"Karena kalau bicara kebijakan, itu kewenangan regulator," sambung Irto.

Kendati demikian, Irto menyebut, Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur BBM akan mengikuti kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Termasuk juga dalak menyakurkan BBM bersubsidi kepada masyarakat.

"Pertamina Patra Niaga selaku operator akan berkomitmen menjalankan kebijakan penyaluran BBM Penugasan dan Subsidi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah," urainya.

Perlu diketahui, Pertamax memiliki kada RON 92 dan dijual Rp 12.400 per liter. Pertamax merupakan kategori Jenis BBM Umum (JBU). Sementara, Pertalite memiliki RON 90 dan dijual Rp 10.000 per liter. Pertalite masuk dalam kategori Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapat porsi subsidi atau kompensasi dari pemerintah.

3 dari 3 halaman

Wacana Pertamax Jadi BBM Subsidi

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, pihak instansi juga berencana memberikan subsidi kepada BBM jenis Pertamax (RON 92).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rencana pembatasan BBM Pertalite saat ini masih di tingkat pembahasan internal. Pasalnya, keputusan itu perlu mempertimbangkan sisi teknis maupun ekonomi.

"Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian, karena kan berbeda. Tapi kami masih bahas di internal," ujar Dadan di Bali, Kamis (24/8/2023).

Pembahasan internal itu pun termasuk rencana mengalokasikan anggaran subsidi untuk Pertamax. "Itu termasuk yang sedang dibahas," imbuh Dadan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.