DPR Baru Harus Peka pada Aturan yang Berdampak ke Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha mendesak agar anggota DPR/MPR baru periode 2019-2024 dapat lebih peka terhadap segala rumusan kebijakan yang punya dampak besar bagi sektor perekonomian.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, agar koordinasi antara pemerintah dengan para wajah baru di bangku DPR bisa lebih padu, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menarik modal asing.

"Kami berharap DPR yang baru bisa bekerjasama dengan pemerintah di berbagai level untuk menciptakan iklim kebijakan investasi dan usaha nasional yang transparan, berdaya saing dan konsisten dengan arah reformasi kebijakan ekonomi nasional, yang diperlukan oleh pelaku usaha juga untuk menarik investor asing," ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (1/10/2019).

Wanita yang juga berposisi sebagai Wakil Ketua Umum Kadin ini meminta agar DPR baru punya prioritas kebijakan yang prudent sesuai dengan kebutuhan percepatan reformasi ekonomi nasional dan berdaya saing di level global.

"Selama 5 tahun terakhir kami melihat bahwa banyak agenda reformasi kebijakan ekonomi nasional yang terhambat pelaksanaannya, atau tidak menunjukkan hasil yang diharapkan pelaku usaha karena perlunya perubahan UU," papar dia.

Selain itu, ia menilai proses di DPR selama ini masih kurang transparan dan cenderung tidak menganalisis dampak ekonomi kepada cost of doing business di Indonesia.

"Harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan lain yang ada atau komitmen Indonesia di level global lama diproses tanpa ada konsultasi dengan stakeholders, bahkan cenderung dipolitisasi," cibirnya.

"Ini harus dikoreksi dan dikembalikan ke jalur yang benar, karena saat ini kita punya urgensi yang sangat tinggi untuk menunjukkan ada perubahan iklim usaha dan iklim investasi yang secara signifikan bisa mempermudah proses kegiatan usaha serta realisasi investasi di Indonesia," dia menambahkan.

Oleh karenanya, Shinta menekankan agar para dewan perwakilan terpilih dapat lebih peka dan bijak dalam mengeluarkan regulasi, sehingga terhindar dari risiko resesi pada periode mendatang.

"Untuk itu, kami berharap DPR yang baru bisa lebih sensitif dan bijak dalam mengeluarkan UU yang mendukung kebutuhan reformasi kebijakan ekonomi nasional. Itu agar pertumbuhan ekonomi nasional di periode-periode mendatang yang memiliki risiko resesi lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya bisa terjaga stabilitas dan pertumbuhannya, dan Indonesia tidak terseret dampak negatif gejolak ekonomi global," imbuhnya.