Sukses

Upaya Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen di 2021

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun ini berada dikisaran 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan berbagai trobosan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu dilakukan pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen yakni mendongkrak konsumsi rumah tangga. Caranya dengan melakukan stimulasi daya beli melalaui porgam perlindungan sosial.

"Kemudian tumbuhkan rasa aman dengan akselerasi vaksinasi, arahan presiden untuk di tahun 2021 ini 182 juta masyarakat bisa divaksinasi," ungkapnya dalam video conference di Jakarta, Jumat (5/2).

Di samping itu, pemerintah juga mendorong Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Adapun angkanya masih bersifat dinamis.

"Pemerintah juga dorong refocusing dan realokasi dana KL dan diharapkan akan masuk dalam sektor-sektor pengungkit perekonomian terutama di kuartal I-2021," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah akan memanfaatkan kesempatan ekspor yang sekarang tumbuh terutama dari mitra dagang utama yakni China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dia berharap peningkatan ekspor ke mitra dagang Indonesia akan memberikan snetimen positif terhadap ekonomi 2021 secara keseluruhan.

 

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Implementasi UU Cipta Kerja Jadi Kunci Perbaikan Ekonomi

Menteri Kooridinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi game changer pada perbaikan ekonomi di Tanah Air. Setidaknya, UU ini mampu menarik investasi ke Indonesia.

"Pemerintah terus mendorong implementasi Undang-Undang Cipta kerja karena ini untuk game changer daripada peningkatan investasi jangka menengah dan jangka panjang," jelas dia, dalam video conference di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Dia mengatakan, UU ini juga diharapkan akan mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar usahanya lebih mudah. Sehingga diharapkan kemudahan itu akan menciptakan atau menyerap lapangan pekerjaan lebih besar.

"Reform dalam bentuk regulasi ini juga mendorong agar SWF akan segera bisa beroperasi," jelasnya.

"Tentunya kemudahan berusaha ini akan menjadi jembatan untuk mitigasi covid dan reform struktural dalam jangka panjang," sambung dia.

Mantan Menteri Perindustrian itu menambahkan, untuk saat ini aturan turunan Cipta Kerja yang diundangkan itu sudah hampir seluruhnya. Di mana terdapat 47 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 5 Peraturan Presiden (Perpres) telah siap dan juga telah ditandatangani.

"Selanjutnya kelanjutan Undang-Undang dari Cipta Kerja operasionalisasi daripada RPP tersebut dan yang terkait dengan peraturan masing-masing Kementrian itu akan membuat standar pedoman pelaksanaan yang paling lambat 2 bulan setelah PP dan Perpres ditetapkan," jelas dia.

Di samping itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi kepada publik, untuk dilakukan sosialisasi baik secara elektronik maupun secara fisik. Kemudian secara infrastruktur OSS dan supporting system akan siap dioperasikan pada Juni 2021.

"Dan tentunya ada waktu mempersiapkan kesiapan dari Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi juga disediakannya jaringan perangkat serta ruang konsultasi bersama, selanjutnya persiapan SDM operator dan pengawas OSS," tandas dia.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: