Liputan6.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal ini terkait permintaan Markas Besar Polri agar KPK mengambil alih kasus BLBI. Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi menyatakan, tidak tertutup kemungkinan pihaknya menyelidiki sendiri kasus BLBI atau meneruskan ke pihak lain untuk tahap penyelidikan dan penyidikan. Demikian dinyatakan Amien dalam diskusi bertajuk Benang Kusut Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Jumat (3/9).
Menurut data Indonesia Corruption Watch, beberapa kasus BLBI yang ditangani kejaksaan tidak menunjukkan kemajuan berarti dari tahun ke tahun. Hingga awal 2004, dari 58 perkara dana BLBI baru 16 kasus yang telah diproses pengadilan. Rinciannya 13 perkara dalam penyidikan dan 27 perkara masih dalam proses penyelidikan. Dua perkara yang telah menerima surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yaitu kasus korupsi Sjamsul Nursalim Bank Dagang Negara Indonesia senilai Rp 28,4 triliun dan perkara Sukamdani Sahid Gitosardjono dengan Bank Dagang Industri senilai Rp 418 miliar [baca: Penyidikan Kasus Korupsi Syamsul Nursalim Dihentikan].
Seperti diketahui Kasus BLBI telah merugikan negara senilai Rp 144,5 triliun. Kasus ini menyebabkan membengkaknya utang dalam negeri yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Di tempat terpisah, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Paiman membantah KPK akan mengambil alih kasus korupsi di Bank Negara Indonesia. Paiman bahkan menepis anggapan bahwa Kepala Polri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar telah menawarkan KPK mengambil alih kasus korupsi sebesar Rp 1,7 triliun. Meski begitu, Polri tidak menolak jika KPK yang berinisiatif mengambil alih kasus yang belum beres itu. "Kalau dia [KPK] meminta akan kita siapkan," kata dia [baca: Dakwaan Kasus BNI Dinilai Tidak Cermat dan Kabur].(OZI/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut data Indonesia Corruption Watch, beberapa kasus BLBI yang ditangani kejaksaan tidak menunjukkan kemajuan berarti dari tahun ke tahun. Hingga awal 2004, dari 58 perkara dana BLBI baru 16 kasus yang telah diproses pengadilan. Rinciannya 13 perkara dalam penyidikan dan 27 perkara masih dalam proses penyelidikan. Dua perkara yang telah menerima surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yaitu kasus korupsi Sjamsul Nursalim Bank Dagang Negara Indonesia senilai Rp 28,4 triliun dan perkara Sukamdani Sahid Gitosardjono dengan Bank Dagang Industri senilai Rp 418 miliar [baca: Penyidikan Kasus Korupsi Syamsul Nursalim Dihentikan].
Seperti diketahui Kasus BLBI telah merugikan negara senilai Rp 144,5 triliun. Kasus ini menyebabkan membengkaknya utang dalam negeri yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Di tempat terpisah, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Paiman membantah KPK akan mengambil alih kasus korupsi di Bank Negara Indonesia. Paiman bahkan menepis anggapan bahwa Kepala Polri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar telah menawarkan KPK mengambil alih kasus korupsi sebesar Rp 1,7 triliun. Meski begitu, Polri tidak menolak jika KPK yang berinisiatif mengambil alih kasus yang belum beres itu. "Kalau dia [KPK] meminta akan kita siapkan," kata dia [baca: Dakwaan Kasus BNI Dinilai Tidak Cermat dan Kabur].(OZI/Tim Liputan 6 SCTV)