Liputan6.com, Bogor: Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berunjuk rasa di sekitar kediaman presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Desa Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/10) sore. Mereka menuntut SBY untuk tidak menempatkan tokoh masyarakat yang pro-Dana Moneter Internasional (IMF) ke dalam jajaran kementerian perekonomian.
Orasi mahasiswa menggunakan pengeras suara membuat orang-orang dekat SBY gerah. Selain Sudi Silalahi, Andi Mallarangeng meminta supaya mahasiswa tidak memakai pengeras suara. "Kita terima, tapi jangan pake speaker, nanti mengganggu orang lain," kata Andi.
Demonstran meminta bertemu langsung dengan SBY agar bisa menyampaikan aspirasinya. Namun, kalangan dekat SBY menolak. Akhirnya mahasiswa diterima Mayor Jenderal Purnawirawan Djali Jusuf, Andi Mallarangeng, dan mantan Sekretaris Menko Polkam Sudi Silalahi.
Aksi serupa juga digelar ratusan mahasiwa Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jabar. Pengunjuk rasa keberatan adanya menteri yang terindikasi sebagai konglomerat hitam maupun ekonom pro-IMF.
Unjuk rasa yang dilakukan di depang Gedung Sate berjalan damai dan hanya diisi orasi mahasiswa. Tak seorang aparat keamanan pun terlihat selama unjuk rasa berlangsung. Dalam spanduk yang dibentangkan, terlihat tulisan "IMF: Indonesia Mati Fulus".
Di Semarang, Jawa Tengah, mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pengawal Reformasi Indonesia (Ampera) berunjuk rasa di Bundaran Air Mancur. Dalam orasinya, mahasiswa mengingatkan presiden terpilih SBY untuk memilih calon menteri yang teruji secara moralitas dan integritasnya.
Ampera menolak calon menteri bermasalah serta mempunyai afiliasi dengan lembaga internasional serta antek asing. Ampera juga menolak pengangkatan menteri yang berorientasi balas budi.
Untuk diketahui, SBY memang sudah menyeleksi sejumlah orang yang disebut-sebut akan menempati posisi di jajaran kementerian perekonomian. Dua di antaranya adalah Mari Pangestu dan Sri Mulyani. Tentang dua yang disebut ini, Partai Keadilan Sejahtera sudah mengingatkan SBY untuk tidak menempatkan Mari Pangestu dan Sri Mulyani di jajaran kementerian perekonomian. Alasannya, dua ekonom itu dinilai akan membawa perekonomian Indonesia di bawah pengaruh IMF yang terbukti telah memperburuk perekonomian. "Bagaimanapun Sri Mulyani masih di IMF. Bagaimana mungkin dia tak terpengaruh masukan-masukan IMF," kata pejabat sementara Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring [baca: SBY: Saya Tak Berniat Bergandengan dengan IMF].(AIS/Tim Liputan 6 SCTV)
Orasi mahasiswa menggunakan pengeras suara membuat orang-orang dekat SBY gerah. Selain Sudi Silalahi, Andi Mallarangeng meminta supaya mahasiswa tidak memakai pengeras suara. "Kita terima, tapi jangan pake speaker, nanti mengganggu orang lain," kata Andi.
Demonstran meminta bertemu langsung dengan SBY agar bisa menyampaikan aspirasinya. Namun, kalangan dekat SBY menolak. Akhirnya mahasiswa diterima Mayor Jenderal Purnawirawan Djali Jusuf, Andi Mallarangeng, dan mantan Sekretaris Menko Polkam Sudi Silalahi.
Aksi serupa juga digelar ratusan mahasiwa Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jabar. Pengunjuk rasa keberatan adanya menteri yang terindikasi sebagai konglomerat hitam maupun ekonom pro-IMF.
Unjuk rasa yang dilakukan di depang Gedung Sate berjalan damai dan hanya diisi orasi mahasiswa. Tak seorang aparat keamanan pun terlihat selama unjuk rasa berlangsung. Dalam spanduk yang dibentangkan, terlihat tulisan "IMF: Indonesia Mati Fulus".
Di Semarang, Jawa Tengah, mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pengawal Reformasi Indonesia (Ampera) berunjuk rasa di Bundaran Air Mancur. Dalam orasinya, mahasiswa mengingatkan presiden terpilih SBY untuk memilih calon menteri yang teruji secara moralitas dan integritasnya.
Ampera menolak calon menteri bermasalah serta mempunyai afiliasi dengan lembaga internasional serta antek asing. Ampera juga menolak pengangkatan menteri yang berorientasi balas budi.
Untuk diketahui, SBY memang sudah menyeleksi sejumlah orang yang disebut-sebut akan menempati posisi di jajaran kementerian perekonomian. Dua di antaranya adalah Mari Pangestu dan Sri Mulyani. Tentang dua yang disebut ini, Partai Keadilan Sejahtera sudah mengingatkan SBY untuk tidak menempatkan Mari Pangestu dan Sri Mulyani di jajaran kementerian perekonomian. Alasannya, dua ekonom itu dinilai akan membawa perekonomian Indonesia di bawah pengaruh IMF yang terbukti telah memperburuk perekonomian. "Bagaimanapun Sri Mulyani masih di IMF. Bagaimana mungkin dia tak terpengaruh masukan-masukan IMF," kata pejabat sementara Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring [baca: SBY: Saya Tak Berniat Bergandengan dengan IMF].(AIS/Tim Liputan 6 SCTV)