Sukses

Masuk FATF, Indonesia Lebih Mudah Ciduk Uang Koruptor di Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Chatib Basri meyakini, ruang gerak koruptor untuk menyembunyikan hartanya di luar negeri akan makin menyempit bila Indonesia bisa diterima sebagai anggota penuh Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang, atau The Financial Action Task Force (FATF).

"Saya kira sangat bisa (menciduk uang simpanan di luar negeri), karena dengan seperti ini automatic action information dari sisi pajak itu akan bisa dilakukan," kata Chatib Basri dalam Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).

Bila menjadi anggota penuh FATF, ia melanjutkan, Indonesia bakal lebih mudah bertukar informasi soal kasus korupsi dengan negara anggota lainnya. Sementara saat ini pemerintah masih kesulitan melakukan verifikasi, lantaran sumbernya kerap tak pasti.

"Kalau kita menjadi anggota penuh dari FATF, Insya Allah hal-hal seperti ini bisa lebih di-address, karena lebih transparan, ada pertukaran informasi, dan bisa dimonitor. Sehingga proses daripada capital flows-nya menjadi legitimate," ungkapnya.

"Ini akan sangat membantu bukan hanya dari segi makronya, tetapi juga soal governance. Juga upaya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan transfer dari aktivitas yang gelap," ujar Chatib.

Chatib pun berandai-andai, jika Indonesia gagal menjadi anggota tetap FATF. Dia mengatakan, risiko sebuah negara bila tidak masuk dalam watch list keanggotaan, maka proses transaksi bisnis dengan negara anggota akan jauh lebih sulit.

"Kalau karena itu kita tidak memiliki kemudahan bertransaksi, investor tidak memiliki kepercayaan, maka implikasinya adalah ini akan mengganggu kepada satu kepercayaan kredibilitas daripada perekonomian, juga aktivitas ekonomi kita," sebutnya.

"Karena itu saya mengatakan, penting sekali bahwa kita menjadi anggota penuh dari FATF, dan ini harus di-support," tegas Chatib Basri.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Chatib Basri: Jadi Anggota Tetap FATF Bisa Tarik Modal Asing

Ekonom Chatib Basri menilai penting keterlibatan Indonesia sebagai anggota penuh organisasi anti pencucian uang The Financial Action Task Force (FATF). Selain mendongkrak kredibilitas Indonesia di mata dunia, status baru tersebut pun bakal memperlancar pergerakan arus modal (capital flows) masuk ke dalam negeri.

Secara makro, Chatib Basri menjelaskan, Indonesia saat ini berada di sebuah era, dimana pergerakan uang dan arus modal relatif lebih tinggi juga bebas keluar dan masuk, dari satu negara ke negara lain.

"Karena itu, penting sekali untuk memastikan bahwa pergerakan modal yang terjadi adalah modal yang legitimate, uang yang memang itu transaksinya resmi," tegas Chatib Basri dalam Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).

Sebab, Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan, terdapat risiko pergerakan arus modal yang tidak legitimate, atau tidak diakui sah.

"Misalnya, uang korupsi, terorisme. Karena itu, Indonesia seperti negara-negara lain yang sudah maju menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," imbuh dia.

Dalam konteks ini, kata Chatib, penting sekali memastikan pergerakan di dalam arus modal, baik domestik maupun internasional jadi transparan. "Jika ini yang terjadi, ia akan memberikan kepercayaan kepada negara-negara lain," sebutnya.

Menurut dia, sebuah negara yang tidak masuk di dalam keanggotaan FATF cenderung dianggap tidak transparan, dan itu berisiko. Bila itu terjadi, maka implikasinya Indonesia bakal kesulitan kalau ingin bertransaksi, atau mau pinjam uang ke negara lain.

"Saya kasih contoh sederhana deh, kalau misalnya ada di zaman dulu kalau mau lakukan transaksi beli barang dengan credit card, Indonesia enggak masuk di dalam list. Sehingga kita tidak bisa beli barang. Itu pernah terjadi di periode dulu waktu Amazon," paparnya.

"Sekarang kan sudah transparan, bahkan NPWP-nya sudah kita masukan. Dengan begini, maka akan memberikan kepercayaan, baik kepada orang luar maupun memudahkan kita di dalam bertransaksi," tukas Chatib.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Dirjen Pajak Blak-Blakan Keuntungan Indonesia Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang FATF

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo, memaparkan sejumlah keuntungan bagi Indonesia bila berhasil tembus menjadi anggota penuh Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang, atau The Financial Action Task Force (FATF).

Suryo mengatakan, menjadi anggota FATF tentunya bakal mendongkrak kredibilitas Indonesia, baik dalam konteks hubungan bilateral antar negara maupun relasi bisnis.

"Jadi dengan kredibilitas yang bagus, hubungan antar negara bagus, dan hubungan bisnis pun bagus hari ini dan kemudian," ujar Suryo dalam sesi Sharing Session, Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF bersama Liputan6.com, Selasa (26/7/2022).

Menurut dia, kredibilitas itu bakal terbentuk ketika Indonesia sudah menerapkan standar global terkait dengan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

"Kalau bahasa saya sederhananya mungkin global transparancy, bagaimana kita jadi bagian daripada negara yang transparan. Menerapkan prinsip-prinsip untuk memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme," bebernya.

4 dari 4 halaman

Crossborder Transaction

Bila melihat dalam konteks yang lebih kecil, Suryo meneruskan, dengan menjadi bagian dari FATF ini mendudukan Indonesia bukan sebagai salah satu negara yang masuk dalam kelompok high risk country.

"Untuk tujuan tadi, tujuan ekonomi dan politik bukan lagi high risk country, dan lebih fokus lagi dengan bisnis yang lebih terbuka, iklim investasi akan lebih meningkat," kata Suryo.

Harapan besarnya, ia mengatakan, Indonesia yang menjadi negara anggota FATF pun bakal memperoleh keistimewaan dalam hal crossborder transaction. Sehingga pengenaan suku bunga untuk barang keluar/masuk antar negara jadi lebih rendah.

"Ujung-ujungnya kan cost-nya perusahaan juga menurun. Kalau di sisi kami yang ada di pajak, cost menurun harapannya jumlah pajak yang dibayar mendapat peningkatan," pungkas Suryo.