Sukses

Gencar Bangun Infrastruktur, Jokowi Ingin Pulihkan Kepercayaan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2018 di hadapan anggota MPR, DPR, DPD RI.

Dalam pidatonya tersebut, Mantan Gubernur DKI ini mengungkapkan,‎ hampir empat tahun terakhir pemerintahan berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri, dari Sabang sampai Merauke serta dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan. 

"Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia," ujar dia di Gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Jokowi menyatakan, sebagai negara besar dengan rentang geografis yang ‎sangat luas, dengan 260 juta jiwa dan 714 suku, pemerintah ‎harus memastikan Negara bekerja nyata mengurus dan  melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah I‎ndonesia. 

Pada tahun pertama pemerintahan, lanjut dia, pemerintah membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. 

Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya ‎dimaksud untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam p‎embangunan infrastruktur dibanding dengan negara la‎in, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ‎ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah b‎agi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. 

"Itulah ‎sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, ‎tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau ‎Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, ‎sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang ‎majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera ‎bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ‎sampai Pulau Rote," lanjut dia.

Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam  membangun bangsa ini adalah membangun mental dan ‎karakter bangsa.

Dalam hal ini, lanjut Jokowi, banyak yang masih ‎salah pengertian ketika pemerintah membangun i‎nfrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga ‎MRT, LRT hanya dilihat dari sisi fisiknya saja.

Padahal sesungguhnya, kata dia, pemerintah sedang membangun peradaban, ‎membangun konektivitas budaya dan membangun ‎infrastruktur budaya baru. 

"Pembangunan infrastruktur ‎fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan ‎kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa ‎mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di ‎seluruh Nusantara. Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung d‎engan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga b‎isa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu ‎tanah air," tutur dia.

 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kementerian PUPR Fokus Tuntaskan Proyek Infrastruktur pada 2019

Sebelumnya, peningkatan kualitas anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 dilakukan dengan memprioritaskan pada belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal. Selain itu Kementerian PUPR akan berfokus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan kerjasama dengan SMK dan Politeknik.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah.

“Tidak ada pembangunan baru dengan kontrak tahun jamak, kecuali untuk bendungan dan irigasi/air baku sebagai pendukung fungsi bendungan. Tahun 2019 kami fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Seluruhnya terus dilanjutkan. Belum selesai dengan mangkrak berbeda maknanya,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Perpres No. 56 Tahun 2018 yang yang merupakan perubahan kedua Perpres No. 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dimana sebanyak 150 PSN ada di Kementerian PUPR. PSN terdiri dari 54 bendungan, 7 irigasi, 1 tanggul laut, 69 jalan tol, 4 jalan nasional, 3 PLBN (tahap 2), 9 air minum & sanitasi, dan 3 perumahan. Ditargetkan pada 2018 ini akan selesai 27 proyek PSN dan pada 2019 akan diselesaikan sebanyak 47 PSN.

Belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal Kementerian PUPR pada tahun 2018 ini berjumlah sekitar 81 persen. Untuk tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp 110,73 triliun, komposisinya terdiri dari belanja modal 67,3 persen, belanja barang berkarakter belanja modal 16,2 persen, belanja barang biasa 14,2 persen dan belanja pegawai 2,3 persen.

Belanja barang yang bersifat belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang hasilnya nanti akan diserahkan kepada masyarakat seperti program Padat Karya Tunai untuk pembangunan irigasi kecil, jalan produksi, sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), Pamsimas dan rumah swadaya," ujarnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.