Liputan6.com, Jakarta: Kekalahan Partai Keadilan Sejahtera dalam perebutan kursi ketua DPRD DKI Jakarta, kemarin, tak menyurutkan langkah PKS mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Ketua Umum PKS Hidayat Nur Wahid meminta pada kader PKS untuk tidak mudah terprovokasi oleh skenario antiperubahan dan tetap mendukung SBY-Kalla pada pemilihan presiden 20 September nanti. "Dukungan PKS tetap sangat tinggi," kata Hidayat di Jakarta, Jumat (17/9).
Meski Partai Demokrat secara institusi berkhianat, Hidayat mengatakan, ia tetap percaya kepada SBY yang telah menandatangani kontrak politik dengan PKS untuk memberikan perubahan dalam pemerintahan mendatang. "Nota kesepahaman kita kan bukan dengan Partai Demokrat," jelas Hidayat, tenang.
Ia menengarai, pengkhianatan beberapa anggota Partai Demokrat pada pemilihan ketua DPRD DKI Jakarta sebagai upaya untuk mematahkan dukungan PKS pada SBY-Kalla. Hanya saja, Hidayat berharap Partai Demokrat DKI Jakarta memberi sanksi pada anggotanya yang membelot. Harapan Hidayat agaknya akan terwujud. SBY langsung meminta pimpinan Partai Demokrat memberhentikan anggota fraksinya di DPRD DKI apabila terbukti terlibat politik uang dalam pemilihan ketua DPRD DKI.
Pemilihan ketua DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009, kemarin, memang mengejutkan. Ahmad Heryawan, kandidat terkuat dari Fraksi PKS terpaksa menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan kandidat Partai Golongan Karya Ade Surapriatna [baca: Ade Priyatna, Ketua DPRD Jakarta Baru].
Setelah melalui pemungutan suara secara voting tertutup yang dilakukan 75 orang anggota DPRD DKI Jakarta, hasilnya cukup mengejutkan. Ahmad yang sebelumnya diprediksi bakal mengantongi minimal 39 suara dengan dukungan penuh PKS, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, ternyata hanya mampu meraup 30 suara. Dukungan ini sesuai dengan kesepakatan awal, yakni menyetujui Ahmad sebagai ketua DPRD DKI Jakarta.
Dalam dunia politik, kesepakatan memang bisa berbeda dengan fakta. Dalam voting itu, yang menang justru kandidat dari Golkar dengan mengantongi 42 suara. Sebelumnya, Ade diprediksi hanya meraih 31 suara, yang berasal dari suara Koalisi Kebangsaan. Diduga sejumlah pendukung Ahmad membelot dan ikut memilih Ade. Sedangkan dua kandidat lainnya, yaitu Ihlal Ferhad dari Partai Demokrat serta Maringan Pangaribuan masing masing hanya mendapat satu suara.
Menanggapi kekalahannya, Ahmad yakin ada pengkhianatan kesepakatan yang dilakukan oleh fraksi yang mendukungnya. Ia langsung menuding anggota Partai Demokrat ada yang membelot. "Ada pelanggaran komitmen yang sudah secara tegas sepakati bersama di atas meterai," jelas Ahmad.
Saat pemungutan suara tengah berlangsung, sejumlah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Humanika berunjuk rasa di luar gedung. Mereka menuntut proses pemilihan ketua DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan bebas politik uang.(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)
Meski Partai Demokrat secara institusi berkhianat, Hidayat mengatakan, ia tetap percaya kepada SBY yang telah menandatangani kontrak politik dengan PKS untuk memberikan perubahan dalam pemerintahan mendatang. "Nota kesepahaman kita kan bukan dengan Partai Demokrat," jelas Hidayat, tenang.
Ia menengarai, pengkhianatan beberapa anggota Partai Demokrat pada pemilihan ketua DPRD DKI Jakarta sebagai upaya untuk mematahkan dukungan PKS pada SBY-Kalla. Hanya saja, Hidayat berharap Partai Demokrat DKI Jakarta memberi sanksi pada anggotanya yang membelot. Harapan Hidayat agaknya akan terwujud. SBY langsung meminta pimpinan Partai Demokrat memberhentikan anggota fraksinya di DPRD DKI apabila terbukti terlibat politik uang dalam pemilihan ketua DPRD DKI.
Pemilihan ketua DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009, kemarin, memang mengejutkan. Ahmad Heryawan, kandidat terkuat dari Fraksi PKS terpaksa menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan kandidat Partai Golongan Karya Ade Surapriatna [baca: Ade Priyatna, Ketua DPRD Jakarta Baru].
Setelah melalui pemungutan suara secara voting tertutup yang dilakukan 75 orang anggota DPRD DKI Jakarta, hasilnya cukup mengejutkan. Ahmad yang sebelumnya diprediksi bakal mengantongi minimal 39 suara dengan dukungan penuh PKS, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, ternyata hanya mampu meraup 30 suara. Dukungan ini sesuai dengan kesepakatan awal, yakni menyetujui Ahmad sebagai ketua DPRD DKI Jakarta.
Dalam dunia politik, kesepakatan memang bisa berbeda dengan fakta. Dalam voting itu, yang menang justru kandidat dari Golkar dengan mengantongi 42 suara. Sebelumnya, Ade diprediksi hanya meraih 31 suara, yang berasal dari suara Koalisi Kebangsaan. Diduga sejumlah pendukung Ahmad membelot dan ikut memilih Ade. Sedangkan dua kandidat lainnya, yaitu Ihlal Ferhad dari Partai Demokrat serta Maringan Pangaribuan masing masing hanya mendapat satu suara.
Menanggapi kekalahannya, Ahmad yakin ada pengkhianatan kesepakatan yang dilakukan oleh fraksi yang mendukungnya. Ia langsung menuding anggota Partai Demokrat ada yang membelot. "Ada pelanggaran komitmen yang sudah secara tegas sepakati bersama di atas meterai," jelas Ahmad.
Saat pemungutan suara tengah berlangsung, sejumlah anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Humanika berunjuk rasa di luar gedung. Mereka menuntut proses pemilihan ketua DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan bebas politik uang.(DEN/Tim Liputan 6 SCTV)