PGN Siapkan 5 Tahapan Implementasi Gas Bumi di IKN Nusantara

Lebih lanjut, Achmad menerangkan, pemenuhan gas bumi di IKN oleh PGN mengacu pada Kebijakan Energi IKN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN direncanakan menggunakan “campuran gas hydrogen dan gas alam” sebagai sumber dari gas kota agar sejalan dengan visi IKN dengan konsep net zero emission.

“PGN selaku pelaksana penugasan Pertamina untuk pengembangan gas di IKN, siap berkolaborasi dengan Otorita IKN serta stakeholder lain untuk mengembangkan gas bumi di IKN secara khusus. PGN juga siap melayani dan menyalurkan gas bumi untuk sektor yang lainnya, di wilayah Kalimantan Timur,” ujar Achmad.

Gas bumi merupakan energi transisi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, pemanfaatan gas bumi di IKN membawa manfaat positif serta, sejalan dengan visi Indonesia menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.

“Gas bumi menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah dibanding dengan BBM. Selain itu, gas bumi berasal dari dalam negeri, maka devisa negara untuk kebutuhan impor energi dapat dihemat. Terakhir, konsumen akan mendapatkan produk dan layanan energi yang praktis, handal, nyaman dan aman. Harga gas juga lebih kompetitif dibanding energi lainnya,” tutup Achmad.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep "Future Smart Forest City of Indonesia" sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.

"Visi Smart Forest City harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lansekap view kawasan yang bagus," kata Menteri Basuki, dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), salah satunya Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Secara filosofis, Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN Nusantara merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.

Rencananya, Sumbu Kebangsaan ini secara imaginer akan menghubungkan Istana Presiden hingga Mangrove Ecopark melalui serial ruang terbuka, mulai dari Plaza Seremoni, Plaza Sipil/ Bukit Bendera, Plaza Bhinneka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan hingga Plaza Demokrasi.

Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengatakan, pekerjaan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) dilakukan secara bertahap dengan mekanisme Design and Build sejak Desember 2022 dan ditargetkan rampung pada Desember 2023.

"Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I konstruksinya dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero), dengan Konsultan Manajemen Konstruksinya oleh PT Virama Karya (Persero) KSO PT Laras Sembada, dengan nilai kontrak sebesar Rp365,8 miliar," kata Indra.