Hingga 31 Oktober, Defisit APBN Capai Rp 289 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 2 hingga 2,2 persen hingga akhir tahun. Perkiraan defisit tersebut dengan mempertimbangkan potensi penerimaan dan belanja pada tahun berjalan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pelebaran defisit tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang memunculkan ketidakpastian yang cukup tinggi.

"Bicara pelebaran defisit, sampai akhir tahun diproyeksi sebesar 2 sampai 2,2 persen PDB karena ketidakpastian tinggi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Adapun realisasi defisit APBN hingga akhir Agustus 2019 lalu mencapai Rp 199,06 triliun atau sekitar 1,24 persen PDB. Posisi keseimbangan primer pada periode yang sama berada pada posisi negatif Rp 26,64 triliun.

Luky melanjutkan, APBN merupakan alat untuk menghadapi perubahan ekonomi yang terjadi sewaktu-waktu. Dalam tekanan ekonomi global yang fluktuatif perlu dilakukan penyesuaian supaya ekonomi tidak terpuruk semakin dalam.

"Ketika ekonomi dalam tekanan, itu butuh stimulus supaya ekonomi tadi tidak terpuruk dalam, salah satunya pelebaran defisit. Karena APBN itu tools atau alat menghadapi perekonomian kita," jelasnya.

Pemerintah akan terus berupaya menjaga agar defisit APBN sesusi dengan perundang-undangan.

"Jadi kita tidak perlu khawatir akan lebih 3 persen, pemerintah tetap konsisten sesuai undang-undang keuangan negara, terus ada fleksibilitas tapi tetap hati-hati dan prudent," tandasnya.