Tak Sepeser pun APBN Mengalir ke Garuda Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan, pemerintah tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk memberikan dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Arya menyatakan, pemerintah dalam hal ini hanya berposisi sebagai pihak penjamin utang kepada Garuda yang memiliki utang sukuk global dengan nilai penerbitan sebesar USD 496,84 juta yang jatuh tempo pada 3 Juni 2020.

"Pemerintah hanya menjadi penjamin, dana didapat dari Garuda. Bisa dari mana-mana, bisa dari bank, permodalan, dan sebagainya. Tapi itu bukan dana APBN. Perlu diluruskan, bahwa dana talangan bukan APBN," tegasnya dalam sesi diskusi online, Selasa (2/6/2020).

"Jadi pemerintah fungsinya hanya sebagai penjamin, bukan sebagai pemberi dana," dia menambahkan.

Lebih lanjut, Arya menjelaskan, Garuda tidak mungkin menerima dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah lantaran maskapai pelat merah tersebut sebagian sahamnya sudah dimiliki oleh pihak swasta.

"Karena yang bisa terima APBN itu adalah perusahaan yang 100 persen dimiliki pemerintah. Jadi, Garuda 60 persen dimiliki pemerintah, sisanya swasta dan sebagainya. Jadi, tidak boleh Garuda terima dana dari pemerintah," tuturnya.

"Pemerintah tidak mungkin bisa masukkan dananya langsung ke Garuda Indonesia, dan dana talangan itu bukan APBN yang diberikan kepada Garuda. Tapi pemerintah menjamin Garuda beri pinjaman," dia menandaskan.