Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari kelompok pembaruan mendeklarasikan Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (4/4) siang. Hadir pada kesempatan itu Arifin Panigoro, Roy BB Janis, Laksamana Sukardi, dan Kwik Kian Gie. Meski menyerupai partai politik, para deklarator Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP menolak disebut sebagai parpol tandingan PDIP versi kongres di Bali, bulan silam.
Deklarasi Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP disambut meriah sejumlah wakil daerah, seperti dari Aceh, Jambi, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur. Mereka mengaku kecewa terhadap Kongres II PDIP di Bali. Kongres di Bali, menurut mereka, juga tak mencerminkan aspirasi daerah.
Rencananya, Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP akan diikuti di tiap daerah. Pimpinan kolektif ini bertujuan mensosialisasikan ide-ide pembaruan di tubuh partai banteng gemuk. Di antaranya adalah ide menolak formatur tunggal dan hak prerogratif ketua umum PDIP.
Para deklarator Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP mengaku siap menerima risiko, termasuk sanksi pemecatan dan recall sebagai anggota DPR. Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP Roy BB Janis mengatakan, bila mereka dipecat atau di-recall, tindakan itu adalah kesewenang-wenangan dari kepengurusan versi kongres di Bali.
Pada kesempatan itu, Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP juga meminta Komisi Pemilihan Umum serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tidak mengesahkan kepengurusan PDIP versi kongres di Bali sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2009.
Nama-nama yang termasuk Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP adalah Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro, Sophan Sophiaan, Sukowaluyo Mintorahardjo, Noviantika Nasution, Imam Mudjiat, Didi Supriyanto, Angelina Pattiasina, Postdam Hutasoit, dan Pius Lustrilanang.(MAK/Fira Abdurachman dan Anto Susanto)
Kepengurusan Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP:
Ketua Pelaksana Harian Roy BB Janis
Sekretaris Didi Supriyanto
Bendahara: Tjiandra Widjaja
Wakil Bendahara M Yusrizki
Deklarasi Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP disambut meriah sejumlah wakil daerah, seperti dari Aceh, Jambi, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur. Mereka mengaku kecewa terhadap Kongres II PDIP di Bali. Kongres di Bali, menurut mereka, juga tak mencerminkan aspirasi daerah.
Rencananya, Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP akan diikuti di tiap daerah. Pimpinan kolektif ini bertujuan mensosialisasikan ide-ide pembaruan di tubuh partai banteng gemuk. Di antaranya adalah ide menolak formatur tunggal dan hak prerogratif ketua umum PDIP.
Para deklarator Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP mengaku siap menerima risiko, termasuk sanksi pemecatan dan recall sebagai anggota DPR. Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP Roy BB Janis mengatakan, bila mereka dipecat atau di-recall, tindakan itu adalah kesewenang-wenangan dari kepengurusan versi kongres di Bali.
Pada kesempatan itu, Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP juga meminta Komisi Pemilihan Umum serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tidak mengesahkan kepengurusan PDIP versi kongres di Bali sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2009.
Nama-nama yang termasuk Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP adalah Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro, Sophan Sophiaan, Sukowaluyo Mintorahardjo, Noviantika Nasution, Imam Mudjiat, Didi Supriyanto, Angelina Pattiasina, Postdam Hutasoit, dan Pius Lustrilanang.(MAK/Fira Abdurachman dan Anto Susanto)
Kepengurusan Pimpinan Kolektif Nasional Gerakan Pembaruan PDIP:
Ketua Pelaksana Harian Roy BB Janis
Sekretaris Didi Supriyanto
Bendahara: Tjiandra Widjaja
Wakil Bendahara M Yusrizki