Kritikan Prabowo dan Tangkisan Pemerintah soal Isu Ekonomi

Wakil Presiden Jusuf Kalla merespon soal utang ini. "Negara mirip dengan perusahaan, kalau ingin dikembangkan dengan optimal, butuh dana besar," kata Wapres JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa 29 Januari 2019.

JK menjelaskan, jika ingin pembangunan dilakukan dengan pesat, misalnya dalam hal infrastruktur, dibutuhkan dana besar. Di sisi lain, anggaran negara juga diperlukan untuk membiayai hak-hak dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk itulah, diperlukan pendanaan lain.

"Utang bukan jumlahnya yang penting, tapi bisa dibayar atau tidak," tegas JK. Selama utang negara untuk hal-hal produktif, bukan sekedar untuk menggelar konferensi atau bangun kantor pemerintah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut berpendapat, itu sah-sah saja.

Misalnya, kata dia, untuk pembangunan MRT, moda angkut massal yang diyakini bisa mengatasi masalah transportasi, terutama di kota-kota besar.

"Kalau yakin dalam 40 tahun bisa dibayar dari hasil MRT, tidak masalah," tambah JK.

Utang, tambah JK, juga digunakan untuk membangun sarana atau infratruktur yang penting untuk orang banyak. Ia menambahkan, uang pinjaman bisa untuk membangun pengairan. Efeknya, kebun dan sawah makin banyak, penghasilan negara dari pajak pun meningkat. "Kita tidak utang untuk foya-foya," tambah JK.

Para menteri juga angkat bicara tentang utang Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, pemerintah menarik utang untuk hal produktif, salah satunya untuk pembangunan di seluruh Indonesia. "Semua utang Indonesia merupakan utang yang sangat produktif,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam membangun pemerintah juga berhitung. Tidak seluruh pembangunan menggunakan dana dari pinjaman atau utang.

Hal yang juga kerap menjadi sorotan Prabowo Subianto selama ini adalah masalah kebijakan impor pemerintah. Menurut dia, Indonesia adalah bangsa yang terhormat yang harus menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat lewat ketersediaan pangan.

Dia mengaku prihatin melihat petani terus merugi akibat impor pangan. "Bangsa kita bangsa terhormat dan akan selalu terhormat dan akan terus terhormat. Kenapa kita hutang-hutang terus, kenapa kita impor-impor terus?" kata Prabowo dalam keterangan tertulis di Garut, Jawa Barat, Sabtu (17/11/2018).

Dia pun memastikan akan melakukan reorientasi pembangunan dan pengelolaan negara jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Reorientasi tersebut diterjemahkan dalam beberapa strategi. Salah satu strategi tersebut  adalah swasembada pangan.

Dia mengatakan, Indonesia harus mampu mengatur swasembada pangan, sehingga rakyat bisa memproduksi pangannya sendiri.

Dia menegaskan jika di bawah kepimpinannya Indonesia ke depan bakal perkasa di bidang pangan, air dan energi.

"Kita tidak akan impor apa-apa saudara-saudara. Kita harus dan kita mampu swasembada pangan. Mampu. Kita juga harus dan mampu swasembada energi," ucap dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, sebuah negara butuh kegiatan ekspor dan impor. Sebab, itu cara negara memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

"Dunia ini butuh perdagangan ekspor impor. Kita suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri karena itu harus impor. Tapi untuk membayar impor maka dia ekspor. Jadi suatu negara terjadi impor ekspor negara apapun, tidak ada negara hanya ekspor melulu," ujar JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (6/11/2018).

Dia mengatakan, pemerintah sudah berupaya membatasi impor pangan. Tetapi pembatasan tersebut harus mempertimbangkan kondisi, mulai dari cuaca hingga perluasan tanah.

"Tujuannya benar yang dimaksud kebutuhan dasar, beras, jagung. Tapi harus produktivitas lahannya harus dinaikkan, butuh riset," kata Jusuf Kalla.

Jokowi menegaskan jika masalah pangan diputuskan dalam rapat bersama. Oleh karena itu ia memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi, golongan atau bisnis dalam keputusan soal pangan.

Jokowi pun bercerita, dalam setiap rapat ia mempersilahkan setiap Menteri dan pejabat negara berdebat. Menurutnya, dalam debat tersebut akan terlihat permasalahan sebenarnya sehingga bisa diputuskan bersama.

