Adhi Karya Peroleh Kontrak Baru Rp 4,7 Triliun hingga Agustus 2020

Liputan6.com, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk membukukan kontrak baru sebesar Rp 4,7 triliun hingga Agustus 2020. Pencapaian naik 18 persen dibandingkan perolehan kontrak baru pada Juli 2020 sebesar Rp 4 triliun.

Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho mengatakan dengan capaian tersebut, nilai order book perseroan sebesar Rp 35,2 triliun. Hanya saja catatan kontrak baru ini diluar perhitungan pajak.

"Realisasi perolehan kontrak baru pada Agustus 2020 didominasi oleh preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera senilai Rp 439,6 miliar," kata dia dalam keterangannya, Selasa (15/9/2020).

Parwanto menjelaskan kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada Agustus itu meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 89 persen, properti sebesar 10 persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung sebesar 38 persen, MRT sebesar 33 persen, jalan dan jembatan sebesar 5 persen serta proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek EPC sebesar 24 persen.

Berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru dari pemerintah sebesar 68 persen, BUMN sebesar 22 persen, sementara swasta/lainnya sebesar 10 persen.

Pada 2020, Adhi Karya tadinya membidik kontrak baru sebesar Rp 35 triliun. Namun, target tersebut harus dipangkas karena kondisi Covid-19.

Tidak hanya Adhi Karya, sejumlah BUMN konstruksi lainnya juga melakukan hal serupa termasuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).

2 dari 2 halaman

Adhi Karya Ajukan PMN Rp 3 Triliun di 2021

Progres Pembangunan LRT Rute Cawang-Dukuh Atas — Pekerja menyelesaikan pembangunan jalur kereta ringan atau LRT Jabodebek rute Cawang-Dukuh Atas di Cawang, Jakarta, Senin (29/4/2019). Menurut PT Adhi Karya selaku kontraktor pelaksana proyek LRT, pembangunan jalur LRT mencapai 47,95 persen (data per akhir Maret 2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk tahun anggaran 2021.

Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menjelaskan secara total perseroan membutuhkan ekuitas sekitar Rp6 triliun untuk pengembangan sejumlah proyek infrastruktur.

Parwanto menuturkan pengajuan permohonan PMN sebesar Rp3 trilliun untuk tahun anggaran 2021 dalam rangka mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah RI sebagai pengendali perseroan. Adapun sisa kebutuhan sekitar Rp2,9 trilliun akan berasal dari dana publik.

Perseroan berencana menerbitkan saham baru atau rights issue guna menambah ekuitas yang dibutuhkan itu.

"Untuk memenuhi pendanaan tersebut, Adhi berencana untuk melakukan penambahan ekuitas dengan skema rights issue," katanya seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2020).

Pada periode 2020-2024 ini, Adhi Karya merencanakan beberapa investasi dalam bidang infrastruktur.

Tidak hanya sebagai bentuk pengembangan peluang bisnis, tetapi juga sebagai partisipasi pada program pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur nasional dan investasi sebagai pembuka kesempatan.

"Sejalan dengan maraknya proyek pembangunan infrastruktur, Adhi Karya sebagai salah satu BUMN konstruksi, merasa hal tersebut merupakan peluang bisnis baru untuk lebih berkembang, salah satunya melalui program investasi pada proyek infrastruktur," imbuh Parwanto.

Dari beberapa rencana proyek investasi, Adhi Karya merupakan pemrakarsa dari beberapa proyek di antaranya Tol Solo-Yogyakarta; Jalan Tol Solo-Bawen; Tol 6 Ruas Dalam Kota Jakarta; Tol JORR Elevated; Prasarana Kereta Api Loop Line Jakarta; Pengadaan Air Bersih dari Bendungan Karian untuk Jakarta Barat dan Tangerang Selatan; serta pengolahan limbah.

Adhi Karya
Perusahaan
PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah salah satu BUMN.
Lihat Selengkapnya
Adhi Karya
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN