Harga CPO Diprediksi US$ 500 per Metrik Ton

20151014- Ilustrasi Kelapa Sawit — Ilustrasi Kelapa Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan harga crude palm oil (CPO) di pasar global belum akan mengalami perbaikan pada 2016 jika dibandingkan tahun lalu.

Hal ini turut disebabkan oleh anjloknya hanya minyak bumi yang berada pada kisaran US$ 30 per barel.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, pada November 2015, para pakar di sektor kelapa sawit memprediksi harga CPO global akan mencapai US$ 600 per metrik ton pada kuartal I 2016. Namun dirinya pesimistis level harga itu akan tercapai. Lantaran hingga saat ini harga CPO di pasar global cenderung menurun.

"Kita lihat di 2016 harga CPO masih belum akan bagus. Kemarin ada sentimen positif sedikit dari program B15. Tetapi rupanya sampai bulan ini harga flat bahkan cenderung turun sedikit. Ini kita belum tahu akan bagaimana," ujar dia di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Dia mengungkapkan, penyebab utama harga CPO di pasar global sulit terkerek disebabkan jatuhnya harga minyak mentah dunia yang saat ini sudah menyentuh level US$ 30 per barel.

"Tetap tidak bisa dielakkan pengaruh harga minyak dunia terhadap harga sawit. Kalau harga minyak bumi terus menurun, ini bisa menganggu program biodiesel nasional (B20), karena program ini bisa berjalan lantaran ada subsidi dan ini akan berdampak kebutuhan subsidi akan membengkak," kata dia.

Melihat hal tersebut, Joko memprediksi harga CPO global pada tahun ini hanya akan berada pada kisaran US$ 500 per metrik ton. Angka ini akan menjadi harga keseimbangan baru CPO di pasar global.

"Kalau tren harga crude oil susah naik, harga CPO pun akan terbentuk equilibrium baru. Harga mungkin tidak akan begerak US$ 400-US$ 500. Kita tidak bisa berharap lagi harga naik signifikan. Yang harus dilakukan industri melakukan upaya efisiensi supaya kita bisa menjaga‎ produksi. Kita perlu berikan masukan kepada pemerintahn, perlu ada evaluasi arah kebijakan nasional dalam biodiesel karena implikasinya besar terhadap subsidi‎. Pemerintah seyogyanya mengevaluasi‎ ini," jelas dia. (Dny/Ahm)