Sukses

Arab Saudi dan UEA Tarik Pajak 5 Persen Mulai 1 Januari 2018

Liputan6.com, Jakarta - Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mulai memperkenalkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pertama kalinya pada awal 2018. Pungutan pajak sebesar 5 persen itu diterapkan di sebagian besar barang dan jasa.

Mengutip laman BBC, Senin (1/1/2018), negara-negara Teluk telah lama menarik pekerja asing dengan janji bebas pajak. Namun, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan seiring dengan turunnya harga minyak. Pajak itu mulai dikenakan 1 Januari di kedua negara tersebut.

UEA memperkirakan, pendapatan PPN akan sekitar 12 miliar dirham atau sekitar US$ 3,3 miliar pada tahun pertama. Jumlah itu setara Rp 44,70 triliun (asumsi kurs Rp 13.546 per dolar Amerika Serikat).

Adapun pihaknya berencana kenakan pajak untuk bensin, solar, makanan, pakaian, dan tagihan listrik, sedangkan hotel sudah dikenakan PPN. Akan tetapi, sejumlah pengeluaran yang dikeluarkan dari pajak, yaitu perawatan medis, layanan keuangan, dan transportasi umum.

Dana moneter internasional atau IMF telah lama meminta negara-negara Teluk untuk diversifikasi sumber pendapatan selain cadangan minyak. Di Arab Saudi, lebih dari 90 persen pendapatan dari industri minyak. Adapun di UEA sekitar 80 persen. Kedua negara itu sudah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

Di Arab Saudi sudah kenakan pajak tembakau dan minuman ringan, serta memangkas beberapa subsidi yang ditawarkan kepada penduduk setempat. UEA pun menaikkan tarif tol serta mengenakan pajak pariwisata. Namun, tidak ada rencana memperkenalkan pajak penghasilan. Sebagian besar warga bebas pajak atas penghasilannya.

Sejumlah negara Teluk antara lain Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar berkomitmen untuk mengenakan PPN meski menunda rencana hingga 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

Arab Saudi dan China Jadi Saingan RI Gaet Investor

Sebelumnya, harga minyak dunia yang anjlok membuat Arab Saudi sebagai negara penghasil minyak melakukan berbagai strategi‎, salah satunya mencari investor. Kondisi ini menjadi saingan Indonesia dalam menggaet investasi baru.

Direktur Investoer Relation & Chief Economist PT Bahana TWC Investment Management Budi Hikmat mengatakan,‎ akibat perang antara minyak mentah konvensional dan Shale, membuat harga minyak merosot hingga di bawah US$ 40 per barel pada akhir tahun 2015.

"Selanjutnya terlihat pasokan produsen Amerika Serikat menurun yang diduga akibat menurunnya keuntungan sejalan dengan penurunan harga jual. Namun, kemudian terlihat pasokan dari kedua sumber meningkat, yang menyebabkan harga minyak relatif stabil pada kisaran US$ 50 per barel," kata Budi, dalam catatan akhir 2017‎ PT Bahana TWC Investment Management, di Jakarta, Minggu, 24 Desember 2017.

Akibat penurunan harga minyak, terjadi efisiensi pada semua produsen, termasuk shale oil, yang menaikkan pasokan energi. Perlu disadari sektor energi cenderung bersifat padat modal (capital intensive), sehingga kurang menyerap tenaga kerja.

"Angka pengangguran relatif tinggi, malah mencapai 30 persen penduduk berusia muda di Saudi Arabia," tutur dia.

Dia mengungkapkan, kebanyakan negara anggota OPEC membelanjakan rezeki minyak dalam bentuk subsidi kepada masyarakatnya. Subsidi ini tidak ada masalah bila harga minyak masih tinggi, namun kejatuhan harga minyak dengan cepat menimbulkan masalah baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Posisi fiskal banyak negara langsung defisit.

Saudi Arabia, misalnya, membutuhkan harga minyak US$ 90 per barel agar posisi fiskal tidak defisit. Arab Saudi saat ini mengalami defisit anggaran sekitar 15 persen PDB.

Untuk pembiayaan defisit itu, Saudi Arabia ‎belum lama menerbitkan sukuk senilai US$ 20 miliar untuk menyeimbangkan penggerak ekonomi sekaligus untuk mencegah gejolak sosial, termasuk fenomena Arab Spring, Saudi Arabia menggelar reformasi struktural yang dikenal sebagai Vision 2030.

Kementerian Tenaga Kerja mendapat mandat target dan kinerja terbanyak guna memperkuat kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Saudi Arabia menargetkan rasio debt to GDP menjadi 30 persen pada 2020 dari posisi sekarang, yaitu 7,7 persen.

Dengan begitu, ini berarti Arab Saudi, bersama China, akan menjadi pesaing Indonesia dalam menarik investor asing. Kedua negara ini menikmati peringkat yang lebih tinggi ketimbang Indonesia.

"Memang nominal yield obligasi kita relatif lebih tinggi dibandingkan keduanya. Peluang cuan kita akan lebih ditentukan oleh penurunan yield spread terhadap T-Bond, yang jelas mencerminkan perbaikan struktural dalam pengelolaan utang dan pajak, kepastian hukum, dan kemudahan berinvestasi di Indonesia," papar dia.

Arab Saudi juga diberitakan akan menggelar IPO Aramco sebesar 5 persen, dengan harapan meraup dana sekitar US$ 5 triliun. Angka ini lebih dari lima kali PDB Indonesia saat ini. Mereka mengapitalisasi dana cadangan minyak yang dikelola melalui sovereign wealth fund. Dana itu termasuk digunakan untuk investasi di banyak negara.

"Saya duga muatan kunjungan Raja Salman ke Indonesia terkait dengan rencana IPO Aramco dan peluang investasi di Indonesia. Ya, ini berarti tugas kita memastikan dana sovereign wealth Saudi Arabia benar-benar dapat diinvestasikan di Indonesia," kata dia.

Artikel Selanjutnya
Arab Saudi Berikan Bantuan Sebesar Rp 555 Miliar ke Palestina
Artikel Selanjutnya
Perlombaan Transaksi Senjata 6 Negara Teluk