“Saya kira di mana pun ada perbedaan. Saya persilakan untuk berdebat kalau sudah diputuskan harus dijalankan,” kata Jokowi.

Menurutnya, tanpa ada perbedaan dan berdebatan justru tidak ada kontrol di dalamnya.

Harga daging dan beras ikut dikritik Prabowo Subianto. Dia menyebut bahwa harga beras dan daging ayam di Indonesia menjadi tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, apabila nantinya terpilih memimpin Indonesia, dia berjanji akan memperbaiki kondisi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution angkat suara mengenai pernyataan calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto yang menyebut harga beras dan daging di Indonesia tertinggi di dunia. Menurutnya, harga beras di Jepang lebih mahal jika dibandingkan Indonesia.

"Coba aja beli di Jepang kalau enggak harganya 2 kali, 3 kali lipat dari kita," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Darmin melanjutkan, harga beras seharusnya tidak dibandingkan secara internasional. Sebab, ada beberapa negara yang merupakan negara penghasil beras sehingga menjual beras dengan murah untuk tujuan ekspor.

"Tapi kalau perdagangan internasional memang Thailand murah tapi itu ada di internasionalnya," jelasnya.

Demikian pula Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengatakan bahwa harga beras dan daging sapi di Indonesia masih dalam batas normal bila dibandingkan negara lain.

"Harga beras kita di antara 100 berapa negara itu harga beras kita nomor 81. Normal lah kondisinya seperti itu," kata dia.

Harga daging sapi di Indonesia pun masih tergolong normal. Menurut dia, terdapat beberapa jenis daging sapi yang dijual di pasaran, yakni secondary cut, oval meat, dan primary cut. Harga ketiga jenis daging ini pun normal.

"Harga daging, daging itu kan berjenis jenis ya dari secondary, oval, primary. Kalau secondary antara Rp 80 ribu sampai Rp 100 ribu lah itu normal. Kalau primary di atas Rp 100 ribu," jelasnya.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Australia dan Singapura, maka harga daging sapi di Indonesia malah lebih murah.

"Kita masih jauh di bawah Australia, jauh di bawah Singapura, di bawah negara negara maju. Kita masih di bawah untuk jenis secondary," tegasnya.

Prabowo Subianto juga menyinggung masalah ketahanan pangan nasional. Dia menyebut jika cadangan beras nasional hanya bisa bertahan 3 minggu.

"Apakah negara yang cadangan bahan bakarnya hanya bisa bertahan 20 hari, cadangan berasnya juga hanya bisa bertahan tiga minggu, saudara-saudara apakah ini negara yang kuat, negara yang bisa langgeng?,"kata Prabowo dalam Pidato Kebangsaan dan Visi Misi Indonesia Menang di JCC Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi sebelumnya melakukan inspeksi beras di kompleks pergudangan Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 10 Januari 2019. Dalam inspeksi tersebut, Jokowi mencatat hal positif terkait stok dan harga beras. 

Jokowi menuturkan,  Bulog memiliki ketersediaan stok beras yang cukup besar pada awal tahun ini. Bahkan, stok Bulog mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Saya melihat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu stok kita ini memang lipat (berlipat ganda). Biasanya di akhir Desember itu 700-800 ribu ton, tetapi di akhir Desember 2018 ini, stok kita sekarang 2,1 juta ton," ujar dia di kompleks pergudangan Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketersediaan stok yang besar ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga beras di pasaran.

Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog mengungkapkan, stok beras Bulog sebanyak 2,1 juta ton. Stok terbesar berada di Jawa Timur 662.744 ton.

Diikuti oleh DKI Jakarta dan Banten sebesar 482.950 ton, Jawa Barat 222.445 ton, Jawa Tengah 128.389 ton dan Sulawesi Selatan dan Barat sebanyak 106.139 ton.

"Kita stok masih ada 2,1 juta ton," kata dia.

Sementara sepanjang 2019, Bulog menargetkan bisa menyerap gabah petani yang setara dengan 1,8 juta ton. Untuk penyerapan tersebut, Bulog menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun. 

Penyerapan terbesar akan dilakukan di Jawa Timur sebanyak 351.215 ton, Sulawesi Selatan 290.920 ton, Jawa Tengah 290.398 ton, Jawa Barat 202.429 ton dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 141.654 ton.