Jokowi: Proyek 35 Ribu MW Harus Tetap Dilaksanakan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa proyek pembangunan Pembangkit Listrik 35 ribu Megawatt (MW) adalah proyek ambisius dari pemerintah. Namun menurut Jokowi, bukan berarti proyek tersebut tidak realistis. Mengingat kebutuhan listrik di Indonesia sangat besar, maka Jokowi meminta agar proyek tersebut telah berjalan sesuai target.‎

"Banyak yang menyampaikan bahwa proyek 35 ribu MW itu sebuah target yang ambisius. Tapi memang itu kebutuhannya seperti itu. Oleh sebab itu angka 35 ribu MW kalau ada masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi sehingga investasi investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2015).

Terkait mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebut proyek tersebut tidak mungkin dapat dicapai dalam waktu lima tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, Presiden Jokowi justru mengatakan proyek yang akan menghabiskan dana hingga ratusan triliun rupiah itu sebagai tantangan bagi para menterinya. ‎

Ia meminta agar Rizal Ramli dan para menteri terkait mencari solusi agar proyek tersebut dapat dicapai sesuai target. "Itu tugasnya Menteri, Menko, untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investasi investor," kata Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa proyek tersebut tetap akan dilaksanakan. Terlebih masih banyak daerah yang mengalami krisis listrik.

"Itu memang kebutuhan. Kalau tidak mencapai itu, tiap ke daerah akan protes mengenai listrik yang byarpet, listrik mati. Semua. Oleh sebab itu saya dorong terus ini harus selesai sampai saya berikan contoh pembebasan lahan, yang di Batang saja sampai saya turun tangan. Pak wapres turun tangan," pungkas Jokowi. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa target pemerintah untuk membangun proyek kelistrikan 35 ribu MW terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan evaluasi atas target tersebut.

"Target 35 ribu MW dan sisa target masa SBY 7 ribu MW. Total 42 ribu MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional akan dievaluasi ulang mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," kata dia di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Dia menuturkan, ada beberapa masalah yang membuat pembangunan listrik bakal sulit tercapai. Menurutnya, pengembangan listrik tidak bisa hanya mengandalkan PT PLN (Persero). "Mau tidak mau harus dengan swasta domestik dan asing," tuturnya.

Kemudian, persoalan harga yang relatif rendah. Harga yang rendah membuat para investor enggan untuk bangun listrik. "Masalah harganya memang tidak menarik. Hanya US$ 6 sen karena dia dapatin konsesinya dia tidak bangun, karena secara ekonomi finansialnya belum visible," jelasnya.

Terakhir, masalah lahan. Menurutnya, istilah ganti rugi sangat tidak tepat karena menghambat proyek pengembangan listrik. "Soal lahan yang selalu ribet, Pak Jokowi sudah bagus jangan pakai ganti rugi artinya rugi mulu ganti konsepnya ganti untung," tandas dia.

(Luqman Rimadi/Gdn)