Sukses

Darmin: Bisnis Logistik Belum Mampu Imbangi Kemajuan E-Commerce

Liputan6.com, Bogor Ekonomi berbasis elektronik atau e-commerce terus berkembang di Indonesia. Namun para pedagang elektronik nasional masih terkendala pembangunan pusat logistik di sejumlah pulau, sebagai upaya membuat biaya pengiriman logistik menjadi lebih murah.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, selama ini bisnis perdagangan secara elektronik seringkali terkendala biaya logistik yang belum efisien akibat infrastruktur logistik yang berdaya saing rendah.

"Kemajuan e-commerce belum mampu diimbangi oleh bisnis logistik. Selama ini tersentral di pusat (Jakarta)," kata Darmin usai membuka munas Himpunan Alumni IPB di IPB International Convention Center, Bogor, Sabtu (16/12/2017).

Padahal ekonomi berbasis elektronik semakin berkembang di Indonesia. Menurutnya, potensi ekonominya luar biasa besar dan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Untuk itu, potensi UKM untuk mengembangkan bisnis dan memanfaatkan kanal ekonomi berbasis elektronik perlu didukung.

"Memang masalahnya logistik. Itu tidak bisa membangun sendirian. Kita harus membangun sistemnya. Apa saja? Ya membangun gudang, angkutan, dan informasi," sebut Darmin.

Kondisi saat ini, lanjut Darmin, perdagangan berbasis elektronik Indonesia sudah jauh ketinggalan dengan negara luar. Terutama dari segi produk maupun bentuk logistik.

"Terus terang kita sudah ketinggalan dengan negara luar," ungkap Darmin.

Darmin mengatakan, kedepan produk-produk UMKM lokal harus menjadi tuan rumah di negara sendiri dan bukan hanya menjadi penonton dan tergerus produk asing.

"Di era e-commerce kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata dia.

Di samping pemerintah berupaya meningkatkan daya saing dan kualitas produk lokal, para UKM juga harus mulai konsisten terhadap produk, kualitas, branding, dan packaging.

Hal ini dilakukan agar produk lokal tidak terus menjadi penonton gelontoran produk asing yang menguasai pasar Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Darmin juga berharap ada perbaikan di Himpunan Alumni IPB terutama dibidang pertanian, karena masih banyak masyarakat petani yang membutuhkan pendampingan dari mereka.

"Diperlukan adanya transformasi agar lebih fokus dan lebih baik dibidang pertanian," kata dia. 

 

Tonton Video Pilihan Ini:

2 dari 2 halaman

RI Pastikan ke WTO Tetap Tarik Pajak dan Bea Masuk E-commerce

Indonesia akan tetap mengenakan bea masuk dan pajak terhadap barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik (e-commerce). Meski, Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) memutuskan untuk memperpanjang moratorium e-commerce.

Demikian disampaikan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. Dia menyatakan WTO memutuskan akan kembali memperpanjang moratorium e-commerce dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires, Argentina.

"Untuk mengamankan kepentingan nasional, Indonesia tetap akan mengupayakan menghentikan moratorium e-commerce, khususnya terkait pengenaan bea masuk dan pajak untuk barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik," kata Enggartiasto dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Sikap Indonesia itu telah dicatat WTO untuk dibahas di Jenewa dalam working group setelah KTM Buenos Aires.

Indonesia telah mengusulkan kepada WTO untuk menetapkan bea masuk dan pajak bagi barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransmisikan secara elektronik. Usulan tersebut telah dipertimbangkan WTO.

Enggartiasto dan Dirjen WTO Roberto Azevêdo juga telah bertemu untuk membahas usulan Indonesia itu.

Namun, ternyata anggota-anggota WTO cederung memberikan keputusan akhir untuk memperpanjang moratorium, sehingga Enggartiasto kembali bertemu dengan Azevêdo untuk mengonsultasikan hal tersebut.

Dalam pertemuan Heads of Delegation, usulan dari Indonesia dimasukkan dalam catatan khusus untuk dibawa ke perundingan-perundingan selanjutnya di Jenewa setelah KTM Buenos Aires.

Intervensi Indonesia terhadap moratorium atas pengenaan bea masuk dan pajak ini dimaksudkan agar pelaku bisnis konvensional terutama UKM memiliki kesempatan bersaing dari segi harga. Skema ini akan menciptakan level persaingan yang setara (level playing field) antara bisnis konvensional dan bisnis digital.