Sukses

Covid-19 Makin Terkendali, Belanja Negara Sektor Kesehatan Anjlok

Liputan6.com, Jakarta Seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, belanja negara di sektor kesehatan pada semester-I 2022 hanya Rp 74,2 triliun. Realisasi ini mengalami kontraksi hingga 11 persen dari periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 83,5 triliun.

Secara khusus penurunan terjadi pada belanja untuk penanganan Covid-19 yang semester-I tahun 2021 sebesar Rp 44,1 triliun, kini hanya Rp 28,2 triliun.

"(Penyerapan) anggaran di bidang kesehatan juga turun, di bidang penangan Covid-19 hanya Rp 28,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Sebaliknya belanja negara untuk kebutuhan reguler bidang kesehatan tahun ini mengalami peningkatan. Per semester-I 2022 tercatat Rp 46 triliun, naik dari tahun lalu pada periode yang sama sebesar Rp 39,4 triliun.

"Belanja kesehatan non Covid-19 ini untuk membayar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dan pembayaran klaim pasien Covid-19," kata dia.

Belanja Kesehatan Masih Tinggi

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi masih tinggi. Per semester-I 2022 telah menyerap anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 70,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari realisasi tahun lalu di periode yang sama yakni Rp 66,8 triliun.

Di sisi lain realisasi anggaran perlindungan sosial selain untuk Covid-19 juga mengalami peningkatan. Tahun ini tercatat sebesar Rp 117,2 triliun dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp 112,3 triliun. Sehingga, penyerapan anggaran perlindungan sosial tahun sebesar Rp 188,2 triliun dari semula Rp 179,1 triliun.

"Inilah yang jadi selimut syok absorber APBN agar masyarakat terlindungi dari ancaman dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi," katanya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Subsidi 2022 Diprediksi Rp 500 T, Sri Mulyani: Ini Selimut untuk Lindungi Rakyat

Sepanjang semester-I 2022, pemerintah telah membayarkan subsidi sebesar Rp 96,4 triliun. Realisasi tersebut baru 20,5 persen dari pagu yang dianggarkan.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, tahun ini pemerintah akan membayarkan subsidi lebih dari Rp 500 triliun.

"Subsidi dalam hal ini semester-I mencapai Rp 96,4 triliun. Ini masih kecil karena kita perkirakan jumlah subsidi lebih dari Rp 500 triliun," kata Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/7).

Subsidi tersebut akan digunakan untuk solar, LPG, pupuk, perumahan, dan subsidi KUR. "Ini semua selimut yang digunakan untuk melindungi masyarakat," katanya.

Realisasi penyaluran subsidi tersebut secara volume juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Subsidi untuk BBM naik menjadi 7 juta kiloliter (KL) dari seblumnya hanya 6,1 juta KL.

Volume LPG 3 Kg naik menjadi 3,2 juta MT dari semula hanya 3 juta MT. Listrik bersubsidi juga naik menjadi 38,4 juta pelanggan dari semula 37,5 juta pelanggan.

Subsidi pupuk juga naik menjadi 4,1 juta ton dari 3,8 juta ton. Subsidi perumahan naik menjadi 63.200 dari 54.500 unit. Sedangkan subsidi KUR naik mnjadi Rp 171 triliun.

3 dari 3 halaman

BBM dan Listrik

Selain itu, dalam periode yang sama, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 104,8 triliun untuk membayar kompensasi BBM dan listrik. Realisasi tersebut baru 35,7 persen dari pagu yang dianggarkan pemerintah.

"Per semester I realisasi kompensasi yang sudah dibayarkan pemerintah sebesar Rp 104,8 triliun atau 35,7 persen dari pagu," kata dia.

Dana tersebut digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik di dalam negeri. Sehingga total kompensasi BMM dan listrik tahun 2021 telah diselesaikan pada semester-I 2022.

Di sisi lain, dalam menghadapi tekanan global terhadap harga energi pemerintah menambah anggaran kompensasi sebesar Rp 275 triliun. Sehingga kompensasi yang perlu dibayarkan tahun oleh pemerintah sebesar Rp 293,5 triliun.

Dia menambahkan, sampai semester-I 2022 realisasi program Kartu Prakerja telah menyerap anggaran Rp 5,8 triliun atau 50,5 persen dari pagu yang dianggarkan. Selama 6 bulan, program ini telah diikuti 1,6 juta masyarakat pencari kerja.