Realisasi Belanja Negara Baru 75 Persen, Mampukah Sri Mulyani Capai Target?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara di angka Rp 2.351 triliun sampai Oktober 2022. Angka ini baru 75,7 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang tercatat Rp 3.106,4 triliun.

Apakah target tersebut bisa tercapai dengan waktu hanya tinggal 1 bulan atau di Desember ini?

Sri Mulyani mengatakan, dirinya cukup optimis bisa merealisasikan belanja negara lebih dari Rp 500 triliun dalam waktu cuma 1 bulan ini.

"Dalam dua bulan ke depan belanja negara dan belanja daerah melalui APBN dan APBD diperkirakan akan membayar berbagai kebutuhan belanja negara dan daerah di atas Rp 500 triliun," kata Sri Mulyani dalam Ijtima’ Sanawi DPS XVIII Tahun 2022, Kamis (1/12/2022).

Adapun untuk belanja negara tersebut terdiri dari beberapa komponen belanja yang diantaranya belanja kementerian lembaga (K/L) Rp 754,1 triliun. Dalam hal ini belanja sudah mencapai 79.7 persen dari total alokasi belanja K/L.

Kemudian belanja non non K/L sebesar Rp 917,7 triliun atau baru terserap 67,7 persen dari target APBN 2022, Transfer ke Daerah (TKD) realisasi sebesar Rp 679,23 triliun atau sudah terserap 84,4 persen dari total alokasi anggaran 2022. Sedangkan pembiayaan investasi sudah mencapai Rp 77,92 triliun.

Dia melanjutkan kondisi APBN tahun ini berangsur membaik dibandingkan di masa awal pademi. Tercermin dari pendapatan negara yang tumbuh di atas 50 persen dalam 11 bulan.

"Saat ini (pendapatan) kita mencapai Rp 2.181,57 triliun atau 96,27 persen, ini menggambarkan bahwa pada saat ekonomi di dera dengan syok yang begitu besar APBN masuk sebagai pelindung," kata dia.

"Kemudian pada saat pulih maka APBN bisa kembali memulihkan kesehatan, dengan memperoleh pendapatan negara yang meningkat," sambungnya.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada UOB Annual Economic Outlook 2023, Kamis (299/2022). Jokowi menceritakan tentang kondisi ekonomi dunia serta beri pesan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam menggunakan APBN.

2 dari 4 halaman

Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061 Triliun, Sebagian Buat Bangun IKN Nusantara

Presiden Jokowi kumpulkan para pemimpin bank — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat menerima pimpinan bank umum Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Jumlah tersebut terbagi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

Hal itu disampaikan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta, dilansir dari keterangan Kemenkeu, Kamis (1/12/2022).

"Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif," kata Menkeu.

Kedua, belanja negara diarahkan untuk penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru IKN Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Selanjutnya, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Keempat, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024. Kualitas belanja negara baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus diperbaiki. Belanja yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan.

"Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi," ujar Sri Mulyani.

3 dari 4 halaman

Defisit APBN

Paripurna Pengesahan RUU APBN 2023 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU APBN 2023 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurut Menkeu, belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi, untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program.

Adapun APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84 persen dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. Kenaikan suku bunga global secara cepat disertai volatilitas nilai tukar dan arus modal, mengharuskan pemerintah meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam pembiayaan.

"Defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp598,2 triliun dikelola sangat hati-hati termasuk dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan sejak tahun 2022," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Target Pendapatan

APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.

Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.463,0 triliun mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas, kecenderungan perlemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia.

"Target tersebut didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan dan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif untuk mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan," ujar Menkeu.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com